Usai Insiden KRL–KA Argo Bromo Anggrek, DPR Desak Evaluasi Izin Taksi Green SM: 200 Unit Beroperasi di Makassar

SulawesiPos.com – Izin operasional taksi Green SM menjadi sorotan serius setelah diduga berkaitan dengan insiden kecelakaan antara Kereta Rel Listrik (KRL) dan Kereta Api (KA) jarak jauh Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya.

Peristiwa tragis tersebut terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4/2026).

Insiden itu memicu desakan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga DPR RI, agar dilakukan evaluasi menyeluruh bahkan pembekuan izin operasional perusahaan taksi Green SM.

Salah satu desakan datang dari Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, yang menilai insiden tersebut tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa karena menyangkut keselamatan manusia dan kerugian negara.

“Itu nyawa loh, 15 orang, 90 orang di rumah sakit, luka. Berapa puluh miliar, mungkin ratusan miliar kerugian negara,” kata Rieke dikutip dari akun Instagram riekediahp, Rabu (29/4/2026).

Menurut Rieke, permintaan maaf saja tidak cukup tanpa langkah konkret dan tegas dari pemerintah.

BACA JUGA: 
Ini Tanggapan DPR dan Pemerintah Soal Hasil Penilaian Moody’s yang Beri Outlook Negatif

Ia menekankan bahwa aspek keselamatan publik harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan.

“Jangan cuma minta maaf, ini soal nyawa. Jangan karena bosnya orang luar lalu tidak punya kepentingan terhadap Indonesia,” terangnya.

Pemerintah turut merespons sorotan tersebut. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyatakan bahwa evaluasi terhadap perusahaan taksi Green SM telah disampaikan melalui Kementerian Perhubungan.

“Termasuk dalam hal ini Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan daratnya telah menyampaikan akan mengevaluasi pihak perusahaan taksi Green,” kata Teddy dikutip dari Instagram @sekretariat.presiden, (28/4/26).

Evaluasi tersebut disebut mencakup aspek perizinan, operasional, hingga kepatuhan terhadap regulasi keselamatan transportasi.

200 Unit Green SM Beroperasi di Makassar

Di Sulawesi Selatan, tercatat sebanyak 200 unit taksi listrik Green SM telah beroperasi di wilayah Makassar, Maros, Sungguminasa (Gowa), dan Takalar atau kawasan Mamminasata.

Armada tersebut mulai beroperasi sejak 31 Agustus 2025.

Layanan taksi listrik ini merupakan inisiatif PT XAHNSM Green and Smart Mobility Indonesia yang bekerja sama dengan PT Avon, perusahaan taksi listrik berbasis di Vietnam.

BACA JUGA: 
Golkar Pastikan PAW Adies Kadir Ikuti Undang-Undang, Anaknya Berpotensi Kuat Jadi Pengganti

Managing Director PT XAHNSM Green and Smart Mobility Indonesia, Derby, sebelumnya menyampaikan bahwa kehadiran taksi listrik tersebut bertujuan mendukung target pemerintah dalam pengurangan emisi karbon atau zero net carbon, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Melalui taksi listrik, kami berharap tidak hanya mengurangi jejak karbon, tapi juga memberi dampak ekonomi lokal. Misalnya membuka peluang usaha pencucian mobil hingga mendukung UMKM warga sekitar,” kata Derby pada Agustus 2025.

Ia juga menjelaskan bahwa sistem kerja mitra pengemudi berbeda dengan taksi konvensional.

Pengemudi tidak dibebani setoran harian, melainkan menggunakan skema bagi hasil dengan sistem pembayaran yang telah terintegrasi melalui berbagai layanan e-wallet.

Selain pemesanan melalui aplikasi dan call center, layanan taksi Green SM juga dapat diakses dengan cara menghentikan kendaraan langsung di jalan.

Derby menegaskan seluruh armada telah mengantongi izin operasional dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

SulawesiPos.com – Izin operasional taksi Green SM menjadi sorotan serius setelah diduga berkaitan dengan insiden kecelakaan antara Kereta Rel Listrik (KRL) dan Kereta Api (KA) jarak jauh Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya.

Peristiwa tragis tersebut terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4/2026).

Insiden itu memicu desakan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga DPR RI, agar dilakukan evaluasi menyeluruh bahkan pembekuan izin operasional perusahaan taksi Green SM.

Salah satu desakan datang dari Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, yang menilai insiden tersebut tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa karena menyangkut keselamatan manusia dan kerugian negara.

“Itu nyawa loh, 15 orang, 90 orang di rumah sakit, luka. Berapa puluh miliar, mungkin ratusan miliar kerugian negara,” kata Rieke dikutip dari akun Instagram riekediahp, Rabu (29/4/2026).

Menurut Rieke, permintaan maaf saja tidak cukup tanpa langkah konkret dan tegas dari pemerintah.

BACA JUGA: 
Sarmuji Sebut Sistem Multipartai yang Sederhana Kunci Efektivitas Presidensialisme

Ia menekankan bahwa aspek keselamatan publik harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan.

“Jangan cuma minta maaf, ini soal nyawa. Jangan karena bosnya orang luar lalu tidak punya kepentingan terhadap Indonesia,” terangnya.

Pemerintah turut merespons sorotan tersebut. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyatakan bahwa evaluasi terhadap perusahaan taksi Green SM telah disampaikan melalui Kementerian Perhubungan.

“Termasuk dalam hal ini Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan daratnya telah menyampaikan akan mengevaluasi pihak perusahaan taksi Green,” kata Teddy dikutip dari Instagram @sekretariat.presiden, (28/4/26).

Evaluasi tersebut disebut mencakup aspek perizinan, operasional, hingga kepatuhan terhadap regulasi keselamatan transportasi.

200 Unit Green SM Beroperasi di Makassar

Di Sulawesi Selatan, tercatat sebanyak 200 unit taksi listrik Green SM telah beroperasi di wilayah Makassar, Maros, Sungguminasa (Gowa), dan Takalar atau kawasan Mamminasata.

Armada tersebut mulai beroperasi sejak 31 Agustus 2025.

Layanan taksi listrik ini merupakan inisiatif PT XAHNSM Green and Smart Mobility Indonesia yang bekerja sama dengan PT Avon, perusahaan taksi listrik berbasis di Vietnam.

BACA JUGA: 
Anggap Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Bukan Kasus Biasa, DPR Akan Libatkan Timwas Intelijen

Managing Director PT XAHNSM Green and Smart Mobility Indonesia, Derby, sebelumnya menyampaikan bahwa kehadiran taksi listrik tersebut bertujuan mendukung target pemerintah dalam pengurangan emisi karbon atau zero net carbon, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Melalui taksi listrik, kami berharap tidak hanya mengurangi jejak karbon, tapi juga memberi dampak ekonomi lokal. Misalnya membuka peluang usaha pencucian mobil hingga mendukung UMKM warga sekitar,” kata Derby pada Agustus 2025.

Ia juga menjelaskan bahwa sistem kerja mitra pengemudi berbeda dengan taksi konvensional.

Pengemudi tidak dibebani setoran harian, melainkan menggunakan skema bagi hasil dengan sistem pembayaran yang telah terintegrasi melalui berbagai layanan e-wallet.

Selain pemesanan melalui aplikasi dan call center, layanan taksi Green SM juga dapat diakses dengan cara menghentikan kendaraan langsung di jalan.

Derby menegaskan seluruh armada telah mengantongi izin operasional dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru