Febrie Adriansyah

Febrie Adriansyah mengajukan praperadilan kedua ke PN Jakarta Selatan untuk menggugat penyidikan, penetapan tersangka, hingga penahanan dirinya. Sidang perdana digelar Rabu, 19 Agustus 2026, dan dilanjutkan Kamis dengan agenda jawaban termohon serta bukti surat.

Kortas Tipidkor Polri menegaskan penetapan tersangka terhadap Febrie Adriansyah tidak harus diawali pemeriksaan sebagai calon tersangka. Sikap itu disampaikan dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Kuasa hukum Febrie Adriansyah meminta publik menunggu hasil resmi penyidikan polisi terkait kematian Sutrimo. Kubu Febrie juga menolak peristiwa itu dikaitkan dengan proses hukum dan praperadilan yang sedang berjalan.

Polda Metro Jaya menaikkan kasus kematian Sutrimo ke tahap penyidikan dengan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Polisi juga menjadwalkan ekshumasi di Banyumas pada Rabu, 12 Agustus 2026, setelah keluarga menilai kematian korban tidak wajar.

Kuasa hukum Febrie Adriansyah menyatakan Sutrimo bukan Kepala Rumah Tangga eks Jampidsus itu, melainkan hanya penjaga rumah kosong yang sesekali membersihkan halaman.

Perkembangan baru kematian Sutrimo muncul pada Sabtu malam, 8 Agustus 2026, ketika keluarganya resmi melapor ke Polresta Banyumas setelah sebelumnya memilih ikhlas. Di saat yang sama, Polda Metro Jaya menyatakan penyelidikan terus berjalan dan pemeriksaan dokter RS Muhammadiyah Taman Puring dijadwalkan pekan depan.

Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah membeberkan enam alasan yang menjadi dasar gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka dalam kasus dugaan TPPU.

Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Agung dan Polri.

Kejaksaan Agung menggeledah empat perusahaan yang disebut milik Don Ritto dalam pengembangan kasus TPPU eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Penyidik juga menyasar rumah tersangka NH di Depok sambil menelusuri aset yang diduga terkait hasil tindak pidana.

Kejaksaan Agung memeriksa empat saksi dari kalangan swasta dalam penyidikan kasus TPPU eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Pada saat yang sama, penyidik juga menggeledah sejumlah kantor di Jakarta Selatan dan sebuah rumah di Depok untuk menelusuri aset perkara.

Kejaksaan Agung mengungkap empat perusahaan yang digeledah Tim 9 pada Senin, 3 Agustus 2026, merupakan milik Don Ritto. Perusahaan-perusahaan itu diduga dipakai dalam rangkaian tindak pidana pencucian uang yang sedang diusut dalam perkara Febrie Adriansyah.

Kejaksaan Agung menggeledah rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat malam, 31 Juli 2026. Dari lokasi itu, penyidik menyita sejumlah dokumen yang disebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Jejaring Febrie Adriansyah sebagai jaksa, Don Ritto sebagai pengacara, dan Nurman Herin sebagai pengusaha menghasilkan simbiosis mutalisme. Irisan relasi lama, jalur jasa hukum, dan simpul bisnis di antara ketiganya kini sama-sama disorot penyidik Kejaksaan Agung.

Permintaan menulis soal “konspirasi” Febrie Adriansyah, Don Ritto, dan Nurman Herin paling aman dibaca sebagai upaya memetakan dugaan peran tiga sosok dari latar berbeda dalam satu rangkaian perkara. Yang sudah terbuka ke publik menunjukkan irisan antara kekuasaan, jasa hukum, jejaring lama, dan simpul bisnis yang kini disorot penyidik.

Kejaksaan Agung memeriksa tujuh perusahaan yang diduga terkait penggunaan jasa Don Ritto dalam penanganan perkara di Jampidsus, Kamis, 30 Juli 2026. Hingga hari yang sama, total 24 saksi telah diperiksa dalam pengembangan kasus TPPU yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Hubungan Febrie Adriansyah dengan Nurman Herin dan Don Ritto tidak berhenti di status satu almamater. Jejak yang terbuka ke publik menunjukkan kedekatan mereka berakar dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, berlanjut di lingkungan alumni, lalu bersinggungan dengan simpul korporasi yang kini ikut disorot dalam perkara dugaan TPPU.

Nurman Herin kini menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Jejak publik yang terungkap menunjukkan Nurman merupakan rekan lama Febrie dari Jambi dan belakangan muncul dalam sejumlah dokumen korporasi.

