TAG

DPR RI

Prolegnas 2026 Direvisi, DPR Tambah 5 RUU Prioritas Baru

Politik Muh Amar Masyhudul Haq -
DPR menyepakati revisi Prolegnas 2026 dengan menambah lima RUU prioritas, mencakup sektor lingkungan, penyiaran, hingga perumahan.

DPR dan Pemerintah Bela Anggaran MBG Masuk di Sektor Pendidikan, Sebut Bagian Sistem Nasional

Hukum Muh Amar Masyhudul Haq -
DPR dan pemerintah kompak membela masuknya program makan bergizi dalam anggaran pendidikan APBN 2026. MBG disebut sebagai bagian integral sistem pendidikan dan investasi SDM.

Puan Soroti Nasib Guru Honorer, Pengabdian Puluhan Tahun Belum Dibayar Layak

Politik Muh Amar Masyhudul Haq -
Ketua DPR Puan Maharani menyoroti nasib guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun namun belum mendapat kesejahteraan layak.

Candaan Merger NasDem–Gerindra Muncul di DPR, Di Tengah Isu Konsolidasi Partai

Politik Muh Amar Masyhudul Haq -
Candaan soal merger NasDem dan Gerindra mencuat di DPR, di tengah isu konsolidasi politik usai pertemuan Prabowo dan Surya Paloh.

Petani Menjerit Gula Tak Laku, Mentan Amran Minta Tertibkan Impor Gula Rafinasi  

News Kristio D. Reski -
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti kondisi petani tebu yang kian tertekan akibat tidak terserapnya gula produksi dalam negeri.

Hadapi El Nino Ekstrem, Strategi Amran Dipuji DPR: Indonesia Siap Lawan Krisis Pangan

News Kristio D. Reski -
Komisi IV DPR RI mengapresiasi strategi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menghadapi El Nino 2026 dan tekanan global. Indonesia dinilai siap menjaga ketahanan pangan.

Hadapi Tekanan Global, DPR Dorong RUU P2SK Jadi Tameng Ekonomi

Ekonomi Muh Amar Masyhudul Haq -
DPR menilai RUU P2SK sebagai instrumen penting untuk memperkuat sektor keuangan dan melindungi ekonomi nasional dari tekanan global. Regulasi ini juga mendorong pendalaman pasar keuangan Indonesia.

Soroti WFH ASN Tiap Jumat, Puan Maharani: Pelayanan Publik Tak Boleh Melambat

Politik Muh Amar Masyhudul Haq -
Puan Maharani menegaskan kebijakan WFH ASN tiap Jumat harus tetap menjaga kecepatan pelayanan publik. DPR mendukung efisiensi energi, namun mengingatkan pentingnya pengawasan dan evaluasi agar kinerja negara tidak menurun.

Kepatuhan LHKPN Legislatif Baru 55 Persen, KPK Minta DPR-DPRD Beri Teladan

News Muh Amar Masyhudul Haq -
KPK menyoroti kepatuhan LHKPN sektor legislatif yang baru mencapai 55 persen dan meminta DPR-DPRD segera meningkatkan transparansi.

Pro-Kontra Belajar Daring demi Hemat Energi, DPR Minta Dikaji Matang hingga Tolak Wacana

Politik Muh Amar Masyhudul Haq -
Wacana belajar daring demi hemat energi menuai pro-kontra di DPR. Lestari minta persiapan matang, sementara Esti menolak karena risiko learning loss.
Tampilkan lebih banyak

Berita Terbaru