SulawesiPos.com – Sidang lanjutan dugaan pemerasan oleh mantan petinggi Kejaksaan kembali digelar dengan menghadirkan kesaksian dari pihak swasta. Fakta mengejutkan mengenai aliran dana miliaran rupiah untuk biaya operasional firma hukum terkuak di persidangan.
Manajer Legal PT Sinarmas Agro Resources and Technology, Eky Pratama, berkesempatan memberikan kesaksiannya pada Senin, 9 November 2026. Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, ia membenarkan adanya pengeluaran sebesar Rp3 miliar dari kas perusahaannya.
Aliran uang tersebut diserahkan kepada Don Ritto Law Firm dalam rangka pendampingan penyidikan. Pendampingan ini berkaitan dengan pengusutan kasus Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang sempat mencuat.
Jaksa penuntut umum menelisik lebih jauh mengenai rincian penugasan firma hukum yang dinilai bernilai fantastis tersebut. Saksi mengaku bahwa pengacara ditugaskan sebagai pendamping yang bersiaga di luar ruang pemeriksaan penyidik.
Saksi juga merinci bahwa anggaran Rp3 miliar itu dibagi menjadi dua tahapan pembayaran proposal yang berbeda. “Jadi ada dua proposal seperti itu: untuk tingkat penyelidikan itu sebesar Rp1 miliar, untuk tingkat penyidikan Rp2 miliar,” jelasnya.
Fasilitas paling utama yang didapatkan klien adalah pelatihan simulasi interogasi dan penguatan psikologis. Metode pendampingan emosional ini dijalankan agar para karyawan korporasi siap saat ditanya langsung oleh pemeriksa.
“Juga mungkin lebih ke kita bilang ya penguatan secara emosional kali ya, karena kan juga kita tidak terbiasa menghadapi proses seperti itu,” tutur saksi. Jaksa sempat memastikan apakah pengacara berperan layaknya penyidik sungguhan, dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi.
Kesaksian terbaru ini dinilai mampu memperkaya bukti dalam perkara dugaan pemerasan sebesar Rp55 miliar terhadap pengusaha Tan Kian. Pemerasan tersebut diduga dilakukan agar pengusaha terkait terhindar dari status tersangka dalam megaskandal Asuransi Jiwasraya.
Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah didakwa bersama dua terdakwa lainnya dalam praktik penyelewengan jabatan ini. Selain dugaan pemerasan aparat, mantan petinggi itu juga dijerat dengan dakwaan pencucian uang bernilai Rp350 miliar.
Skandal hukum ini terus dipantau oleh masyarakat luas karena diduga melibatkan para elit institusi penegak hukum. Putusan majelis hakim sangat dinantikan publik untuk mengurai benang merah mega skandal rasuah ini. (*)