Polisi menyisir rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut kematian Sutrimo, pria yang ditemukan tak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya juga masih memverifikasi kabar bahwa korban pernah menjadi kepala rumah tangga mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Penahanan Febrie Adriansyah pada Jumat malam (24/7/2026), memunculkan sorotan baru karena mantan Jampidsus itu keluar dari Gedung Kejaksaan Agung dengan baju batik, tanpa rompi tahanan, dan tanpa borgol.

Kejaksaan Agung mengungkap alasan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah tidak mengenakan rompi pink saat ditahan pada Jumat malam, 24 Juli 2026. Ia menyebut bahwa situasi sudah larut malam.

Febrie Adriansyah resmi ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK sejak Jumat malam, 24 Juli 2026. Ia ditempatkan di sel biasa, sementara KPK menegaskan rutan itu diawasi berlapis dan skema penitipan tahanan Kejaksaan Agung di sana bukan kali pertama terjadi.

Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah pada Jumat, 24 Juli 2026, usai pemeriksaan lanjutan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan. Febrie mengaku siap menghadapi proses hukum, tetapi menilai penahanan itu dilakukan sebelum alat bukti benar-benar terkonfirmasi.

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah akhirnya memenuhi panggilan kedua Tim 9 Kejaksaan Agung pada Jumat, 24 Juli 2026. Ia diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dugaan TPPU terkait temuan emas 74 kilogram dan uang tunai ratusan miliar rupiah.

Kejaksaan Agung meminta publik tidak salah memaknai status saksi Febrie Adriansyah dalam sprindik baru dugaan TPPU. Status itu disebut hanya untuk kebutuhan pemeriksaan perkara baru dan tidak menghapus posisinya sebagai tersangka dalam perkara lain yang sudah berjalan.

Kejaksaan Agung menyatakan proses etik terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah baru akan dijalankan setelah perkara pidananya berkekuatan hukum tetap. Di tengah status tersangka, Febrie disebut masih tercatat sebagai jaksa dan tetap menerima hak kepegawaiannya selama belum ada putusan inkrah.

Kejaksaan Agung mengancam menjemput paksa Febrie Adriansyah jika kembali mangkir dari pemeriksaan dugaan TPPU. Penyidik telah menerbitkan Sprindik baru.

Duduk di kursi roda dan bergantung obat pereda nyeri akibat saraf kejepit parah, Hotman Paris resmi mundur sebagai tim pengacara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Hotman Paris Hutapea memutuskan mundur dari tim kuasa hukum eks Jampidsus Febrie Adriansyah setelah mengaku kondisinya memburuk akibat saraf kejepit. Ia menceritakan sudah menempuh pijat di Bojong Gede, akupunktur dengan puluhan jarum, hingga operasi di Singapura.

Hotman Paris meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto setelah menyeret nama kepala negara saat membela Febrie Adriansyah, sementara Istana menegaskan perkara itu harus diserahkan ke proses hukum.

Gerindra dan Istana membantah pernyataan Hotman Paris yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dalam penetapan tersangka mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Sejumlah elite partai dan Menteri Sekretaris Negara menegaskan proses hukum berjalan sesuai mekanisme dan tidak memerlukan campur tangan Presiden.

Hotman Paris sebut Febrie Adriansyah jadi korban kriminalisasi. Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra tegaskan penegakan hukum tidak memerlukan izin Presiden dan meminta nama Prabowo tidak dibawa-bawa dalam kasus tersebut.

Nama Ferry Hongkiriwang kembali disebut-sebut dalam pusaran kasus Febrie Adriansyah pada Juli 2026. Di ruang publik, ia dikenal sebagai pebisnis yang pernah dikaitkan dengan pengelolaan kafe di Cipete dan sejumlah simpul perkara yang bersinggungan dengan penyidikan mantan Jampidsus itu, meski status serta relasinya dengan Febrie belum pernah dijelaskan resmi secara rinci oleh aparat.

Nama Tan Kian kembali mencuat setelah disebut dalam pemeriksaan Febrie Adriansyah pada 17 Juli 2026. Jejak bisnis pengusaha properti itu paling jelas terlacak pada proyek Plaza Mutiara dan Millennium Centennial Center, sementara angka kekayaan terbarunya belum muncul dalam sumber publik yang bisa diverifikasi, meski Forbes pernah menaksir hartanya ratusan juta dolar AS.

