SulawesiPos.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah dan otoritas sektor keuangan memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna merespons pelemahan nilai tukar rupiah.
Menurut Said, pergerakan rupiah saat ini telah memasuki level psikologis yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para pengambil kebijakan.
“Pelemahan rupiah hari ini menyentuh batas level psikologis. Persoalannya ini bukan sekadar fundamental ekonomi saja, karena dari sisi nilai rupiah sudah undervalue. Rupiah itu seharusnya paling tinggi maksimal tidak boleh melebihi batas di Rp17.600,” ujar Said Abdullah di Kompleks Parlemen, dikutip dari Parlementaria, Kamis (4/6/2026).
Ia menilai tekanan terhadap rupiah tidak hanya dipengaruhi kondisi ekonomi domestik, tetapi juga ekspektasi dan persepsi pelaku pasar terhadap arah kebijakan pemerintah.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, Said meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memainkan peran yang lebih aktif dalam menyinergikan kebijakan fiskal dan moneter.
Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar.
“Maka saya sungguh berharap sejak awal ada sinergi bauran fiskal dan moneter dalam forum KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Manfaatkan itu sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola kita di kebijakan fiskal,” tegasnya.
Said menilai upaya menjaga stabilitas nilai tukar tidak dapat dibebankan hanya kepada Bank Indonesia.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menekankan pentingnya membangun optimisme di kalangan investor dan pelaku usaha melalui kebijakan yang terkoordinasi.
Menurutnya, pasar membutuhkan kepastian bahwa pemerintah memiliki langkah mitigasi yang jelas untuk mengantisipasi tekanan terhadap rupiah.
“Kita berharap kepada para pelaku usaha dan investor bahwa kami akan membangun optimisme dengan meminta pemerintah melakukan mitigasi terhadap terus-menerusnya pelemahan rupiah ini,” katanya.
Ia menilai komunikasi kebijakan yang terintegrasi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.
Said mengakui Bank Indonesia selama ini telah melakukan berbagai langkah stabilisasi nilai tukar, termasuk melalui intervensi di pasar valuta asing.
Menurutnya, instrumen yang digunakan BI sudah cukup memadai, namun efektivitasnya akan lebih besar apabila didukung sinergi kebijakan lintas lembaga.
“Setahu saya, Bank Indonesia selalu melakukan triple intervention, baik SPOT maupun NDF dan DNDF. Cuma persoalannya kalau sinerginya tidak tercipta, pasar tidak mendapatkan itu maka persepsi yang kemudian bermain,” jelasnya.
Persepsi Pasar Jadi Tantangan
Said mengingatkan bahwa dominasi persepsi pasar terhadap kondisi ekonomi dapat memperbesar tekanan terhadap sektor keuangan nasional.
Jika investor lebih mengedepankan persepsi dibanding fundamental ekonomi, kondisi tersebut berpotensi memicu volatilitas yang lebih tinggi di pasar.
“Investor tidak lagi melihat fundamental ekonomi kita, tetapi investor mengarahkan persepsinya. Itu yang akan memporak-porandakan fundamental kita,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta KSSK segera memperkuat koordinasi dan komunikasi kebijakan agar pelemahan rupiah tidak berkembang menjadi sentimen negatif yang berkepanjangan.
“Kalau tidak segera KSSK melakukan pembenahan dan penguatan terhadap pelemahan rupiah yang terus-menerus, maka persepsi pasar akan terus berkembang. Ini yang harus kita jaga bersama,” pungkas Said.
Apa Itu KSSK?
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merupakan forum koordinasi antarotoritas yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Anggota KSSK:
- Menteri Keuangan
- Gubernur Bank Indonesia
- Ketua Dewan Komisioner OJK
- Ketua Dewan Komisioner LPS
Fungsi Utama:
- Mengantisipasi risiko sistem keuangan
- Memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter
- Menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional
