Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung menggeledah rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat malam, 31 Juli 2026. Dari lokasi itu, penyidik menyita sejumlah dokumen yang disebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Jejaring Febrie Adriansyah sebagai jaksa, Don Ritto sebagai pengacara, dan Nurman Herin sebagai pengusaha menghasilkan simbiosis mutalisme. Irisan relasi lama, jalur jasa hukum, dan simpul bisnis di antara ketiganya kini sama-sama disorot penyidik Kejaksaan Agung.

Permintaan menulis soal “konspirasi” Febrie Adriansyah, Don Ritto, dan Nurman Herin paling aman dibaca sebagai upaya memetakan dugaan peran tiga sosok dari latar berbeda dalam satu rangkaian perkara. Yang sudah terbuka ke publik menunjukkan irisan antara kekuasaan, jasa hukum, jejaring lama, dan simpul bisnis yang kini disorot penyidik.

Kejaksaan Agung memeriksa tujuh perusahaan yang diduga terkait penggunaan jasa Don Ritto dalam penanganan perkara di Jampidsus, Kamis, 30 Juli 2026. Hingga hari yang sama, total 24 saksi telah diperiksa dalam pengembangan kasus TPPU yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Hubungan Febrie Adriansyah dengan Nurman Herin dan Don Ritto tidak berhenti di status satu almamater. Jejak yang terbuka ke publik menunjukkan kedekatan mereka berakar dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, berlanjut di lingkungan alumni, lalu bersinggungan dengan simpul korporasi yang kini ikut disorot dalam perkara dugaan TPPU.

Nurman Herin kini menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Jejak publik yang terungkap menunjukkan Nurman merupakan rekan lama Febrie dari Jambi dan belakangan muncul dalam sejumlah dokumen korporasi.

Penahanan Febrie Adriansyah pada Jumat malam (24/7/2026), memunculkan sorotan baru karena mantan Jampidsus itu keluar dari Gedung Kejaksaan Agung dengan baju batik, tanpa rompi tahanan, dan tanpa borgol.

Kejaksaan Agung mengungkap alasan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah tidak mengenakan rompi pink saat ditahan pada Jumat malam, 24 Juli 2026. Ia menyebut bahwa situasi sudah larut malam.

Febrie Adriansyah resmi ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK sejak Jumat malam, 24 Juli 2026. Ia ditempatkan di sel biasa, sementara KPK menegaskan rutan itu diawasi berlapis dan skema penitipan tahanan Kejaksaan Agung di sana bukan kali pertama terjadi.

Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah pada Jumat, 24 Juli 2026, usai pemeriksaan lanjutan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan. Febrie mengaku siap menghadapi proses hukum, tetapi menilai penahanan itu dilakukan sebelum alat bukti benar-benar terkonfirmasi.

Kejaksaan Agung mengancam menjemput paksa Febrie Adriansyah jika kembali mangkir dari pemeriksaan dugaan TPPU. Penyidik telah menerbitkan Sprindik baru.

Duduk di kursi roda dan bergantung obat pereda nyeri akibat saraf kejepit parah, Hotman Paris resmi mundur sebagai tim pengacara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Sila Pulungan dipromosikan ke posisi Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, sementara jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kini diisi Muhammad Syarifuddin.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan keputusan presiden yang mengangkat lima pejabat baru di Kejaksaan Agung, termasuk Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung dan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Hotman Paris meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto setelah menyeret nama kepala negara saat membela Febrie Adriansyah, sementara Istana menegaskan perkara itu harus diserahkan ke proses hukum.

Hotman Paris Hutapea menyebut rumah di Sentul, Bogor, yang digeledah terkait perkara dugaan korupsi dan TPPU PT Asabri bukan lagi atas nama Febrie Adriansyah. Ia menegaskan rumah itu berasal dari mertua dan hibahnya disebut sudah beralih ke cucu jauh sebelum perkara bergulir.

Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, menyebut penyidik Kejaksaan Agung mengajukan 18 pertanyaan saat memeriksa kliennya, Jumat, 17 Juli 2026. Menurut dia, pemeriksaan itu berfokus pada perkara PT ASABRI dan berakhir tanpa penahanan.