Nama Tan Kian kembali mencuat pada Sabtu, 18 Juli 2026, setelah disebut dalam pemeriksaan Febrie Adriansyah di Kejagung. Pengusaha properti itu punya jejak panjang dalam perkara Asabri, dari proyek Plaza Mutiara, pengembalian 13 juta dolar AS, hingga kembali dikaitkan dengan penelusuran aset dan hubungan bisnis yang disentuh dalam penyidikan era Febrie.

Nama Tan Kian kembali muncul pada Sabtu, 18 Juli 2026, setelah disebut dalam pemeriksaan Febrie Adriansyah di Kejagung. Ia dikenal sebagai pengusaha properti yang sejak lama terseret dalam lintasan perkara Asabri, tetapi posisinya selama ini bergerak dari tersangka lama, saksi, hingga kini kembali disebut dalam bantahan kubu Febrie.

Perkembangan terbaru kasus Febrie Adriansyah pada Sabtu, 18 Juli 2026, mengarah pada belum adanya penahanan setelah mantan Jampidsus itu diperiksa sekitar 10 jam di Kejagung. Di saat yang sama, kuasa hukumnya Hotman Paris membantah tuduhan aliran uang dari Tan Kian dan menyebut rumah Sentul yang digeledah telah dipakai Don Ritto sejak 2022.

Hotman Paris Hutapea menyebut rumah di Sentul, Bogor, yang digeledah terkait perkara dugaan korupsi dan TPPU PT Asabri bukan lagi atas nama Febrie Adriansyah. Ia menegaskan rumah itu berasal dari mertua dan hibahnya disebut sudah beralih ke cucu jauh sebelum perkara bergulir.

Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, menyebut penyidik Kejaksaan Agung mengajukan 18 pertanyaan saat memeriksa kliennya, Jumat, 17 Juli 2026. Menurut dia, pemeriksaan itu berfokus pada perkara PT ASABRI dan berakhir tanpa penahanan.

Kuasa hukum Don Ritto menyatakan rumah Febrie Adriansyah di Sentul dipinjam sejak 2023 untuk mendukung operasional yayasan dakwah dan pendidikan. Klaim itu disampaikan di tengah sorotan atas temuan emas 74 kilogram dan valas miliaran rupiah dalam penggeledahan di rumah tersebut.

Don Ritto siapa? Advokat tersangka korupsi & TPPU batu bara PLN-ASABRI ini dilimpahkan ke Kejagung. Alumnus FH Unja 1989 & pengusaha ini membantah terlibat meski ditemukan uang Rp67,2 M. Benarkah sosok ini teman dekat Febrie Adriansyah?

Don Ritto resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada Jumat, 17 Juli 2026, sehingga perkara dugaan korupsi dan TPPU yang menjeratnya masuk tahap penuntutan. Pelimpahan itu disertai barang bukti bernilai besar, termasuk 74 kilogram emas dan ua

Mahfud MD menyoroti dugaan barter perkara antara Kejaksaan Agung dan Polri setelah muncul surat penghentian pendataan terkait dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, rangkaian peristiwa itu memancing opini publik soal kredibilitas penegakan hukum.

Polda Metro Jaya memastikan emas batangan 74 kilogram dan mata uang dolar Amerika Serikat yang menjadi barang bukti kasus Don Ritto berstatus asli sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kepastian itu diperoleh dari hasil uji Pegadaian, Bank Indonesia, serta konfirmasi otoritas Amerika Serikat.

Hotman Paris resmi jadi kuasa hukum eks Jampidsus Febrie Ardiansyah yang diperiksa perdana sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Menariknya, sehari sebelumnya Hotman sempat soroti perubahan status hukum Febrie yang dinilai membingungkan.

Febrie Adriansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung pada Jumat, 17 Juli 2026, dengan didampingi Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum. Kehadiran Hotman menandai babak baru penanganan perkara yang kini dilanjutkan Tim 9 bentukan Kejagung.

Komisi Kejaksaan memastikan akan mengawasi ketat jaksa penuntut umum yang menangani tiga perkara korupsi besar dan TPPU yang menjerat Febrie Adriansyah. Pengawasan itu ditekankan agar proses penuntutan berjalan objektif meski tersangkanya merupakan mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam pengusutan tiga kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Kejagung menegaskan status Febrie tetap sebagai tersangka.

