TAG

DPR RI

DPR Khawatir Kasus Febrie Picu Gesekan, Habiburokhman Minta Polri dan Kejagung Tetap Solid

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polri dan Kejaksaan Agung menjaga sinergi di tengah penanganan perkara eks Jampidsus Febrie Adriansyah. DPR menegaskan kasus tersebut menyangkut oknum, bukan institusi.

KPU Konfirmasi Putri Dakka Diusulkan sebagai PAW Rusdi Masse di DPR RI, Ini Dasar Hukumnya

KPU RI mengonfirmasi Putri Dakka diusulkan sebagai calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Rusdi Masse Mappasessu di DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan III. Usulan tersebut telah diverifikasi sesuai ketentuan UU MD3 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2025.

Titi Anggraini Soroti Revisi UU Pemilu Mandek, Sebut DPR Terlihat Lepas Tanggung Jawab

Pakar kepemiluan Titi Anggraini menilai DPR terlihat abai dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan mendesak revisi UU Pemilu. Dalam paparan di SMRC TV, ia menyoroti jutaan suara terbuang pada Pemilu 2024, ambang batas parlemen, hingga desakan pembaruan aturan sebelum tahapan kelembagaan pemilu berikutnya berjalan.

Febrie Ardiansyah Apakah Sudah Ditahan? Ini Jawaban DPR RI

Hingga Senin (13/7/2026), Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku belum mengetahui apakah Febrie sudah ditahan dan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memastikannya.

DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Masuk Prolegnas 2026, Isu Dicoret Disebut Hoaks

Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung menegaskan RUU Perampasan Aset masih terdaftar dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan tidak pernah dicoret lewat rapat paripurna. DPR dan pemerintah disebut tetap concern membahas rancangan undang-undang itu dengan melibatkan partisipasi publik.

Saan Mustopa Kenang Dedikasi dan Integritas Rachmat Gobel dalam Mengabdi kepada Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengenang almarhum Rachmat Gobel sebagai sosok yang menunjukkan dedikasi dan integritas dalam pengabdian kepada bangsa. Kepergian politikus Partai NasDem dan mantan Menteri Perdagangan itu dinilai menjadi kehilangan besar bagi parlemen dan dunia politik nasional.

Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Dimakamkan di Gorontalo

NasDem menyebut almarhum Rachmat Gobel akan dimakamkan di Gorontalo setelah wafat di Jakarta pada Jumat dini hari, 10 Juli 2026.

Ibu Hamil Tewas Tertembak di Intan Jaya, Anggota Komisi XIII DPR RI Desak Investigasi Independen dan Transparan

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendesak pengusutan menyeluruh atas tewasnya ibu hamil di Intan Jaya, Papua Tengah. Ia menilai negara harus membuka kronologi, mengungkap pelaku, dan memastikan perlindungan warga sipil di wilayah konflik.

Once Eks Dewa 19 Dorong Hasil Riset Sejarah Dikemas Jadi Film, Web Series, hingga Game

Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel mendorong hasil riset sejarah dan cagar budaya tidak berhenti sebagai jurnal atau publikasi ilmiah. Ia menilai riset perlu dikemas dalam format populer seperti film, web series, animasi, dan game agar lebih dekat dengan generasi muda.

Komisi III DPR Apresiasi Sinergi BNN dan Polda Jatim Bongkar 3,37 Ton Narkotika di Gresik

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mengapresiasi sinergi BNN dan Polda Jawa Timur dalam mengungkap 3,37 ton narkotika asal Thailand di Gresik. Ia menilai pengungkapan itu menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Titiek Soeharto Sebut Diskon Pupuk Bersubsidi 20 Persen Tambah Gairah Petani

Titiek Soeharto menyebut diskon harga pupuk bersubsidi 20 persen dan penyederhanaan 145 aturan distribusi membuat petani lebih bergairah bercocok tanam serta mempercepat penyaluran pupuk.

Usai Wafatnya dr. Eliza, Komisi IX DPR Desak Penguatan Perlindungan Tenaga Kesehatan

Edy Wuryanto mendesak penguatan perlindungan tenaga kesehatan usai wafatnya dr. Eliza, termasuk perlindungan hukum, psikologis, dan sistem pelaporan.

Ketua DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan WNI usai Gempa Beruntun Guncang Venezuela, Jepang, dan California

Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan WNI usai gempa besar mengguncang Venezuela, Jepang, dan California dalam waktu berdekatan.

