Oleh: Awal Wahyudi
(Dosen & Peneliti Linguistik UIN Alauddin Makassar)
Publik negeri ini baru saja disuguhi babak politik yang membuat kening berkerut. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI secara resmi telah diumumkan.
Di luar silang sengit kalkulasi kursi koalisi atau spekulasi figur pengganti, ada satu panggung yang tak kalah menarik untuk dibedah: panggung kebahasaan.
Sebagai orang yang sehari-hari berkutat dengan teks dan tutur, saya melihat rentetan peristiwa ini bukan sekadar pergeseran kekuasaan, melainkan etalase bagaimana bahasa dipakai untuk mengemas, menyamarkan, sekaligus menegaskan pilihan politik.
Ada yang janggal sekaligus memikat saat kita membaca teks pengunduran diri yang dibacakan di Gedung Nusantara. Klausa “atas permintaan sendiri” dan “demi kepentingan bangsa dan negara” muncul sebagai jangkar narasi utama.
Dalam studi Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis), formula bahasa seperti ini disebut sebagai strategi self-legitimation—usaha mengonstruksi tindakan politik seolah-olah lahir murni dari altruisme moral, bukan dari desakan politik atau tekanan isu yang melingkupinya.
Menariknya, bahasa formal negara selalu dirancang dingin dan rapi.
Di satu sisi, pernyataan resmi berusaha melepaskan kaitan dari riak polemik yang beredar.
Namun di sisi lain, dalam kajian pragmatik, penegasan berulang yang berbunyi “tidak berkaitan dengan…” justru melahirkan fenomena presupposition.
Makin keras sebuah sangkalan diproduksi dalam ruang publik, makin kuat publik diajak mengingat premis awal yang ingin ditampik itu.
Tak berhenti di situ, retorika penutup yang menyasar anak muda—agar “jangan pernah merasa terlalu muda”—merupakan bentuk stance-taking yang emosional.
Bahasa kekuasaan yang semula dingin tiba-tiba bergeser menjadi bahasa puitis-personalis.
Ini trik klasik: mengubah narasi pengunduran diri menjadi simbol pengorbanan generasi.
Bagi kita di Sulawesi Selatan, dinamika tutur di pusat ini patut dibaca dengan jernih.
Kita hidup dalam kultur masyarakat yang sangat peka terhadap konsep siri’ dan pau-pau (tutur kata).
Bahasa bukan sekadar medium menyampaikan informasi, melainkan cermin dari tanggung jawab etis.
Ketika elite di Jakarta mahir memainkan eufemisme dan rekayasa istilah—menyamarkan kompromi dengan kata ‘stabilitas’—masyarakat daerah kerap kali hanya disuguhi konsumsi bahasa yang telah dibersihkan dari kejujuran substansi.
Politik hari ini adalah pertarungan retorika. Siapa yang menguasai pembingkaian (framing), dialah yang mengendalikan ingatan publik.
Pengunduran diri seorang pejabat tinggi negara mengajarkan kita satu hal: jangan hanya membaca apa yang diucapkan atau tertulis di atas kertas, tetapi bacalah apa yang sengaja ditutupi oleh pilihan-pilihan kata tersebut.
Sebagai warga yang kritis, tugas kita sederhana: tidak mudah terkecoh oleh kemasan bahasa yang santun, melainkan terus mempertanyakan makna di balik setiap diksi politik yang dilempar ke ruang publik.