Agus Salim, mantan Kajati Sulsel yang kini menjabat Inspektur Keuangan II Jamwas Kejagung, muncul sebagai nama teratas dalam Tim 9 bentukan Kejagung untuk menangani kasus Febrie Adriansyah. Di saat yang sama, Kejagung menegaskan status Febrie tetap tersangka usai penerbitan tiga sprindik baru.

Kejaksaan Agung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru terkait perkara Krakatau, dugaan korupsi batu bara PLTU PLN, dan Asabri pada Rabu, 15 Juli 2026. Dalam sprindik yang masih bersifat umum itu, Febrie Adriansyah dan Don Ritto untuk sementara tercantum sebagai saksi, meski Kejagung menegaskan status tersangka dari Polri belum gugur.

Istana menyatakan Perpres Nomor 66 Tahun 2025 diterbitkan Presiden Prabowo untuk menjamin penegakan hukum berjalan tanpa gangguan, termasuk lewat pendampingan TNI dan Polri bila dibutuhkan.

Febrie Adriansyah disebut menyatakan dirinya belum berstatus tersangka meski namanya sebelumnya diumumkan dalam pengusutan tiga perkara korupsi. Klaim itu muncul lewat cerita Said Didu dan langsung membuka babak baru di tengah pernyataan resmi Polri dan Kejagung yang lebih dulu menyebut status tersangka sudah ada.

Uang sekitar Rp60 miliar yang disita polisi dari brankas di Kafe de'Clan Signature, Cipete, diklaim kuasa hukum Don Ritto sebagai dana kerja sama dengan seorang pengusaha untuk proyek pelabuhan di Kalimantan Timur.

Kejagung membentuk tim penyidik khusus berisi sembilan jaksa senior, sebagian besar mantan jaksa KPK, untuk menangani pengembangan kasus yang menjerat Febrie Adriansyah.

Nama Kuntadi kini tidak hanya disorot karena diusulkan menjadi Jampidsus, tetapi juga karena rekam jejak perkara besar yang pernah ia tangani. Saat masih menjabat Dirdik Jampidsus, ia tercatat berada di balik penanganan sejumlah kasus besar

Nama Kuntadi muncul sebagai sosok yang diusulkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengisi jabatan Jampidsus. Saat ini ia menjabat Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung dan sebelumnya dikenal pernah memimpin penyidikan di Jampidsus.

Simak profil lengkap Kuntadi yang diusulkan jadi Jampidsus menggantikan Febrie Ardiansyah. Pelajari rekam jejak, pendidikan, hingga sepak terjang Kuntadi dalam mengungkap berbagai kasus korupsi besar di Indonesia.

Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan Presiden Prabowo telah menerima usulan nama Kuntadi sebagai calon Jampidsus baru menggantikan Febrie Adriansyah.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons singkat kritik Mahfud MD soal pengalihan penanganan kasus Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung. Mahfud menilai langkah itu bukan pelimpahan perkara sebagaimana diatur KUHAP.

KPK mulai menyiapkan langkah supervisi terhadap penanganan kasus yang menyeret eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Namun, lembaga antirasuah menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih perkara yang saat ini berproses di Kejaksaan Agung.

Diskusi Terbatas Sulawesi Pos di Makassar diwarnai perdebatan setelah Ketua ACC Sulsel menyebut kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai perkara biasa. Pernyataan itu dibantah sejumlah peserta.

Intip profil Rugun Saragih, istri Febrie Adriansyah eks Jampidsus yang terjerat kasus korupsi TPPU. Cek biodata, gelar, anak, dan total LHKPN.

Sorotan terhadap eks Jampidsus Febrie Adriansyah tidak lagi berhenti pada kasus hukum dan pengunduran dirinya per 11 Juli 2026. Publik kini ikut menelusuri latar keluarganya, terutama sang istri Rugun Saragih yang juga berkarier sebagai jaksa, serta data kekayaan Febrie yang tercatat Rp18,26 miliar.

Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Anggareksa menyoroti masa jabatan dua pimpinan institusi penegak hukum: Kapolri dan Jaksa Agung, yang menjabat di dua era kepemimpinan, dari Presiden Joko Widodo hingga Presiden

Diskusi Terbatas Sulawesi Pos menyoroti dugaan korupsi yang menyeret eks Jampidsus. ACC Sulsel mendesak KPK mengambil alih penanganan kasus demi menjaga integritas penegakan hukum.

Jurnalis Senior Mulawarman mengutip Socrates dan Plato saat menyoroti penegakan hukum dalam kasus Febrie Adriansyah. Ia menyebut negara gagal jika hukum tidak ditegakkan, sementara Prof Hamzah Halim menekankan pentingnya keadilan.

