Jampidsus

Kuasa hukum Febrie Adriansyah menyatakan Sutrimo bukan Kepala Rumah Tangga eks Jampidsus itu, melainkan hanya penjaga rumah kosong yang sesekali membersihkan halaman.

Perkembangan baru kematian Sutrimo muncul pada Sabtu malam, 8 Agustus 2026, ketika keluarganya resmi melapor ke Polresta Banyumas setelah sebelumnya memilih ikhlas. Di saat yang sama, Polda Metro Jaya menyatakan penyelidikan terus berjalan dan pemeriksaan dokter RS Muhammadiyah Taman Puring dijadwalkan pekan depan.

Penahanan Febrie Adriansyah pada Jumat malam (24/7/2026), memunculkan sorotan baru karena mantan Jampidsus itu keluar dari Gedung Kejaksaan Agung dengan baju batik, tanpa rompi tahanan, dan tanpa borgol.

Kejaksaan Agung mengungkap alasan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah tidak mengenakan rompi pink saat ditahan pada Jumat malam, 24 Juli 2026. Ia menyebut bahwa situasi sudah larut malam.

Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah pada Jumat, 24 Juli 2026, usai pemeriksaan lanjutan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan. Febrie mengaku siap menghadapi proses hukum, tetapi menilai penahanan itu dilakukan sebelum alat bukti benar-benar terkonfirmasi.

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah akhirnya memenuhi panggilan kedua Tim 9 Kejaksaan Agung pada Jumat, 24 Juli 2026. Ia diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dugaan TPPU terkait temuan emas 74 kilogram dan uang tunai ratusan miliar rupiah.

Kejaksaan Agung meminta publik tidak salah memaknai status saksi Febrie Adriansyah dalam sprindik baru dugaan TPPU. Status itu disebut hanya untuk kebutuhan pemeriksaan perkara baru dan tidak menghapus posisinya sebagai tersangka dalam perkara lain yang sudah berjalan.

Kejaksaan Agung menyatakan proses etik terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah baru akan dijalankan setelah perkara pidananya berkekuatan hukum tetap. Di tengah status tersangka, Febrie disebut masih tercatat sebagai jaksa dan tetap menerima hak kepegawaiannya selama belum ada putusan inkrah.

Duduk di kursi roda dan bergantung obat pereda nyeri akibat saraf kejepit parah, Hotman Paris resmi mundur sebagai tim pengacara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan keputusan presiden yang mengangkat lima pejabat baru di Kejaksaan Agung, termasuk Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung dan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Hotman Paris meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto setelah menyeret nama kepala negara saat membela Febrie Adriansyah, sementara Istana menegaskan perkara itu harus diserahkan ke proses hukum.

Mahfud MD menyoroti dugaan barter perkara antara Kejaksaan Agung dan Polri setelah muncul surat penghentian pendataan terkait dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, rangkaian peristiwa itu memancing opini publik soal kredibilitas penegakan hukum.

Nama Kuntadi kini tidak hanya disorot karena diusulkan menjadi Jampidsus, tetapi juga karena rekam jejak perkara besar yang pernah ia tangani. Saat masih menjabat Dirdik Jampidsus, ia tercatat berada di balik penanganan sejumlah kasus besar

Nama Kuntadi muncul sebagai sosok yang diusulkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengisi jabatan Jampidsus. Saat ini ia menjabat Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung dan sebelumnya dikenal pernah memimpin penyidikan di Jampidsus.

Simak profil lengkap Kuntadi yang diusulkan jadi Jampidsus menggantikan Febrie Ardiansyah. Pelajari rekam jejak, pendidikan, hingga sepak terjang Kuntadi dalam mengungkap berbagai kasus korupsi besar di Indonesia.

Sorotan terhadap eks Jampidsus Febrie Adriansyah tidak lagi berhenti pada kasus hukum dan pengunduran dirinya per 11 Juli 2026. Publik kini ikut menelusuri latar keluarganya, terutama sang istri Rugun Saragih yang juga berkarier sebagai jaksa, serta data kekayaan Febrie yang tercatat Rp18,26 miliar.

Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Anggareksa menyoroti masa jabatan dua pimpinan institusi penegak hukum: Kapolri dan Jaksa Agung, yang menjabat di dua era kepemimpinan, dari Presiden Joko Widodo hingga Presiden

Diskusi Terbatas Sulawesi Pos menyoroti dugaan korupsi yang menyeret eks Jampidsus. ACC Sulsel mendesak KPK mengambil alih penanganan kasus demi menjaga integritas penegakan hukum.

Jurnalis Senior Mulawarman mengutip Socrates dan Plato saat menyoroti penegakan hukum dalam kasus Febrie Adriansyah. Ia menyebut negara gagal jika hukum tidak ditegakkan, sementara Prof Hamzah Halim menekankan pentingnya keadilan.

Pejabat Inspektorat Gowa Mustamin Raga menyebut perkara yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai peristiwa yang memalukan bagi penegakan hukum. Sementara itu, Prof Hamzah Halim mengingatkan publik tidak menarik kesimpulan.

Dekan Fakultas Hukum Prof Dr Hamzah Halim, SH, MH, M.AP, mengingatkan publik agar tidak menggiring perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Ardiansyah sebagai konflik antara Kepolisian dan Kejaksaan, Selasa (14/7/2026).

Pakar hukum Prof Dr Hamzah Halim menyoroti penggunaan istilah "pengalihan kasus" dalam perkara mantan Jampidsus Febrie Ardiansyah. Menurutnya, hukum acara hanya mengenal pelimpahan perkara, sedangkan pengambilalihan kewenangan KPK.

Diskusi terbatas di Makassar menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kewenangan besar Jampidsus di tengah isu terbaru terkait dugaan korupsi yang menyeret Febrie Adriansyah. Akademisi dan pegiat antikorupsi menilai penegakan hukum harus tetap terbuka terhadap kontrol publik.

Direktorat Jenderal Imigrasi mencekal mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dan Don Ritto ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU. Pencegahan berlaku selama 20 hari untuk mendukung proses hukum.

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Sabtu (11/7/2026).

Polri resmi menyerahkan barang bukti perkara yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan ini menandai babak baru penanganan tiga kasus dugaan korupsi, dengan Kejagung disebut akan melanjutkan proses secara formal.

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat inti bidang pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum ke Istana Negara pada Sabtu malam, 11 Juli 2026. Pertemuan tertutup itu menjadi sorotan karena berlangsung di tengah perkembangan perkara FA dan belum disertai penjelasan resmi dari Istana.

Febrie Adriansyah disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang ditelusuri dari tiga klaster kasus besar. Perkaranya terkait dugaan korupsi di lingkungan Asabri, pengadaan batu bara PLN, hingga penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.

Kepala Kortastipidkor Mabes Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengungkap di hadapan Komisi III DPR RI bahwa penyidik telah menetapkan dua tersangka, yakni DR dan FA. FA disebut dijerat dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang masih diproses hukum.

KPK menyatakan bisa mengambil alih kasus terkait eks Jampidsus Febrie Adriansyah jika penanganannya mandek, tetapi langkah itu tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan dugaan.

Nama Irjen Pol Totok Suharyanto ikut menjadi sorotan setelah Kortastipidkor Polri menggeledah rumah Jampidsus Febrie Adriansyah di Sentul, Bogor. Ia bukan figur baru di jalur reserse dan penindakan korupsi, karena kariernya bergerak dari Dittipidkor Bareskrim, Dirreskrimum Polda Jatim, hingga akhirnya memimpin Kortastipidkor Polri.

Jaksa Agung menunjuk Rudi Margono sebagai Plt Jampidsus pada Sabtu, 11 Juli 2026, untuk menjaga kesinambungan tugas usai Febrie Adriansyah mundur.

Komisi III DPR RI akan membentuk Tim Pengawas perkara pasca Febrie Adriansyah mundur dari jabatan Jampidsus agar proses penegakan hukum tetap berjalan tuntas.

Jumat, 10 Juli 2026, Febrie Adriansyah masih berdiri di depan publik dan menegaskan dirinya tetap menerima perintah menyelesaikan perkara korupsi prioritas. Namun belum genap sehari, Sabtu, 11 Juli 2026 subuh, Kejaksaan Agung menyatakan surat pengunduran dirinya telah diterima Jaksa Agung.

Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus melebar setelah Kejaksaan Agung menetapkan Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka baru. Perkembangan itu membuat sedikitnya tiga figur berpangkat jenderal kini terseret dalam pusaran perkara yang sebelumnya juga menjerat Irjen Pol. (Purn) Sony Sonjaya dan Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

Febrie Adriansyah resmi mundur dari jabatan Jampidsus pada Sabtu, 11 Juli 2026. Di tengah keputusan itu, LHKPN Febrie senilai Rp18,26 miliar dan jejak 12 kasus besar yang lekat dengan kepemimpinannya di pidana khusus kembali jadi sorotan.

Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Sabtu, 11 Juli 2026. Langkah itu disebut sebagai upaya menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum.

Jampidsus Febrie Adriansyah membantah kabar dirinya akan mundur dari jabatan di tengah sorotan penyidikan yang menyeret namanya. Ia menegaskan hingga Jumat pagi masih menerima perintah untuk mempercepat pemberkasan perkara-perkara prioritas yang menjadi perhatian masyarakat.

Nama Jampidsus Febrie Adriansyah kembali ramai diperbincangkan setelah rumahnya dijaga TNI di tengah rangkaian penggeledahan Polri. Sorotan itu ikut membawa lagi daftar perkara korupsi besar yang pernah dan sedang ditangani bidang pidana khusus Kejagung.

Jampidsus Febrie Adriansyah menyatakan seluruh tugas penanganan perkara korupsi di Kejaksaan Agung tetap berjalan di tengah sorotan penyidikan Polri dan Polda Metro Jaya terkait sejumlah kasus yang menyeret namanya.

Kortastipidkor Polri masih mendalami isu foto Jampidsus Febrie Adriansyah di rumah Sentul yang digeledah penyidik, di tengah temuan aset sekitar Rp476 miliar dari lokasi tersebut.

TNI menyatakan penjagaan rumah Jampidsus Febrie Adriansyah dilakukan atas permintaan Kejagung dan tidak terkait kasus hukum yang sedang berjalan.

Nama Febrie Adriansyah kembali disorot setelah rumahnya dikabarkan digeledah pada 8 Juli 2026. Simak profil, rekam jejak, dan daftar kasus besar yang pernah ditangani atau dikaitkan dengannya.

TNI menjelaskan pengamanan di rumah Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah di Kramat Pela, Jakarta Selatan, dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan. Pengamanan itu disebut merujuk pada Perpres Nomor 66 Tahun 2025 dan dipastikan tidak terkait dengan isu penggeledahan yang berkembang belakangan.

Penggeledahan rumah mewah di Sentul, Bogor, mengungkap brankas terkunci berisi tujuh koper. Dari lokasi itu, Kortastipidkor Polri menyita emas 74 kilogram, dolar AS, dolar Singapura, dan uang tunai dengan nilai total ditaksir sekitar Rp476

Kejaksaan Agung menegaskan 21.801 motor listrik milik BGN tidak disita meski dalam kasus korupsi Rp1,1 triliun. Kendaraan tetap dipakai untuk program MBG.

Kejagung membuka peluang memeriksa Kepala BGN Nanik S. Deyang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi MBG. Penyidik menegaskan seluruh pihak yang mengetahui perkara dapat dipanggil untuk dimintai keterangan.

Kejagung menetapkan mantan Komisioner Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sebagai tersangka dugaan obstruction of justice kasus CPO setelah diduga mengubah LHP terkait kelangkaan minyak goreng tahun 2022.

Kejagung menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus korupsi tambang PT AKT. Dengan kerugian negara mencapai Rp8 triliun, desakan untuk mengungkap aktor utama kian menguat.

Kejagung mengungkap modus ‘laporan pesanan’ dalam kasus Hery Susanto, dengan suap Rp1,5 miliar dari petinggi perusahaan tambang PT TSHI.

Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI yang kini menjadi tersangka korupsi tambang nikel, mulai dari latar pendidikan hingga perjalanan kariernya.

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto langsung ditahan Kejagung usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang, hanya beberapa hari setelah dilantik Presiden.

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejagung, hanya sepekan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Kejaksaan Agung menggeledah kantor Ombudsman RI terkait penyidikan dugaan perintangan penyidikan kasus minyak goreng yang melibatkan tiga korporasi besar.

Para penyidik di bawah pimpinan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di perusahaan milik para tersangka dugaan tindak pidana korupsi kegiatan ekspor ekspor crude palm oil (CPO).