Gerindra Tegaskan Tak Ada Kaitan Gibran soal Pengakuan Dana Aksi Mahasiswa UBK

Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menegaskan tidak ada keterlibatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pengakuan penerimaan uang Rp20 juta oleh Ketua BEM FH UBK. Isu itu diminta tak digiring untuk memecah soliditas Presiden & Wakil Presiden.

DPR Setujui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery, Ingatkan PSSI Tak Abaikan Pemain Lokal

Pasca persetetujuan naturalisasi dua pesepak bola, Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery, DPR mengingatkan pemerintah dan PSSI agar kebijakan ini tidak membuat pembinaan terhadap talenta pemain lokal terabaikan

DPR Ingatkan Kementerian ESDM Paparkan Mekanisme Penyesuaian Harga BBM Secara Terbuka

DPR meminta Kementerian ESDM memaparkan secara terbuka mekanisme penyesuaian harga BBM agar masyarakat mendapat kepastian dan kebijakan energi tidak membebani rakyat.

DPR Janji Tindaklanjuti Tuntutan Mahasiswa, Status 16 Mahasiswa Trisakti Ditarget Dicabut

Pimpinan DPR menemui massa demonstran di depan Gedung DPR dan menyampaikan tindak lanjut atas sejumlah tuntutan mahasiswa, mulai dari kasus mahasiswa Trisakti hingga evaluasi program ekonomi pemerintah.

NasDem Tunjuk Hayarna Hakim Jadi PAW Rusdi Masse di DPR RI

DPP Partai NasDem resmi menunjuk Hayarna Hakim sebagai pengganti antarwaktu Rusdi Masse di DPR RI setelah RMS mengundurkan diri dan bergabung ke PSI.

DPR dan Mahasiswa Kawal Efisiensi MBG, Penghematan Diproyeksi Capai Rp70 Triliun

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut DPR bersama mahasiswa akan mengawasi efisiensi Program Makan Bergizi Gratis agar lebih tepat sasaran.

Perdamaian AS-Iran Dinilai Bisa Perkuat Ekonomi RI, DPR Soroti Harga Energi dan Rupiah

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai kesepakatan damai AS-Iran berpotensi memberi dampak positif bagi ekonomi Indonesia, terutama perdagangan, energi, dan nilai tukar rupiah.

DPR Desak Jaringan Narkoba di Lapas Diusut Tuntas, Jangan Hanya Tangkap Kurir

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta aparat membongkar jaringan narkoba yang menyasar lapas hingga ke pemasok, pengendali, pemesan, dan aliran dana. Desakan itu muncul setelah empat upaya penyelundupan narkotika ke lapas dan rutan di Jakarta.

BAKN DPR Soroti Akurasi Data KUR di Sulsel, Temukan Risiko Kredit Macet

BAKN DPR RI menemukan proses transisi dan integrasi data pemerintah yang kurang akurat berpotensi besar membuat penyaluran KUR di Sulsel salah sasaran dan tidak menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Anggota Komisi III DPR RI Soroti Batas Usia Pensiun Polri

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menekankan bahwa pembahasan usulan perubahan batas usia pensiun anggota Polri harus didasarkan pada kajian yang komprehensif.

DPR: Tak Ada Tenggat Kembalikan Rupiah, yang Penting Stabil dan Pasar Percaya

Komisi XI DPR menegaskan tidak ada target waktu khusus bagi Bank Indonesia untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke level tertentu. Fokus utama pemerintah dan BI saat ini adalah menjaga stabilitas rupiah serta memperkuat kepercayaan pasar.

Mentan Andi Amran Sulaiman Jamu Rombongan Komisi IV DPR RI di Makassar

Mentan Andi Amran Sulaiman menjamu rombongan Komisi IV DPR RI di Makassar dalam kunjungan kerja terkait RUU Pangan. Kegiatan juga diisi kunjungan lapangan dan salat Jumat bersama di Gedung AAS Building.

Pejabat Pemerintah Berturut-turut Terjerat Kasus Hukum, DPR Ingatkan Pembantu Presiden Jaga Integritas

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengingatkan seluruh pembantu Presiden Prabowo untuk menjaga integritas setelah sejumlah pejabat pemerintah terjerat kasus hukum.

Rupiah Sentuh Level Psikologis, DPR Minta KSSK Perkuat Sinergi Fiskal dan Moneter

Ketua Banggar DPR Said Abdullah meminta KSSK memperkuat sinergi fiskal dan moneter menyusul pelemahan rupiah yang dinilai telah menyentuh level psikologis. Ia mengingatkan persepsi pasar dapat memperbesar tekanan terhadap ekonomi nasional.

Menghitung Ulang “Harga” Suara Kita: Sengkarut Alokasi Kursi DPR RI

Ketimpangan alokasi kursi DPR RI dinilai menggerus prinsip one person, one vote, one value. Artikel ini mengulas akar historis masalah, dampaknya bagi Pulau Jawa dan luar Jawa, serta urgensi rekalibrasi total UU Pemilu.

Pemerintah-DPR Setujui Rp100 Triliun untuk Rehabilitasi Pascabencana Sumatra hingga 2028

Pemerintah dan DPR menyepakati anggaran Rp100 triliun untuk rehabilitasi pascabencana di Sumatra hingga 2028 dengan fokus utama pada infrastruktur dan hunian tetap.

Timwas DPR Apresiasi Penyelenggaraan Haji 2026, Soroti Hotel Jemaah hingga Persiapan Armuzna

Timwas Haji DPR mengapresiasi pelaksanaan haji 2026, namun tetap menyoroti perbaikan fasilitas hotel jemaah dan kesiapan layanan menjelang Armuzna.

Timwas DPR Soroti Layanan Puncak-Pasca Haji, HNW: Jemaah Jangan Sampai Terabaikan

Timwas Haji DPR menegaskan pengawasan haji tidak berhenti di puncak ibadah. Layanan kesehatan, transportasi, dan akomodasi pasca-Armuzna menjadi fokus utama.

5 WNI Diculik Tentara Israel, DPR Desak Diplomasi RI Lebih Tegas

Kasus 5 WNI diculik tentara Israel saat misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuai kecaman DPR. Sukamta mendesak pemerintah RI menempuh diplomasi tegas demi pembebasan jurnalis dan aktivis Indonesia.

IHSG Berfluktuasi, Dasco dan Sejumlah Pejabat Tinjau Langsung Bursa Efek Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pejabat OJK dan pemerintah meninjau Bursa Efek Indonesia di tengah dinamika pelemahan IHSG dan sikap pasar yang menunggu kebijakan suku bunga Bank Indonesia.

Rieke Diah Pitaloka Soroti Haji Ilegal, DPR Minta Pengawasan Imigrasi Diperketat

Timwas Haji DPR RI meminta pengawasan keimigrasian diperketat untuk mencegah praktik haji ilegal menggunakan visa nonresmi menjelang puncak musim haji 2026.

Timwas DPR Soroti Risiko Kedaruratan dan Mobilisasi Jamaah saat Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI menyoroti kesiapan mitigasi kedaruratan dan mobilisasi jamaah di Armuzna agar persoalan puncak haji seperti tahun 2023 tidak terulang.

Kandidat PAW RMS di DPR RI Masih Buram

Polemik siapa yang akan menggantikan mantan Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan (Sulsel) Rusdi Masse (RMS) di DPR, hingga saat ini belum menemui titik terang.

Sidak Gudang Bulog Meulaboh, DPR Soroti Kualitas Beras Bantuan untuk Masyarakat

Anggota DPR RI Jamaluddin Idham menyoroti kualitas beras bantuan pangan saat sidak ke Gudang Bulog Meulaboh, Aceh Barat, dan meminta evaluasi segera.

BULOG Pastikan Ketersediaan Stok Beras Nasional melalui Kunjungan Kerja DPR RI di Gudang Sunter

Perum BULOG menerima kunjungan kerja Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman untuk meninjau stok beras dan kesiapan gudang BULOG Sunter guna memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

Targetkan Potongan Ojol Turun Jadi 8%, Sufmi Dasco Ahmad: Danantara Masuk Beli Saham Aplikator

Pemerintah melalui Danantara mulai masuk ke saham aplikator ojol, dengan rencana menurunkan potongan menjadi 8 persen dan memperbaiki kebijakan bagi pengemudi.

Terima Massa Aksi May Day, DPR Targetkan UU Ketenagakerjaan Baru Rampung Akhir 2026

DPR menargetkan UU Ketenagakerjaan baru rampung akhir 2026 dengan melibatkan buruh dan pengusaha, sekaligus menampung tuntutan reformasi sistem kerja

May Day 2026: Buruh Bakar Ban di DPR, Desak UU Ketenagakerjaan Pro-Pekerja

Aksi May Day di DPR diwarnai pembakaran ban dan tuntutan UU Ketenagakerjaan pro-buruh, sementara sebagian serikat memilih aksi jalanan dibanding acara seremonial.

Usai Insiden KRL–KA Argo Bromo Anggrek, DPR Desak Evaluasi Izin Taksi Green SM: 200 Unit Beroperasi di Makassar

DPR mendesak evaluasi izin taksi Green SM usai insiden KRL–KA Argo Bromo Anggrek. Tercatat 200 unit taksi Green SM beroperasi di Makassar dan sekitarnya.

Korban Tewas Capai 14 Orang, DPR Desak Investigasi Menyeluruh Soal Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

DPR mendesak investigasi menyeluruh usai tabrakan kereta di Bekasi Timur yang menewaskan 14 orang, sambil meminta evaluasi sistem keselamatan dan pemulihan korban.

UU PPRT Resmi Disahkan, Menteri PPPA: Lindungi Pekerja dan Pemberi Kerja

RUU PPRT resmi disahkan menjadi undang-undang, menghadirkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga sekaligus pemberi kerja, serta mengatur hak-hak dasar secara menyeluruh.

Soroti Kasus FH UI, Puan Maharani Tegaskan Nol Toleransi pada Kekerasan Seksual

Puan Maharani menegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan seksual dan meminta evaluasi menyeluruh di kampus usai kasus pelecehan di FH UI.

Prolegnas 2026 Direvisi, DPR Tambah 5 RUU Prioritas Baru

DPR menyepakati revisi Prolegnas 2026 dengan menambah lima RUU prioritas, mencakup sektor lingkungan, penyiaran, hingga perumahan.

DPR dan Pemerintah Bela Anggaran MBG Masuk di Sektor Pendidikan, Sebut Bagian Sistem Nasional

DPR dan pemerintah kompak membela masuknya program makan bergizi dalam anggaran pendidikan APBN 2026. MBG disebut sebagai bagian integral sistem pendidikan dan investasi SDM.

Puan Soroti Nasib Guru Honorer, Pengabdian Puluhan Tahun Belum Dibayar Layak

Ketua DPR Puan Maharani menyoroti nasib guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun namun belum mendapat kesejahteraan layak.

Candaan Merger NasDem–Gerindra Muncul di DPR, Di Tengah Isu Konsolidasi Partai

Candaan soal merger NasDem dan Gerindra mencuat di DPR, di tengah isu konsolidasi politik usai pertemuan Prabowo dan Surya Paloh.

Petani Menjerit Gula Tak Laku, Mentan Amran Minta Tertibkan Impor Gula Rafinasi

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti kondisi petani tebu yang kian tertekan akibat tidak terserapnya gula produksi dalam negeri.

Hadapi El Nino Ekstrem, Strategi Amran Dipuji DPR: Indonesia Siap Lawan Krisis Pangan

Komisi IV DPR RI mengapresiasi strategi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menghadapi El Nino 2026 dan tekanan global. Indonesia dinilai siap menjaga ketahanan pangan.

Hadapi Tekanan Global, DPR Dorong RUU P2SK Jadi Tameng Ekonomi

DPR menilai RUU P2SK sebagai instrumen penting untuk memperkuat sektor keuangan dan melindungi ekonomi nasional dari tekanan global. Regulasi ini juga mendorong pendalaman pasar keuangan Indonesia.

Soroti WFH ASN Tiap Jumat, Puan Maharani: Pelayanan Publik Tak Boleh Melambat

Puan Maharani menegaskan kebijakan WFH ASN tiap Jumat harus tetap menjaga kecepatan pelayanan publik. DPR mendukung efisiensi energi, namun mengingatkan pentingnya pengawasan dan evaluasi agar kinerja negara tidak menurun.

Kepatuhan LHKPN Legislatif Baru 55 Persen, KPK Minta DPR-DPRD Beri Teladan

KPK menyoroti kepatuhan LHKPN sektor legislatif yang baru mencapai 55 persen dan meminta DPR-DPRD segera meningkatkan transparansi.

