SulawesiPos.com – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus hukum yang menjerat pejabat pemerintah dalam waktu hampir bersamaan.
Kasus yang menjadi sorotan antara lain perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta sejumlah jajarannya, serta penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dalam perkara terpisah.
Menurut Saan, peristiwa tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara agar menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
“Tentu para pembantu Presiden itu harus benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen keberpihakan dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Pak Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi,” ujar Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Saan menilai Presiden Prabowo Subianto selama ini secara konsisten menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi dalam berbagai kesempatan.
Karena itu, seluruh jajaran kementerian maupun lembaga negara harus menjadikan komitmen tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan.
“Presiden selalu menegaskan dalam setiap kesempatan komitmennya untuk memberantas korupsi. Seharusnya para pembantunya memegang teguh apa yang menjadi komitmen itu dengan menjaga perilaku, integritas, kredibilitas, dan profesionalitasnya sebagai pembantu Presiden,” katanya.
Menurut politikus Partai NasDem tersebut, integritas pejabat publik menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Soroti Kasus BGN dan Wamen Imipas
Saan secara khusus menyinggung kasus hukum yang menjerat mantan Kepala BGN beserta jajarannya, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Ia menilai kasus-kasus tersebut menjadi perhatian serius karena melibatkan pejabat yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan.
“DPR prihatin dan menyayangkan terkait berbagai kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Dalam waktu yang bersamaan kita mendapatkan kenyataan bahwa baik Wakil Menteri maupun Kepala BGN dan jajarannya terjerat berbagai masalah hukum,” tegasnya.
Meski demikian, Saan menegaskan proses hukum harus dihormati dan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Menurut Saan, rentetan kasus tersebut tidak boleh dipandang semata sebagai persoalan individu, melainkan harus menjadi momentum bagi seluruh institusi pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan internal.
Ia menilai langkah pencegahan harus diperkuat agar potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak dini.
Selain itu, keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah juga sangat bergantung pada integritas para penyelenggara negara.
Karena itu, pejabat publik dituntut menjalankan tugas secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
DPR Dukung Penegakan Hukum
Saan menegaskan DPR mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam menangani setiap perkara secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia berharap proses hukum yang berjalan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat negara.
“Sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian maupun badan untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan Presiden dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Menurutnya, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen pemerintahan.
“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh jajaran pemerintahan menjaga integritas dan menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan masyarakat dan bangsa,” pungkasnya.
