SulawesiPos.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menindaklanjuti lima aduan terkait dugaan pelanggaran etik yang membelit komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Gelombang pengaduan ini secara spesifik menyoroti polemik administrasi pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat wakil presiden.
Informasi terkini menyebutkan bahwa dua dari lima laporan masyarakat tersebut telah dinyatakan lolos tahap verifikasi administrasi. Kedua berkas laporan itu kini tengah didalami lebih lanjut dalam tahap verifikasi materiil oleh satuan tugas DKPP.
Ketua DKPP, Heddy Lugito, membenarkan perkembangan status penanganan perkara tersebut di Jakarta pada Senin, 9 November 2026. Ia menginformasikan bahwa tiga aduan sisanya masih dalam tahap pemeriksaan dan menunggu kelengkapan berkas penyerta dari pihak pelapor.
Jadwal sidang kode etik baru akan dirilis secara resmi setelah seluruh proses verifikasi dokumen tuntas. “Tiga lainnya masih proses verifikasi administrasi, bila semuanya sudah lengkap kami akan jadwalkan sidang,” jelas Heddy.
Gerakan pelaporan dugaan pelanggaran ke DKPP ini salah satunya dimotori oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Ia menduga pimpinan KPU telah melakukan pelanggaran prosedur terkait penerapan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.
Regulasi kepemiluan tersebut dituding oleh pelapor mengandung kecacatan hukum sejak masa awal perancangannya. “Permohonan kami itu juga menyangkut cacat manipulatif dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3),” ungkap Denny pada hari pelaporannya lalu.
Publik nasional kini menantikan waktu pasti palu sidang DKPP mulai diketuk untuk mengadili perkara ini. Sidang etik tersebut dipastikan akan berjalan terbuka melalui siaran langsung agar seluruh elemen masyarakat dapat memantau prosesnya. (*)
