DPR Janji Tindaklanjuti Tuntutan Mahasiswa, Status 16 Mahasiswa Trisakti Ditarget Dicabut

SulawesiPos.com – DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/6/2026) malam, termasuk mendorong pencabutan status tersangka 16 mahasiswa Universitas Trisakti dan pembebasan dua mahasiswa Universitas Mercu Buana.

Dua Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, menemui massa demonstran sekitar pukul 19.28 WIB dengan pengawalan ketat. Keduanya didampingi pimpinan Komisi III DPR dan perwakilan mahasiswa.

Aksi mahasiswa tersebut membawa sejumlah isu, mulai dari persoalan hukum terhadap mahasiswa, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, penghematan APBN, kelangkaan BBM, hingga kesejahteraan guru honorer.

DPR Klaim Sudah Berkomunikasi dengan Pihak Terkait

Dari atas mobil komando, Dasco menyampaikan bahwa sebagian aspirasi mahasiswa telah diteruskan kepada pemerintah dan pejabat terkait. Ia menyebut DPR akan melanjutkan komunikasi untuk memastikan tuntutan tersebut ditindaklanjuti.

“Beberapa aspirasi yang ditujukan kepada DPR, kami juga sudah sampaikan. Dan Insyaallah kita akan lanjutkan dan kita akan tindaklanjuti,” ujar Dasco, dikutip dari laman resmi DPR.

BACA JUGA:  DPR–Pemerintah Sepakati Lima Poin Perbaikan PBI BPJS Kesehatan

Dasco mengatakan, DPR akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait status 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang masih menjadi tersangka. Ia menyebut proses pencabutan status tersangka itu ditargetkan dalam satu pekan ke depan.

“Tadi Ketua Komisi III DPR sudah berkomunikasi. Dalam satu minggu ke depan, Insyaallah mahasiswa Trisakti yang 16 itu status tersangkanya akan dicabut,” ujar Dasco.

Selain itu, DPR juga menyampaikan perkembangan terkait dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang ditahan karena membawa bensin saat menuju kawasan DPR. Dasco menyebut keduanya akan dilepaskan setelah aksi selesai.

“Kenapa ditahan, karena dia membawa bensin, ditahan. Tapi malam ini, begitu bubar demo ini, dia langsung bebas. Lepas dari sini,” ujarnya.

Evaluasi MBG dan Penghematan Anggaran Jadi Sorotan

Selain isu hukum mahasiswa, massa juga menyoroti tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dasco menyebut DPR telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendorong penghematan dari tata kelola yang dinilai belum efektif.

BACA JUGA:  DPR RI Dorong BSPS Kembali Masuk Enrekang, Ratusan Rumah Tak Layak Huni Jadi Prioritas

Menurut Dasco, penghematan yang dibahas dapat mencapai sekitar Rp70 triliun. Ia juga menyebut tuntutan lain, seperti penghematan APBN dan kesejahteraan guru honorer, akan dikomunikasikan lebih lanjut kepada pemerintah.

“Nah yang lain-lain, terkait dengan tuntutan-tuntutan yang lainnya, kami akan secepatnya komunikasikan dan tindak lanjuti, sampaikan dengan pemerintah,” katanya.

Saan Mustopa menambahkan, Badan Gizi Nasional disebut telah melakukan evaluasi dan penyisiran terhadap tata kelola MBG. Dari proses itu, ia menyebut ada potensi penghematan anggaran sekitar Rp70 triliun.

Kelangkaan BBM dan Dialog Lanjutan

Terkait kelangkaan bahan bakar minyak, Saan menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia telah dihubungi. Ia mengatakan pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya.

“Skema terkait dengan penurunan (harga BBM) juga nanti akan diselesaikan dalam waktu yang cepat. Dan, kami dari DPR juga akan memfasilitasi teman-teman untuk dialog secara langsung. Terkait tuntutan dan lainnya, secepatnya, akan kami komunikasikan dan tindak lanjuti,” kata Saan.

BACA JUGA:  IHSG Anjlok, Bamsoet Ingatkan Sensitivitas Investor Terhadap Kondisi Politik-Ekonomi 

Demonstrasi di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Aksi itu diikuti mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta Himpunan Mahasiswa Islam.

Dalam aksi tersebut, HMI turut menuntut evaluasi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan efektivitas program pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Sebelum pimpinan DPR menemui massa, perwakilan mahasiswa telah diterima dalam pertemuan tertutup di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara. Dalam forum itu, mahasiswa menyampaikan tuntutan yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah.