Pejabat Inspektorat Gowa Mustamin Raga menyebut perkara yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai peristiwa yang memalukan bagi penegakan hukum. Sementara itu, Prof Hamzah Halim mengingatkan publik tidak menarik kesimpulan.

Dekan Fakultas Hukum Prof Dr Hamzah Halim, SH, MH, M.AP, mengingatkan publik agar tidak menggiring perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Ardiansyah sebagai konflik antara Kepolisian dan Kejaksaan, Selasa (14/7/2026).

Pakar hukum Prof Dr Hamzah Halim menyoroti penggunaan istilah "pengalihan kasus" dalam perkara mantan Jampidsus Febrie Ardiansyah. Menurutnya, hukum acara hanya mengenal pelimpahan perkara, sedangkan pengambilalihan kewenangan KPK.

Publik kembali mencari informasi mengenai profil Febrie Ardiansyah, mulai dari biodata, perjalanan karier, kasus yang menjeratnya, hingga jumlah harta kekayaannya berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Diskusi terbatas di Makassar menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kewenangan besar Jampidsus di tengah isu terbaru terkait dugaan korupsi yang menyeret Febrie Adriansyah. Akademisi dan pegiat antikorupsi menilai penegakan hukum harus tetap terbuka terhadap kontrol publik.

Menkopolhukam Yusril Ihza Mahendra menilai pelimpahan perkara yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung secara normatif dapat mempercepat proses hukum. Namun, ia menegaskan tantangan terbesarnya justru ada pada independensi dan objektivitas penanganan perkara.

Polda Metro Jaya mulai menguji barang bukti emas batangan dan uang tunai hasil penggeledahan dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Febrie Adriansyah. Pengujian melibatkan Kejaksaan Agung, Pegadaian, Bank Indonesia, FBI, serta perwakilan kedutaan untuk memastikan keaslian dan validitas barang bukti.

Hingga Senin (13/7/2026), Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku belum mengetahui apakah Febrie sudah ditahan dan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memastikannya.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai penanganan dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah lebih tepat ditangani KPK. Ia menilai langkah itu penting untuk menghindari konflik kepentingan jika perkara tetap diproses di institusi yang berkaitan langsung dengan pihak yang diperiksa.

Direktorat Jenderal Imigrasi mencekal mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dan Don Ritto ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU. Pencegahan berlaku selama 20 hari untuk mendukung proses hukum.

Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah mantan Jampidsus berinisial FA keluar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU. Pencegahan juga berlaku terhadap DR dalam perkara yang sama selama 20 hari atas permintaan penyidik Polda Metro Jaya.

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Sabtu (11/7/2026).

Polri resmi menyerahkan barang bukti perkara yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan ini menandai babak baru penanganan tiga kasus dugaan korupsi, dengan Kejagung disebut akan melanjutkan proses secara formal.

Penanganan perkara yang menyeret Febrie Adriansyah sebagai tersangka kini tidak hanya melibatkan Polri dan Kejaksaan Agung, tetapi juga disupervisi KPK serta diawasi Panja Komisi III DPR. Pengawasan berlapis itu difokuskan pada tiga kasus dugaan korupsi, yakni batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel.

Mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengusut tiga perkara korupsi, yakni batu bara, ASABRI, dan penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Perkara ini ikut disorot setelah penggeledahan di Cipete dan rumah Febrie di Sentul mengungkap sitaan emas batangan serta valas bernilai besar.

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat inti bidang pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum ke Istana Negara pada Sabtu malam, 11 Juli 2026. Pertemuan tertutup itu menjadi sorotan karena berlangsung di tengah perkembangan perkara FA dan belum disertai penjelasan resmi dari Istana.

Don Ritto dikenal sebagai advokat dan konsultan hukum yang membangun kantor hukumnya dari Jambi sebelum berpindah ke Bandung. Di ruang publik, nama klien yang dapat diverifikasi pernah didampinginya antara lain Taswin Zein dan Frans Leonardi, meski daftar lengkap kliennya tidak pernah diumumkan secara resmi.

Komisi III DPR RI membentuk panitia kerja untuk mengawasi penanganan kasus korupsi yang menyeret eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Ketua Komisi III Habiburokhman menegaskan pengawasan itu dilakukan agar proses hukum berjalan tuntas, transparan, dan berkepastian hukum.

