SulawesiPos.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengatakan, pertemuan Presiden Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
Ia juga membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik di tengah polemik terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” ucapnya.
Prabowo Beri Saran, Gibran Minta Kesempatan Tempuh PTUN
Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” ujar dia.
DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat terkait Polemik Ijazah Gibran
Pernyataan mengenai niat pengunduran diri Gibran muncul di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik dokumen pendidikan Wapres.
Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah mendorong usul penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.
Dorongan tersebut muncul setelah adanya putusan MA dan MK terkait dokumen pendidikan yang digunakan Gibran.
Dalam putusannya, MA memutuskan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut berkaitan dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
DPR kemudian merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak tersebut dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Ruang lingkupnya meliputi dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun dugaan tidak lagi terpenuhinya syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