Pro-Kontra Belajar Daring demi Hemat Energi, DPR Minta Dikaji Matang hingga Tolak Wacana

Wacana belajar daring demi hemat energi menuai pro-kontra di DPR. Lestari minta persiapan matang, sementara Esti menolak karena risiko learning loss.

Anggap Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Bukan Kasus Biasa, DPR Akan Libatkan Timwas Intelijen

DPR siap mendalami kasus penyiraman aktivis Andrie Yunus melalui Timwas Intelijen, menyusul dugaan keterlibatan unsur Bais TNI.

DPR Sebut Lebaran Dongkrak Ekonomi Daerah, UMKM dan Pariwisata Panen Peluang

DPR menyebut Lebaran sebagai penggerak ekonomi daerah dengan perputaran uang ratusan triliun. UMKM dan pariwisata jadi sektor paling diuntungkan dari lonjakan mudik.

Wakil Ketua Komisi X Tolak Wacana Sekolah Daring Lagi Mulai April 2026, Dinilai Picu Learning Loss

DPR menolak wacana sekolah daring mulai April 2026 karena dinilai berpotensi memicu learning loss dan berdampak pada psikologis serta kualitas pendidikan siswa.

TB Hasanuddin: DPR Bisa Dalami Kasus Penyiraman Aktivis Lewat Timwas Intelijen

DPR melalui Timwas Intelijen siap mendalami kasus penyiraman aktivis Andrie Yunus yang diduga melibatkan unsur intelijen.

Ahmad Heryawan Dukung Penundaan Pengiriman Pasukan ke Gaza, Tekankan Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa

Ahmad Heryawan mendukung penundaan pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza dan menekankan pentingnya jalur PBB serta diplomasi kemanusiaan.

Ramai Aksi Main Hakim Sendiri, Sahroni Soroti Lambannya Respons Polisi

Fenomena aksi main hakim sendiri yang kembali marak di berbagai daerah dinilai sebagai bagian dari rentetan persoalan serius dalam penegakan hukum.

Komisi III DPR Bentuk Panja Khusus Kawal Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Komisi III DPR membentuk Panja khusus untuk mengawal kasus penyiraman air keras Andrie Yunus, sekaligus mendorong sinergi Polri dan TNI.

Usai Aktor Lapangan Tertangkap, Mafirion Minta Pemberi Perintah Diungkap: Keadilan tidak boleh berhenti di permukaan

Anggota DPR mendesak aparat mengungkap aktor intelektual di balik serangan air keras terhadap aktivis KontraS, menilai pengusutan tidak boleh berhenti di pelaku lapangan.

Soroti Dugaan Keterlibatan Aparat, Wakil Ketua Komisi I DPR Sebut Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Ancaman Bagi Kebebasan Sipil

Wakil Ketua Komisi I DPR mendesak pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI.

DPR Soroti Rencana ASN untuk SPPI, Nilai Lukai Hati Tenaga Honorer

DPR mengkritik rencana pengangkatan ASN bagi SPPI karena dinilai berpotensi tidak adil bagi tenaga honorer dan memicu masalah tata kelola.

DPR Minta Skema WFH ASN Jelas Jika Diterapkan untuk Hemat BBM

DPR mendukung WFH ASN untuk hemat BBM, namun meminta pemerintah menyusun skema yang jelas dan tetap menjaga pelayanan publik.

DPR Nilai Pemotongan Gaji Menteri Hanya Simbolis, Bukan Solusi Ekonomi

DPR menilai pemotongan gaji pejabat lebih bersifat simbolik dan mendorong penguatan disiplin fiskal nasional di tengah krisis global.

Putusan MK Buka Peluang Hapus Uang Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR

Putusan MK membuka peluang perubahan sistem pensiun pejabat negara, termasuk DPR, yang berpotensi tidak lagi menerima pensiun seumur hidup.

Hetifah: AI Harus Jadi Alat Bantu Jurnalis, Bukan Pengganti Manusia

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menegaskan AI harus menjadi alat bantu jurnalis, bukan pengganti manusia, karena keputusan editorial dan etika tetap harus dikendalikan oleh manusia.

