SulawesiPos.com — Pakar dan Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia, Prof. Dra. Suzie Sri Suparin S. Sudarman, MA, menilai pemilihan parlemen tengah periode Amerika Serikat pada Selasa, 3 November 2026, menjadi kesempatan penting bagi pemilih untuk memulihkan keseimbangan kekuasaan melalui pemilihan anggota Kongres, karena hasilnya dapat memperkuat pengawasan terhadap kebijakan Presiden Donald Trump mengenai biaya hidup, imigrasi, dan penggunaan kekuatan militer yang berdampak hingga ke negara lain.
“Memang pemilu ini adalah pemilu yang akan menentukan nasib bangsa-bangsa lain di dunia,” ujar Suzie ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Senin, 2 November 2026.
Ketua Pusat Studi Amerika UI yang juga dosen senior Hubungan Internasional FISIP UI dan anggota Board of Advisors USINDO (The United States–Indonesia Society) tersebut menyoroti hubungan antara keresahan ekonomi rumah tangga, kebutuhan akan pengimbang politik, dan konsekuensi internasional kebijakan Washington.
Menurut Suzie, pertarungan Demokrat dan Republik kali ini menguji apakah loyalitas ideologis serta sentimen antiimigran tetap bertahan ketika masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan bahan bakar.
“Tinggal kita melihat seberapa jauh gagasan konservativisme sudah luntur atau tidak dengan naiknya harga-harga di supermarket dan di pompa bensin,” katanya.
Ia menilai keterjangkauan biaya hidup atau affordability menjadi titik lemah pemerintahan Trump yang dimanfaatkan Demokrat untuk menawarkan perubahan sekaligus memperbesar dukungan terhadap pengawasan Kongres.
Suzie juga melihat adanya pemilih Republik yang mempertimbangkan dukungan kepada Demokrat demi menghadirkan keseimbangan politik, meskipun kecenderungan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai gambaran seluruh pemilih partai itu.
Analisis tersebut memperlihatkan bahwa pilihan dalam pemilu sela dapat didorong keinginan membatasi dominasi kekuasaan, sekaligus penilaian terhadap kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat.
Harga Kebutuhan Menguji Loyalitas Politik
Laporan Al Jazeera pada 1 November 2026 menyebut rata-rata survei RealClearPolling menempatkan Demokrat pada 51,5 persen dan Republik 43,1 persen, atau berselisih 8,4 poin persentase.
Survei nasional THP/MM pada 28–29 Oktober menunjukkan dukungan 54 persen untuk Demokrat dan 41 persen bagi Republik, sedangkan jajak pendapat Emerson College pada 24–26 Oktober mencatat keunggulan Demokrat sebesar 10 poin persentase.
Sementara itu, Reuters pada 26 Oktober 2026 memberitakan survei Reuters/Ipsos yang menempatkan persetujuan terhadap kinerja Trump pada 32 persen dan menunjukkan 73 persen responden menilai perkembangan biaya hidup bergerak ke arah yang salah.
Analis jajak pendapat Natalie Jackson mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tekanan harga, yang sebagian dikaitkannya dengan tarif perdagangan dan perang di Iran, memperbesar ketidakpuasan terhadap pemerintahan Republik.
Namun, ahli strategi Demokrat Celinda Lake mengingatkan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah belum otomatis menjadi kepercayaan kepada oposisi karena pemilih juga meminta kepastian tentang kebijakan yang akan dijalankan Demokrat.
Suzie turut mengingatkan pengaruh donor miliarder dalam persaingan politik, terutama kemungkinan dukungan finansial besar memperkuat kemampuan kandidat Republik menjangkau dan menggerakkan pemilih.
Sorotan terhadap pendanaan tersebut merupakan penilaian mengenai pengaruh uang dalam kompetisi politik, sementara dugaan pelanggaran pendanaan atau manipulasi pemilu tetap membutuhkan bukti tersendiri.
Pandangan Suzie diperkuat Dr. Patrice Lumumba, pakar dan dosen senior Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin, yang juga dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Senin, 2 November 2026.
Patrice menilai persoalan ekonomi, energi, imigrasi, pendidikan, jaminan sosial, dan kesehatan menjadi arena evaluasi terhadap pemerintahan Trump serta kandidat partainya.
Ia juga menyoroti perang dengan Iran sebagai kebijakan yang, dalam penilaiannya, menguras sumber daya Amerika Serikat dan menambah tekanan terhadap persoalan domestik.
Kongres Menentukan Kekuatan Pengawasan
Pemilihan parlemen tengah periode atau midterm elections berlangsung di antara dua pemilihan presiden dan menentukan komposisi Kongres yang terdiri atas DPR serta Senat.
Pada pemilu 2026, seluruh 435 kursi DPR dan 35 kursi Senat, termasuk dua pemilihan khusus, diperebutkan untuk menentukan keseimbangan legislatif pada dua tahun terakhir masa jabatan Trump.
Anggota DPR AS memiliki masa jabatan dua tahun dengan pembagian kursi antarnegara bagian berdasarkan jumlah penduduk, sedangkan setiap negara bagian diwakili dua senator dengan masa jabatan enam tahun yang pemilihannya dilakukan secara bergiliran.
Patrice menekankan pentingnya kemampuan kandidat membangun dukungan dari pemilih akar rumput karena jabatan legislatif harus diperjuangkan melalui proses elektoral.
Dalam kerangka pemikiran Suzie, perubahan komposisi Kongres menjadi penting karena dapat menghadirkan pengawasan lebih kuat terhadap keputusan eksekutif, termasuk kebijakan yang memengaruhi keamanan internasional.
Apabila Demokrat merebut DPR, partai itu dapat memimpin komite-komite yang menentukan agenda pengawasan dan penyelidikan, meskipun pelolosan undang-undang tetap melibatkan Senat serta proses persetujuan presiden.
Penguasaan Senat juga berpengaruh terhadap pemeriksaan nominasi pejabat pemerintah dan hakim federal, sehingga pertarungannya memiliki konsekuensi yang berbeda dari perebutan DPR.
Namun, keunggulan survei nasional tidak otomatis menghasilkan mayoritas kursi karena setiap daerah pemilihan dan negara bagian memiliki karakter pemilih, kandidat, serta tingkat partisipasi yang berbeda.
Al Jazeera menyoroti Michigan, Kansas, Iowa, Texas, North Carolina, dan Alaska sebagai sejumlah arena yang dapat menentukan arah perebutan Senat.
Perang dan Darurat Tetap Dibatasi Hukum
Suzie mengkhawatirkan kemungkinan eskalasi konflik dengan Iran mengganggu suasana politik menjelang pemungutan suara dan memperbesar penggunaan alasan keamanan dalam pengambilan keputusan pemerintah.
Kekhawatiran tersebut perlu dibedakan dari kewenangan hukum presiden karena deklarasi darurat nasional tidak otomatis memberi Trump hak untuk membatalkan pemilu parlemen.
Kajian Congressional Research Service tertanggal 20 Maret 2020 menjelaskan bahwa jadwal pemilu federal tunduk pada ketentuan hukum dan konstitusi, sementara perubahan jadwal pemilu Kongres tidak dapat dilakukan melalui keputusan sepihak presiden.
Persoalan penggunaan kekuatan militer juga melibatkan pembagian kewenangan antara presiden dan Kongres, termasuk melalui War Powers Resolution tahun 1973.
Aturan tersebut memuat kewajiban konsultasi dalam keadaan yang memungkinkan, pelaporan dalam 48 jam pada pengerahan tertentu, serta ketentuan penghentian keterlibatan dalam permusuhan setelah 60 hari apabila tidak memperoleh otorisasi atau memenuhi pengecualian yang ditentukan hukum.
Dengan demikian, penguatan oposisi dapat memperbesar tekanan pengawasan terhadap kebijakan perang, tetapi tidak otomatis menghentikan operasi militer atau menyelesaikan seluruh perdebatan mengenai kewenangan presiden.
Pesan untuk Indonesia: Perkuat Ruang Kemandirian
Bagi Indonesia, Suzie mengingatkan bahwa hubungan dengan Amerika Serikat perlu dijalankan dengan kesadaran mengenai ketimpangan kekuatan dan kepentingan ekonomi kedua negara.
“Pesan untuk Indonesia adalah untuk ingat bahwa berkawan dengan adidaya sebesar Amerika Serikat berat sekali karena kita nyaris tidak berdaya,” ujarnya.
Ia mengkhawatirkan posisi Indonesia yang terutama dibutuhkan sebagai pemasok mineral dan hasil pertanian, sementara penguatan industri pengolahan serta peningkatan nilai tambah nasional menghadapi tarik-menarik kepentingan internasional.
Pandangan tersebut menekankan perlunya menjaga ruang kebijakan industri dan memperkuat posisi tawar Indonesia tanpa menganggap pergantian mayoritas di Washington otomatis mengubah seluruh kepentingan strategis Amerika Serikat.
Bagi Suzie, arti penting pemilihan parlemen tengah periode terletak pada kemampuan pemilih mengubah keluhan mengenai kehidupan sehari-hari menjadi kekuatan pengimbang melalui lembaga perwakilan.
Hasil pemilu 3 November akan menunjukkan apakah keresahan itu menghasilkan perubahan kendali Kongres atau tetap memberi Republik kekuatan legislatif untuk menopang agenda Trump.
