SulawesiPos.com – Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Anggareksa menyoroti masa jabatan dua pimpinan institusi penegak hukum: Kapolri dan Jaksa Agung, yang menjabat di dua era kepemimpinan, dari Presiden Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto. Dari lama kepemimpinannya terjadi banyak masalah, khususnya dugaan keterlibatan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah dengan beberapa kasus korupsi yang diusut Kortas Tipidkor Polri.
Hal ini diungkapkan Anggareksa saat menjadi menjadi pembicara dalam diskusi terbatas Sulawesi Pos: “Jampidsus di Bawah Sorotan: Menjaga Integritas Penegakan Hukum”, di Kedai Ayah UQ, di Jalan Adhyaksa Baru, Ruko Zamrud, Panakukang, Makassar, Selasa (14/7/2026).
Terkait kasus dugaan korupsi Febrie dan temuan barang bukti yang fantastis, Anggareksa menyinggung budaya pemimpin di negara-negara maju, yang mundur ketika terjadi persoalan besar terkait institusi yang dipimpinnya.
“Pemimpin kita kurang bertanggung jawab, kalau di luar negeri, jika bawahan korupsi pimpinan akan mundur sebagai tanggung jawab atas perbuatan anak buahnya, hal yang lemah juga pengawasannya, sudah ada komisi kejaksaan, mungkin perlu publik mengawasi langsung kinerja mereka,” ujar Anggareksa.
Terkait pernyataan Anggareksa, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof Dr Hamzah Halim, yang ikut menjadi pembicara, menyebutkan bahwa Jaksa Agung dan Kapolri merupakan jabatan politik dan berstatus sebagai bawahan presiden.
“Kita tidak melihat lama menjabatnya, tapi apa yang telah dia kerjakan ketika menjabat, konstitusi juga tidak menyalahkan hal itu, kinerja Kapolri dan Jaksa Agung kalau kinerjanya baik harus dikomparasi dengan pejabat sebelumnya, tidak ada institusi di republik kita ini tanpa ada persoalan, kita harus selalu melihat sisi baiknya,” ujar Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unhas ini.
Dalam diskusi ini juga para peserta sangat antusias mengikuti jalannya diskusi yang membahas persoalan karut-marut hukum di Indonesia. Salah satu peserta diskusi, Mulawarman, menyinggung peran alumni fakultas hukum dalam upaya memberantas korupsi yang menggerogoti bangsa. Wartawan senior ini berharap lulusan-lulusan fakultas hukum harus bisa diandalkan menjadi pejuang-pejuang pemberantas korupsi.
Selain Mulawarman, pemerhati kebudyaan dari Gowa, Darmawan Denassa menyebutkan aparat-aparat penegak hukum tidak boleh melupakan contoh baik dari para pendahulu dalam hal integritas aparat penegak hukum, seperti kalimat yang dilontarkan orang tua Perdana Menteri Kerajaan Gowa-Tallo Karaeng Pattingalloang, Karaeng Matoaya Sultan Abdullah Awwalul Islam Tumabbicara Gowa yang mengatakan: Takutilah Orang yang Jujur.