Don Ritto resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada Jumat, 17 Juli 2026, sehingga perkara dugaan korupsi dan TPPU yang menjeratnya masuk tahap penuntutan. Pelimpahan itu disertai barang bukti bernilai besar, termasuk 74 kilogram emas dan ua

Polda Metro Jaya memastikan emas batangan 74 kilogram dan mata uang dolar Amerika Serikat yang menjadi barang bukti kasus Don Ritto berstatus asli sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kepastian itu diperoleh dari hasil uji Pegadaian, Bank Indonesia, serta konfirmasi otoritas Amerika Serikat.

Febrie Adriansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung pada Jumat, 17 Juli 2026, dengan didampingi Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum. Kehadiran Hotman menandai babak baru penanganan perkara yang kini dilanjutkan Tim 9 bentukan Kejagung.

Komisi Kejaksaan memastikan akan mengawasi ketat jaksa penuntut umum yang menangani tiga perkara korupsi besar dan TPPU yang menjerat Febrie Adriansyah. Pengawasan itu ditekankan agar proses penuntutan berjalan objektif meski tersangkanya merupakan mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung.

Istana menyatakan Perpres Nomor 66 Tahun 2025 diterbitkan Presiden Prabowo untuk menjamin penegakan hukum berjalan tanpa gangguan, termasuk lewat pendampingan TNI dan Polri bila dibutuhkan.

Kejagung membentuk tim penyidik khusus berisi sembilan jaksa senior, sebagian besar mantan jaksa KPK, untuk menangani pengembangan kasus yang menjerat Febrie Adriansyah.

Nama Kuntadi kini tidak hanya disorot karena diusulkan menjadi Jampidsus, tetapi juga karena rekam jejak perkara besar yang pernah ia tangani. Saat masih menjabat Dirdik Jampidsus, ia tercatat berada di balik penanganan sejumlah kasus besar

Nama Kuntadi muncul sebagai sosok yang diusulkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengisi jabatan Jampidsus. Saat ini ia menjabat Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung dan sebelumnya dikenal pernah memimpin penyidikan di Jampidsus.

Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan Presiden Prabowo telah menerima usulan nama Kuntadi sebagai calon Jampidsus baru menggantikan Febrie Adriansyah.

Polri mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyerahkan administrasi penyidikan tiga perkara dugaan korupsi yang sebelumnya ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Polda Metro Jaya. Langkah ini disebut sebagai bagian dari koordinasi lanjutan antarpenegak hukum dalam penanganan perkara.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polri dan Kejaksaan Agung menjaga sinergi di tengah penanganan perkara eks Jampidsus Febrie Adriansyah. DPR menegaskan kasus tersebut menyangkut oknum, bukan institusi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons singkat kritik Mahfud MD soal pengalihan penanganan kasus Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung. Mahfud menilai langkah itu bukan pelimpahan perkara sebagaimana diatur KUHAP.

KPK mulai menyiapkan langkah supervisi terhadap penanganan kasus yang menyeret eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Namun, lembaga antirasuah menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih perkara yang saat ini berproses di Kejaksaan Agung.

Di tengah kabar pergantian Jaksa Agung yang kembali berembus, muncul lagi pertanyaan apakah posisi itu harus diisi jaksa karier. Secara hukum jawabannya tidak, dan sejarah Indonesia memperlihatkan jabatan Jaksa Agung beberapa kali pernah dipegang figur dari luar jalur karier kejaksaan.

Pejabat Inspektorat Gowa Mustamin Raga menyebut perkara yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai peristiwa yang memalukan bagi penegakan hukum. Sementara itu, Prof Hamzah Halim mengingatkan publik tidak menarik kesimpulan.

Menkopolhukam Yusril Ihza Mahendra menilai pelimpahan perkara yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung secara normatif dapat mempercepat proses hukum. Namun, ia menegaskan tantangan terbesarnya justru ada pada independensi dan objektivitas penanganan perkara.

Polda Metro Jaya mulai menguji barang bukti emas batangan dan uang tunai hasil penggeledahan dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Febrie Adriansyah. Pengujian melibatkan Kejaksaan Agung, Pegadaian, Bank Indonesia, FBI, serta perwakilan kedutaan untuk memastikan keaslian dan validitas barang bukti.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai penanganan dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah lebih tepat ditangani KPK. Ia menilai langkah itu penting untuk menghindari konflik kepentingan jika perkara tetap diproses di institusi yang berkaitan langsung dengan pihak yang diperiksa.

