SulawesiPos.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat tinggi negara, mulai dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ke Istana Negara, Jakarta, pada Sabtu malam, 11 Juli 2026, dalam pertemuan tertutup yang hingga Minggu pagi belum dijelaskan secara resmi agendanya oleh pihak Istana.
Selain tiga pejabat itu, sejumlah nama lain juga dikabarkan hadir, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala BIN Muhammad Herindra, Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto, hingga Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.
Sejumlah laporan media menyebut pemanggilan itu mulai berlangsung sekitar pukul 19.00 WIB.
Pantauan di kompleks Istana pada malam itu memperlihatkan iring-iringan kendaraan pejabat keluar dari kawasan Istana Merdeka hingga sekitar pukul 22.10 WIB, termasuk kendaraan berpelat dinas TNI yang meninggalkan lokasi dengan pengawalan pasukan bermotor.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Istana Negara mengenai pokok pembahasan, hasil rapat, maupun alasan Presiden mengumpulkan jajaran utama sektor keamanan dan penegakan hukum pada malam hari.
Sorotan Muncul di Tengah Perkembangan Kasus FA
Pertemuan tingkat tinggi itu langsung menjadi sorotan karena berlangsung pada hari yang sama dengan pengumuman Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait penetapan FA sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengatakan, “Kami telah menetapkan tersangka FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.”
Perkara itu diumumkan dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu, dan kemudian disebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung sebagai bagian dari sinergi penegakan hukum antara Polri dan Kejagung.
Belum ada penjelasan resmi apakah pemanggilan pejabat-pejabat tinggi ke Istana berkaitan langsung dengan perkembangan perkara tersebut atau membahas isu lain yang lebih luas di sektor hukum dan keamanan.
Sehari sebelum pertemuan itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan keras kepada unsur birokrasi, TNI, Polri, dan kejaksaan agar melakukan pembenahan internal.
Dalam peresmian bendungan di Lombok Barat pada Jumat, 10 Juli 2026, Prabowo mengatakan, “Saya minta kita introspeksi.”
Prabowo juga mengingatkan bahwa aparat negara bekerja untuk rakyat dan tidak boleh melawan kehendak publik yang menuntut penegakan hukum bersih serta bebas dari korupsi.
Sampai saat ini, perhatian publik masih tertuju pada apakah pertemuan Sabtu malam itu akan diikuti pernyataan resmi pemerintah, langkah koordinasi lanjutan, atau kebijakan tertentu terkait dinamika penegakan hukum yang sedang berkembang.