Febrie Adriansyah dan Don Ritto sama-sama jadi tersangka dugaan korupsi dan TPPU. Namun per 11 Juli 2026, Febrie belum ditahan, sedangkan Don Ritto sudah ditahan sejak 10 Juli 2026.

Nama Don Ritto ikut disorot setelah penyidik mengumumkan dua tersangka berinisial DR dan FA dalam perkara dugaan TPPU yang berkaitan dengan kasus batu bara, Asabri, dan penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Don Ritto sebelumnya muncul dalam rangkaian penggeledahan, pemeriksaan saksi, dan penelusuran kepemilikan Koin Money Changer di Jakarta Selatan.

Febrie Adriansyah disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang ditelusuri dari tiga klaster kasus besar. Perkaranya terkait dugaan korupsi di lingkungan Asabri, pengadaan batu bara PLN, hingga penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.

Kepala Kortastipidkor Mabes Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengungkap di hadapan Komisi III DPR RI bahwa penyidik telah menetapkan dua tersangka, yakni DR dan FA. FA disebut dijerat dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang masih diproses hukum.

KPK menyatakan bisa mengambil alih kasus terkait eks Jampidsus Febrie Adriansyah jika penanganannya mandek, tetapi langkah itu tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan dugaan.

Nama Irjen Pol Totok Suharyanto ikut menjadi sorotan setelah Kortastipidkor Polri menggeledah rumah Jampidsus Febrie Adriansyah di Sentul, Bogor. Ia bukan figur baru di jalur reserse dan penindakan korupsi, karena kariernya bergerak dari Dittipidkor Bareskrim, Dirreskrimum Polda Jatim, hingga akhirnya memimpin Kortastipidkor Polri.

Jaksa Agung menunjuk Rudi Margono sebagai Plt Jampidsus pada Sabtu, 11 Juli 2026, untuk menjaga kesinambungan tugas usai Febrie Adriansyah mundur.

Komisi III DPR RI akan membentuk Tim Pengawas perkara pasca Febrie Adriansyah mundur dari jabatan Jampidsus agar proses penegakan hukum tetap berjalan tuntas.

Jumat, 10 Juli 2026, Febrie Adriansyah masih berdiri di depan publik dan menegaskan dirinya tetap menerima perintah menyelesaikan perkara korupsi prioritas. Namun belum genap sehari, Sabtu, 11 Juli 2026 subuh, Kejaksaan Agung menyatakan surat pengunduran dirinya telah diterima Jaksa Agung.

Febrie Adriansyah resmi mundur dari jabatan Jampidsus pada Sabtu, 11 Juli 2026. Di tengah keputusan itu, LHKPN Febrie senilai Rp18,26 miliar dan jejak 12 kasus besar yang lekat dengan kepemimpinannya di pidana khusus kembali jadi sorotan.

Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Sabtu, 11 Juli 2026. Langkah itu disebut sebagai upaya menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum.

Jampidsus Febrie Adriansyah membantah kabar dirinya akan mundur dari jabatan di tengah sorotan penyidikan yang menyeret namanya. Ia menegaskan hingga Jumat pagi masih menerima perintah untuk mempercepat pemberkasan perkara-perkara prioritas yang menjadi perhatian masyarakat.

Febrie Adriansyah menegaskan tidak memiliki kaitan bisnis dengan kafe di Cipete yang digeledah Polri. Di saat yang sama, ia juga menyebut uang yang ditemukan di rumah di Sentul memiliki pemilik dan terkait suatu kegiatan.

Jampidsus Febrie Adriansyah mengakui rumah di Sentul yang digeledah Polri adalah miliknya. Ia juga menyatakan uang yang ditemukan saat penggeledahan memiliki pemilik dan menurutnya dapat dipertanggungjawabkan.

Nama Jampidsus Febrie Adriansyah kembali ramai diperbincangkan setelah rumahnya dijaga TNI di tengah rangkaian penggeledahan Polri. Sorotan itu ikut membawa lagi daftar perkara korupsi besar yang pernah dan sedang ditangani bidang pidana khusus Kejagung.

Jampidsus Febrie Adriansyah menyatakan seluruh tugas penanganan perkara korupsi di Kejaksaan Agung tetap berjalan di tengah sorotan penyidikan Polri dan Polda Metro Jaya terkait sejumlah kasus yang menyeret namanya.

Tim penyidik gabungan Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah sebuah ruko di Cipete, Jakarta Selatan.