Polri resmi menyerahkan barang bukti perkara yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan ini menandai babak baru penanganan tiga kasus dugaan korupsi, dengan Kejagung disebut akan melanjutkan proses secara formal.

Mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengusut tiga perkara korupsi, yakni batu bara, ASABRI, dan penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Perkara ini ikut disorot setelah penggeledahan di Cipete dan rumah Febrie di Sentul mengungkap sitaan emas batangan serta valas bernilai besar.

Jaksa Agung menunjuk Rudi Margono sebagai Plt Jampidsus pada Sabtu, 11 Juli 2026, untuk menjaga kesinambungan tugas usai Febrie Adriansyah mundur.

Jumat, 10 Juli 2026, Febrie Adriansyah masih berdiri di depan publik dan menegaskan dirinya tetap menerima perintah menyelesaikan perkara korupsi prioritas. Namun belum genap sehari, Sabtu, 11 Juli 2026 subuh, Kejaksaan Agung menyatakan surat pengunduran dirinya telah diterima Jaksa Agung.

Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus melebar setelah Kejaksaan Agung menetapkan Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka baru. Perkembangan itu membuat sedikitnya tiga figur berpangkat jenderal kini terseret dalam pusaran perkara yang sebelumnya juga menjerat Irjen Pol. (Purn) Sony Sonjaya dan Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

Febrie Adriansyah resmi mundur dari jabatan Jampidsus pada Sabtu, 11 Juli 2026. Di tengah keputusan itu, LHKPN Febrie senilai Rp18,26 miliar dan jejak 12 kasus besar yang lekat dengan kepemimpinannya di pidana khusus kembali jadi sorotan.

Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Sabtu, 11 Juli 2026. Langkah itu disebut sebagai upaya menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum.

Kejaksaan Agung meminta publik tidak berspekulasi soal penggeledahan yang dilakukan Polri di Kafe de’Clan Signature dan sebuah rumah terkait penyidikan dugaan korupsi.

Nama Febrie Adriansyah kembali disorot setelah rumahnya dikabarkan digeledah pada 8 Juli 2026. Simak profil, rekam jejak, dan daftar kasus besar yang pernah ditangani atau dikaitkan dengannya.

TNI menjelaskan pengamanan di rumah Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah di Kramat Pela, Jakarta Selatan, dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan. Pengamanan itu disebut merujuk pada Perpres Nomor 66 Tahun 2025 dan dipastikan tidak terkait dengan isu penggeledahan yang berkembang belakangan.

Kejagung melimpahkan dugaan keterlibatan Kolonel BU dalam kasus korupsi MBG ke JAM Pidmil karena yang bersangkutan masih berstatus TNI aktif.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyarankan Kejaksaan Agung menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang terkait kenaikan harta Nadiem Makarim senilai Rp4,87 triliun. Hakim menilai permintaan jaksa agar angka itu langsung dibebankan sebagai uang pengganti dalam perkara korupsi Chromebook tidak tepat secara jalur hukum.

Kejagung menyita mobil mewah Lamborghini Aventador hingga alat berat milik tersangka korupsi bauksit Kalbar, PDT alias Aseng (PT QSS). Simak rilis resminya!

Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menolak permohonan status Justice Collaborator (JC) atau pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum, yang diajukan oleh eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya.

KPK memastikan tidak menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi MBG yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung, sambil tetap mengawal perbaikan tata kelola program.

Kuasa hukum Sony Sonjaya menyebut kliennya menerangkan dugaan pergantian yayasan SPPG hingga tiga kali dalam pemeriksaan kasus korupsi tata kelola MBG.

Elza Syarief mundur sebagai kuasa hukum Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi MBG. Ia menilai kliennya tidak jujur terkait dugaan aliran uang dari Asep Yusuf Somantri.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi menyerahkan uang tunai sebesar Rp1,02 triliun kepada Kementerian Keuangan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dari hasil lelang Badan Pemulihan Aset (BPA) dan aset buronan Edi Tansil.