SulawesiPos.com – DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/6/2026) malam, termasuk mendorong pencabutan status tersangka 16 mahasiswa Universitas Trisakti dan pembebasan dua mahasiswa Universitas Mercu Buana.

Dua Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, menemui massa demonstran sekitar pukul 19.28 WIB dengan pengawalan ketat. Keduanya didampingi pimpinan Komisi III DPR dan perwakilan mahasiswa.

Aksi mahasiswa tersebut membawa sejumlah isu, mulai dari persoalan hukum terhadap mahasiswa, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, penghematan APBN, kelangkaan BBM, hingga kesejahteraan guru honorer.

DPR Klaim Sudah Berkomunikasi dengan Pihak Terkait

Dari atas mobil komando, Dasco menyampaikan bahwa sebagian aspirasi mahasiswa telah diteruskan kepada pemerintah dan pejabat terkait. Ia menyebut DPR akan melanjutkan komunikasi untuk memastikan tuntutan tersebut ditindaklanjuti.

“Beberapa aspirasi yang ditujukan kepada DPR, kami juga sudah sampaikan. Dan Insyaallah kita akan lanjutkan dan kita akan tindaklanjuti,” ujar Dasco, dikutip dari laman resmi DPR.

BACA JUGA:  IHSG Anjlok, Bamsoet Ingatkan Sensitivitas Investor Terhadap Kondisi Politik-Ekonomi 

Dasco mengatakan, DPR akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait status 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang masih menjadi tersangka. Ia menyebut proses pencabutan status tersangka itu ditargetkan dalam satu pekan ke depan.

“Tadi Ketua Komisi III DPR sudah berkomunikasi. Dalam satu minggu ke depan, Insyaallah mahasiswa Trisakti yang 16 itu status tersangkanya akan dicabut,” ujar Dasco.

Selain itu, DPR juga menyampaikan perkembangan terkait dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang ditahan karena membawa bensin saat menuju kawasan DPR. Dasco menyebut keduanya akan dilepaskan setelah aksi selesai.

“Kenapa ditahan, karena dia membawa bensin, ditahan. Tapi malam ini, begitu bubar demo ini, dia langsung bebas. Lepas dari sini,” ujarnya.

Evaluasi MBG dan Penghematan Anggaran Jadi Sorotan

Selain isu hukum mahasiswa, massa juga menyoroti tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dasco menyebut DPR telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendorong penghematan dari tata kelola yang dinilai belum efektif.

BACA JUGA:  DPR RI Dorong BSPS Kembali Masuk Enrekang, Ratusan Rumah Tak Layak Huni Jadi Prioritas

Menurut Dasco, penghematan yang dibahas dapat mencapai sekitar Rp70 triliun. Ia juga menyebut tuntutan lain, seperti penghematan APBN dan kesejahteraan guru honorer, akan dikomunikasikan lebih lanjut kepada pemerintah.

“Nah yang lain-lain, terkait dengan tuntutan-tuntutan yang lainnya, kami akan secepatnya komunikasikan dan tindak lanjuti, sampaikan dengan pemerintah,” katanya.

Saan Mustopa menambahkan, Badan Gizi Nasional disebut telah melakukan evaluasi dan penyisiran terhadap tata kelola MBG. Dari proses itu, ia menyebut ada potensi penghematan anggaran sekitar Rp70 triliun.

Kelangkaan BBM dan Dialog Lanjutan

Terkait kelangkaan bahan bakar minyak, Saan menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia telah dihubungi. Ia mengatakan pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya.

“Skema terkait dengan penurunan (harga BBM) juga nanti akan diselesaikan dalam waktu yang cepat. Dan, kami dari DPR juga akan memfasilitasi teman-teman untuk dialog secara langsung. Terkait tuntutan dan lainnya, secepatnya, akan kami komunikasikan dan tindak lanjuti,” kata Saan.

BACA JUGA:  Ahli Sebut Gaji Pensiun Seumur Hidup DPR Cederai Nilai Kemanusiaan

Demonstrasi di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Aksi itu diikuti mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta Himpunan Mahasiswa Islam.

Dalam aksi tersebut, HMI turut menuntut evaluasi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan efektivitas program pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Sebelum pimpinan DPR menemui massa, perwakilan mahasiswa telah diterima dalam pertemuan tertutup di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara. Dalam forum itu, mahasiswa menyampaikan tuntutan yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru