SulawesiPos.com – Sulawesi Selatan siap memperkuat perannya sebagai simpul produksi dan distribusi pangan untuk kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menyebut kesiapan itu ditopang produksi beras, cabai, bawang merah, jagung, telur, daging ayam, dan hasil perikanan, tetapi masih membutuhkan konektivitas serta rantai pasok yang efisien.
Hal itu disampaikan Fatmawati saat menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok Pangan untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.
Menurut Fatmawati, produksi pangan dari daerah surplus harus dapat dikirim secara efisien ke wilayah yang membutuhkan. Karena itu, penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya melalui peningkatan produksi.
“Ketahanan pangan tidak bisa hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga tentunya kemampuan untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan sehingga konektivitas sangat dibutuhkan,” ujar Fatmawati.
Pemprov Sulsel mengembangkan infrastruktur jalan melalui program tahun jamak Tahun Anggaran 2026. Pembangunan itu disertai pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung konektivitas wilayah dan produktivitas pertanian.
Namun, distribusi pangan di kawasan Sulampua masih menghadapi keterbatasan fasilitas rantai dingin (cold chain) dan biaya angkutan laut yang tinggi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas komoditas, kelancaran pasokan, dan harga pangan yang dibayar masyarakat.
Fatmawati berharap GPIPS menghasilkan langkah konkret melalui perluasan kerja sama antardaerah, penguatan neraca pangan, dukungan sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan.
“Melalui GPIPS ini kami berharap sinergi ini bisa melahirkan berbagai langkah konkret, khususnya perluasan Kerja Sama antardaerah (KAD), penguatan neraca pangan kita, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, dan infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan,” katanya.
Tiga Pilar Penguatan Pangan
Bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Pemprov Sulsel menjalankan pengendalian inflasi melalui empat kerangka, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dukungan pertanian juga diarahkan pada mitigasi risiko iklim. Fatmawati menyebut program Optimasi Lahan Rawa, pompanisasi, dan listrik masuk sawah membantu petani menghadapi dampak kekeringan akibat El Nino.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono mengatakan pelabuhan Makassar dipilih sebagai lokasi GPIPS karena berperan sebagai pintu gerbang distribusi pangan ke berbagai wilayah di kawasan Sulampua.
Bank Indonesia memperkenalkan pendekatan Talu Karsa Pangan Sulampua yang terdiri atas Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata. Karsa Daya berfokus pada kapasitas produksi dan akses pembiayaan, Karsa Sambung pada kerja sama antardaerah serta efisiensi distribusi, sedangkan Karsa Tata diarahkan pada penguatan kelembagaan, sekolah lapang iklim, dan neraca pangan.
“Ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujar Thomas.
Sejumlah praktik yang disebut dalam forum itu antara lain modernisasi peternakan sistem closed house di Sulsel, Taksi Nelayan berbasis koperasi di Gorontalo, dan Mini Distribution Center untuk memperpendek rantai pasok pangan.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menekankan pembenahan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penguatan koperasi, serta penyediaan fasilitas penyimpanan. Menurutnya, produksi yang melimpah perlu diimbangi kemampuan menyerap dan menyimpan hasil panen agar petani memperoleh harga yang layak dan konsumen tetap mendapatkan pangan dengan harga terjangkau.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menambahkan, kerja sama antardaerah perlu disertai target terukur. Indikatornya meliputi volume pasokan, efisiensi biaya distribusi, serta dampaknya terhadap harga pangan.
GPIPS Sulampua 2026 dihadiri perwakilan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, perbankan, BUMN, pelaku usaha, serta TPID se-Sulampua. Forum tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas pangan, memperluas kerja sama antardaerah, dan menekan disparitas harga antarwilayah.