Kejagung menetapkan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Andri Mulyono, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik BGN senilai Rp1,1 triliun. Simak modus, kutipan resmi, dan perkembangan terbarunya.

Kejaksaan kembali menetapkan tersangka baru dalam korupsi tata kelola MBG, yakni Andri Mulyono, vendor motor listrik PT YAT untuk proyek BGN

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya bersiap ajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) dalam skandal korupsi program Makan Bergizi Gratis.

Immanuel Ebenezer (Noel) menyebut penangkapan Dadan Hindayana dan Silmy Karim bukan akhir kasus korupsi, melainkan awal dari gelombang penindakan yang berpotensi melibatkan lebih banyak pejabat.

Kejaksaan Agung mengungkap dugaan yayasan terafiliasi mantan petinggi Badan Gizi Nasional menerima insentif miliaran rupiah per hari dari Program Makan Bergizi Gratis. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan kasus korupsi MBG.

Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya mengunggah surat untuk Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, di Instagram, bertepatan dengan penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program MBG. Kejagung mengungkap adanya mark up pengadaan senilai Rp1 triliun, termasuk sepatu, tablet, dan televisi 75 inch melalui skema yayasan SPPG.

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana terlihat keluar dari Kejaksaan Agung dengan rompi tahanan dan tangan diborgol. Ia bersama dua eks wakil kepala BGN ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua eks wakil kepala BGN ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ditahan usai pemeriksaan di Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung menggeledah Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Penggeledahan dilakukan sehari setelah Presiden Prabowo merombak jajaran pimpinan BGN.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan Rp10,2 triliun dan 2,3 juta hektare lahan hutan hasil penertiban Satgas PKH kepada negara, disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin melantik Sila Haholongan Pulungan, SH sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan. Didik Farkhan Alisyahdi mendapatkan promosi sebagai Sesjampidsus

Buronan kasus korupsi dana hibah pariwisata berinisial MI ditangkap tim gabungan Kejaksaan di sebuah apartemen di Makassar setelah lama menghindari proses hukum.

Sidang korupsi Chromebook menghadirkan saksi dari Google secara virtual dari Singapura, meski sempat ditolak jaksa, hakim tetap melanjutkan persidangan.

DPR mengaku kaget atas penetapan tersangka Ketua Ombudsman Hery Susanto, namun meminta kinerja lembaga tetap berjalan di tengah proses hukum.

Nadiem Makarim membantah kerugian negara Rp2 triliun dalam kasus Chromebook, menyebut metode audit tidak membandingkan harga pasar.

Presiden Prabowo menyebut pemerintah berhasil menyelamatkan Rp31,3 triliun uang negara yang berpotensi digunakan untuk memperbaiki puluhan ribu sekolah rusak.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat Nadiem Makarim ditunda karena terdakwa sedang dirawat di rumah sakit dan dijadwalkan menjalani operasi.

Nadiem Makarim menjadi saksi mahkota dalam sidang korupsi Chromebook. Dalam persidangan, ia dicecar soal pendirian Gojek serta menegaskan pengadaan laptop tidak ditujukan untuk daerah 3T.

Nadiem Makarim berharap Google dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk menjelaskan proses pengadaan secara transparan.

Sepuluh tokoh nasional melaporkan dugaan genosida Israel ke Kejagung dan mendesak penerapan yurisdiksi universal dalam KUHP Baru untuk mengadili pelaku.

Satgas SIRI Kejaksaan Agung menangkap buronan kasus dugaan korupsi proyek SPAM Sinjai, GRP alias AGL, di Bandara Soekarno-Hatta setelah mangkir sejak Januari 2025.

PAK-SULSEL ajukan Peninjauan Kembali ke Kejaksaan Agung terkait penghentian kasus dugaan korupsi Rumah Dinas DPRD Bantaeng 2014-2019, menyoroti ketimpangan hukum dan menuntut kepastian hukum.

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan jaminan tegas untuk menghentikan proses hukum yang menjerat Tri Wulansari, seorang guru honorer di Muaro Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka usai menegakkan disiplin sekolah.

Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin dalam pemaparannya di Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI menyebutkan ingin mengusulkan penambahan anggaran sebesar 7,49 triliun.