Gelar Rapat Khusus, Komisi III DPR Tegaskan Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus Bukan Kriminal Biasa

Komisi III DPR RI menggelar rapat khusus untuk membahas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) Andrie Yunus, yang juga merupakan pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Komisi III DPR Janji Akan Rapat Berkala Terkait Penanganan Teror Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

Komisi III DPR RI menyoroti penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak Polri mengusut tuntas pelaku serta menjamin perlindungan dan pengobatan korban.

Sejumlah Anggota DPR Selenggarakan Mudik Gratis, Bantu Warga Berkumpul dengan Keluarga di Hari Raya

Sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi menggelar program mudik gratis bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.

DPR Minta Sekolah Sinkronkan Pembatasan Medsos Anak dengan Sistem Pembelajaran

DPR meminta dunia pendidikan segera menyinkronkan kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dengan sistem pembelajaran agar literasi digital siswa semakin kuat.

Bamsoet: Wacana KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Menarik, Perlu Kajian Mendalam

Bamsoet menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat negara menarik secara akademik, namun perlu kajian mendalam karena berdampak pada desain konstitusi dan keseimbangan kekuasaan negara.

Singgung Tragedi Bantargebang, DPR Desak Pemerintah Siapkan Strategi Darurat Antisipasi Lonjakan Sampah Pasca Lebaran

DPR mendesak pemerintah menyiapkan strategi darurat untuk mengantisipasi lonjakan sampah pasca Lebaran. Tragedi longsor sampah di TPA Bantargebang yang menewaskan tujuh orang disebut sebagai peringatan serius.

Komisi III DPR Kecam Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Andrie Yunus, Minta Negara Tanggung Pengobatan Korban

Komisi III DPR RI mengecam keras penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan meminta kepolisian segera mengusut serta menangkap pelaku. Korban diketahui mengalami luka bakar hingga 24 persen akibat serangan tersebut.

Mayoritas Fraksi DPR Setujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Jadi Inisiatif DPR

Mayoritas fraksi DPR menyetujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai usul inisiatif DPR. Regulasi ini diharapkan memperkuat perlindungan hukum bagi jutaan pekerja domestik yang selama ini belum memiliki payung hukum khusus.

Komisi XI DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Ketua OJK Pekan Ini

Komisi XI DPR RI akan menggelar fit and proper test terhadap 10 calon anggota Dewan Komisioner OJK pada Rabu (11/3/2026). Hasil uji kelayakan akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/3/2026).

Marak Bupati yang Terjaring OTT KPK, DPR Akui Perlu Evaluasi Menyeluruh

DPR meminta evaluasi menyeluruh menyusul maraknya bupati yang terjerat OTT KPK. Penguatan integritas pejabat dan kaderisasi politik dinilai penting untuk mencegah korupsi di daerah.

Kritik Harga Buku Mahal, Fikri Faqih: Pemerintah Harus Beri Subsidi

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengkritik mahalnya harga buku di Indonesia yang dinilai bertentangan dengan amanah UU Sistem Perbukuan serta berpotensi menurunkan tingkat literasi masyarakat.

DPR Minta TNI Jelaskan Maksud Penetapan Status Siaga 1 di Tengah Ketegangan Timur Tengah

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta TNI memberikan penjelasan terbuka terkait peningkatan status kesiagaan di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. DPR melalui Komisi I akan meminta klarifikasi mengenai dasar kebijakan tersebut.

Komisi III DPR Akan Sosialisasikan KUHP-KUHAP Baru ke Seluruh Polda usai Lebaran 2026

Komisi III DPR akan melakukan sosialisasi KUHP dan KUHAP baru ke seluruh Polda setelah Lebaran 2026 agar aparat kepolisian memahami perubahan prinsip hukum pidana.

Komisi III DPR Kritik Polisi Kerap Tetapkan Korban Jadi Tersangka

Komisi III DPR mengkritik kepolisian yang dinilai kerap menetapkan korban sebagai tersangka, menyusul kasus selebgram Nabilah O’Brien yang sempat diproses hukum.

TB Hasanuddin: TNI Harus Transparan Jelaskan Status Siaga 1 ke Publik

DPR meminta TNI memberikan penjelasan transparan terkait status Siaga 1 agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

Uya Kuya: MBG Buka Lapangan Kerja, Bisa Serap Puluhan Karyawan Tiap Dapur

Uya Kuya menyebut Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga membuka puluhan lapangan kerja melalui dapur program dan keterlibatan pelaku usaha lokal.

