SulawesiPos.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak masyarakat berani melaporkan dugaan penyimpangan di sektor pertanian melalui kanal Lapor Pak Amran. Ia memastikan identitas setiap pelapor, termasuk nama dan alamat, akan dilindungi serta dirahasiakan.
Amran menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi terkait dugaan praktik kecurangan di sektor pertanian. Menurutnya, laporan tersebut membantu pemerintah menelusuri berbagai penyimpangan dan mengejar pelakunya bersama aparat penegak hukum.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang melapor. Anda sudah berbuat untuk Merah Putih, untuk negara yang kita cintai,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Dalam kurun waktu sekitar dua minggu, kanal Lapor Pak Amran telah menerima 340 laporan masyarakat. Aduan tersebut mencakup berbagai persoalan, mulai dari perberasan, distribusi pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), program cetak sawah, hingga persoalan lainnya.
Mentan Amran memastikan seluruh laporan akan ditelusuri. Setiap pelanggaran yang terbukti akan ditindak tegas.
“Ada laporan, dua minggu ini masuk 340 laporan. Kami tindak lanjuti. Yang belum masuk dalam laporan, bertobat. Pasti kami kejar,” tegasnya.
Mekanisme Penindakan Laporan Mafia Pangan

Amran menjelaskan, setiap laporan yang masuk akan dikaji terlebih dahulu sebelum diverifikasi langsung di lapangan. Apabila ditemukan bukti pelanggaran, hasil pemeriksaan akan diteruskan kepada kepolisian, kejaksaan, maupun aparat penegak hukum terkait untuk diproses sesuai ketentuan.
Melalui mekanisme tersebut, laporan masyarakat menjadi salah satu pintu masuk bagi pemerintah untuk memperluas pengawasan dan mengungkap praktik penyimpangan hingga ke daerah.
“Laporan kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim penegak hukum. Jadi, seluruh pedagang beras jangan bermain-main karena kami sudah terima laporannya. Kami verifikasi di lapangan, kalau benar kita tindak tegas,” ujarnya.
Salah satu fokus penindakan adalah praktik penyimpangan tata niaga beras, termasuk pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta manipulasi mutu beras fortifikasi.
Dalam perkembangan penanganan kasus perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus yang melibatkan 15 merek beras. Mentan Amran menegaskan pengejaran terhadap mafia pangan akan terus dilakukan dan tidak berhenti pada kasus-kasus yang telah terungkap.
Identitas Pelapor Lapor Pak Amran Dijamin Rahasia
Di tengah upaya pemberantasan mafia pangan, Mentan Amran memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan. Ia menegaskan nama, alamat, maupun identitas pelapor tidak akan diumumkan kepada publik.
Menurutnya, keberanian masyarakat memberikan informasi merupakan bentuk kontribusi nyata bagi negara. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir identitasnya akan terekspos.
“Seluruh yang melapor, nama dan alamat Bapak tidak akan kami munculkan. Anda telah berbuat untuk Negara Republik Indonesia. Kami lindungi dan tidak akan kami sampaikan ke publik,” tegas Mentan Amran.
Mentan Amran mengajak masyarakat yang mengetahui atau menemukan dugaan penyimpangan di sektor pertanian untuk tidak ragu menyampaikan laporan melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0811-1312-312.
Masyarakat dapat menyertakan informasi lokasi kejadian dan bukti pendukung agar laporan lebih mudah diverifikasi dan ditindaklanjuti.
Amran juga menyampaikan apresiasi kepada kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum yang bersinergi menindak berbagai pelanggaran di sektor pertanian.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengejar mafia pangan demi melindungi petani, konsumen, dan kepentingan negara.
“Indonesia harus bebas dari mafia pangan, khususnya mafia beras. Harus bebas. Ini masalah serius,” pungkasnya.


