SulawesiPos.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, Rapat Paripurna Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (10/11/2026) belum mengambil keputusan mengenai pemberhentian Gibran.
Rapat paripurna tersebut beragenda pidato Ketua DPR pada pembukaan masa persidangan. Tidak ada pemungutan suara pemakzulan dalam agenda resmi yang ditayangkan TVR Parlemen.
“Kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut,” kata Puan seusai rapat paripurna.
Puan mengatakan tindak lanjut usulan itu masih menunggu pembahasan mengenai siapa yang akan terlibat dan mekanisme yang harus ditempuh. DPR juga akan menghimpun pandangan fraksi, komisi, serta anggota dewan sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada,” ujar Puan.
Dukungan Fraksi Masih Dikonsolidasikan
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyebut komunikasi lintas fraksi mengenai HMP semakin mengerucut. Menurut dia, pembahasan tersebut melibatkan delapan fraksi di DPR.
“Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat,” kata Khozin.
Ia menyebut HMP merupakan instrumen konstitusional untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hukum atau persoalan yang berkaitan dengan syarat jabatan. Namun, Khozin menegaskan proses tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan sekadar kalkulasi politik.
Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga menyatakan dukungan terhadap usulan HMP terus bertambah. Ia menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani dokumen yang disampaikan kepada pimpinan dewan.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani.
Jumlah dukungan itu masih dapat berubah karena proses pengumpulan tanda tangan dan verifikasi administrasi belum selesai. Dengan demikian, klaim mengenai dukungan lintas fraksi belum dapat diperlakukan sebagai keputusan resmi DPR.
MA dan MK Menjadi Latar Polemik
Dorongan HMP menguat setelah muncul dua putusan terkait dokumen pendidikan Gibran. Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi objek sengketa.
Putusan MA tersebut tidak secara langsung menyatakan Gibran diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden. Putusan itu berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan yang dipersoalkan dalam perkara tata usaha negara.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat luar negeri yang digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan minimal SMA.
Pertimbangan tersebut tidak boleh disederhanakan menjadi putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah. MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut.
HMP Bukan Pemakzulan Otomatis
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR. Berdasarkan ketentuan konstitusi, HMP dapat digunakan untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden maupun kondisi ketika pejabat tersebut tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Jika usulan HMP disetujui sesuai tata tertib, DPR dapat membentuk panitia khusus untuk mengkaji materi dan bukti. Apabila DPR kemudian menyatakan terdapat pelanggaran atau ketidakmampuan memenuhi syarat jabatan, pendapat tersebut harus diajukan kepada MK.
MPR baru dapat memutus usulan pemberhentian setelah MK menyatakan Presiden atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur konstitusi atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Artinya, pengumpulan tanda tangan dan penerimaan laporan oleh pimpinan DPR belum sama dengan keputusan pemakzulan.
Puan Tegaskan Gibran Masih Wapres
Puan juga meminta publik tidak berspekulasi mengenai kabar Gibran akan mundur menjelang pembukaan masa sidang DPR. Ia menegaskan belum ada surat resmi mengenai pengunduran diri maupun pemberhentian.
“Mas Gibran masih wapres,” kata Puan.
Bagi publik Sulawesi Selatan, perkembangan ini penting karena prosesnya berlangsung di DPR RI dan akan melibatkan fraksi serta anggota DPR dari berbagai daerah pemilihan, termasuk Sulsel. Hingga berita ini disusun, belum ada daftar resmi yang dapat diverifikasi mengenai sikap anggota DPR dari dapil Sulsel yang menandatangani usulan HMP.
Pimpinan DPR masih harus menentukan mekanisme dan tahapan lanjutan. Karena itu, status Gibran tetap sebagai Wakil Presiden RI sampai terdapat keputusan konstitusional yang mengubahnya.