Fandi Ramadhan Tak Jadi Dihukum Mati, Komisi III DPR Bersyukur Hakim Pedomani KUHP Baru

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bersyukur atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, yang tidak menjatuhkan hukuman mati kepada Fandi Ramadhan, terdakwa kasus penyelundupan narkotika hampir dua ton sabu.

Ketegangan di Timur Tengah Meningkat, Komisi VII DPR Ingatkan Pemerintah Soal Pengaruh Penutupan Selat Hormuz Terhadap Ekonomi

DPR mengingatkan penutupan Selat Hormuz bisa memicu lonjakan biaya impor, energi, dan logistik Indonesia serta membebani APBN.

Try Sutrisno dalam Kenangan Puan: Sosok Bersahaja yang Jadi Panutan Bangsa

Ketua DPR Puan Maharani mengenang Try Sutrisno sebagai sosok hangat dan bersahaja yang menjadi panutan lintas generasi.

Komisi III DPR Desak Pengusutan Tuntas Kematian Nizam Syafei, Tolak Restorative Justice

Komisi III DPR mendesak pengusutan tuntas kematian Nizam Syafei dan menolak penyelesaian kasus kekerasan anak melalui restorative justice.

Wakil Ketua DPR Sari Yuliati Komitmen Perjuangkan Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK

Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menegaskan komitmennya memperjuangkan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK melalui koordinasi lintas kementerian.

Hetifah Kecam Dugaan Kekerasan Seksual di Pelatnas Panjat Tebing, Minta Pelaku Dihukum Seumur Hidup

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengecam dugaan kekerasan seksual di pelatnas panjat tebing dan mendorong pelaku dihukum berat serta dilarang seumur hidup di dunia olahraga.

Partai Gema Bangsa Usul Hapus Parliamentary Threshold, Ini Gantinya

Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq menilai aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sudah tidak relevan untuk dipertahankan.

Komaruddin Watubun Kritik Keputusan Gabung Board of Peace Tanpa Persetujuan Parlemen

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, mengkritik langkah pemerintah yang memutuskan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) tanpa komunikasi dan persetujuan DPR.

Hidayat Nur Wahid Ingatkan Dampak Perjanjian Dagang AS, Sebut Berpotensi Langgar Hak Konsumen Muslim

Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak ART dengan Amerika Serikat terhadap industri halal dan hak konsumen Muslim, serta membuka peluang negosiasi ulang.

Ketua Banggar DPR Minta Impor 105.000 Mobil Niaga dari India Dibatalkan

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meminta rencana impor 105.000 mobil niaga oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dibatalkan karena dinilai berpotensi menggerus PDB dan melemahkan industri otomotif nasional.

Kasus ABK Sea Dragon, Komisi III Anggap Jaksa Abaikan Peran Terdakwa dalam Tuntutan Mati

Komisi III DPR RI mempertanyakan tuntutan pidana mati terhadap ABK Sea Dragon dalam kasus sabu hampir 2 ton. Martin Tumbelaka menilai jaksa perlu mempertimbangkan peran dan otoritas terdakwa.

Komisi VI Kritisi Rencana Pemerintah Impor 105 Ribu Kendaraan dari India, Dinilai Tekan Industri Otomotif Nasional

Komisi VI DPR RI mempertanyakan impor 105 ribu kendaraan dari India senilai Rp24,66 triliun. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan industri otomotif nasional yang tengah lesu.

Komisi III DPR Soroti Kasus Sabu ABK Fandi Ramadhan, Tekankan Hukuman Mati Alternatif Terakhir

Komisi III DPR RI menyoroti tuntutan pidana mati terhadap ABK Fandi Ramadhan dalam kasus 2 ton sabu di PN Batam. DPR menekankan hukuman mati dalam KUHP baru adalah alternatif terakhir yang harus diterapkan sangat selektif.

DPR Ingatkan Tanggung Jawab Moral Penerima LPDP: Dana Publik Harus Kembali untuk Indonesia

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan penerima LPDP memiliki tanggung jawab moral dan politik karena beasiswa dibiayai dana publik. Ia mendorong penguatan pembinaan dan pengawasan pascastudi.

Dasco Minta Pemerintah Tunda Impor 105 Ribu Pick Up dari India

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil pick up dari India hingga Presiden kembali dan kajian komprehensif dilakukan.

Berita Terbaru