May Day 2026: Buruh Bakar Ban di DPR, Desak UU Ketenagakerjaan Pro-Pekerja

SulawesiPos.com — Sekelompok buruh dan elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, bertepatan dengan peringatan May Day 2026.

Massa aksi berkumpul untuk menyuarakan tuntutan terkait kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada pekerja.

Aksi demonstrasi diwarnai pembakaran ban sebagai simbol protes.

Dari atas mobil komando, orator meminta perwakilan DPR turun langsung menemui massa.

“Mana ini perwakilan DPR, bisa keluar temui massa aksi,” seru orator, jumat (1/5/2026).

Dalam orasinya, massa juga menyinggung kondisi buruh yang dinilai belum mendapatkan perlindungan optimal.

Mereka turut mengkritik posisi elite serikat buruh yang kini masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Serikat Tegaskan Aksi Jalanan Tetap Penting

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, menegaskan bahwa aksi turun ke jalan masih menjadi strategi penting.

“Aksi May Day ini harus tetap dilakukan dengan cara turun ke jalan, mendesak kepada DPR dan juga pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan agar berpihak kepada kaum buruh dan masyarakat kecil lainnya,” tegasnya.

BACA JUGA: 
DPR dan Pemerintah Bela Anggaran MBG Masuk di Sektor Pendidikan, Sebut Bagian Sistem Nasional

Sunarno mengungkapkan pihaknya sempat diundang menghadiri peringatan May Day bersama Presiden di Monumen Nasional (Monas).

Namun, mereka memilih tetap melakukan aksi di depan DPR sebagai bentuk tekanan politik.

“Kalau dari pemerintah, dari panitia aksi May Day memang tidak ada tekanan, ya mereka mengundang, mereka mengajak, tapi kami memilih garis aksi May Day ini masih harus dilakukan dengan cara turun ke jalan,” pungkasnya.

SulawesiPos.com — Sekelompok buruh dan elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, bertepatan dengan peringatan May Day 2026.

Massa aksi berkumpul untuk menyuarakan tuntutan terkait kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada pekerja.

Aksi demonstrasi diwarnai pembakaran ban sebagai simbol protes.

Dari atas mobil komando, orator meminta perwakilan DPR turun langsung menemui massa.

“Mana ini perwakilan DPR, bisa keluar temui massa aksi,” seru orator, jumat (1/5/2026).

Dalam orasinya, massa juga menyinggung kondisi buruh yang dinilai belum mendapatkan perlindungan optimal.

Mereka turut mengkritik posisi elite serikat buruh yang kini masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Serikat Tegaskan Aksi Jalanan Tetap Penting

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, menegaskan bahwa aksi turun ke jalan masih menjadi strategi penting.

“Aksi May Day ini harus tetap dilakukan dengan cara turun ke jalan, mendesak kepada DPR dan juga pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan agar berpihak kepada kaum buruh dan masyarakat kecil lainnya,” tegasnya.

BACA JUGA: 
Gelar Rapat Khusus, Komisi III DPR Tegaskan Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus Bukan Kriminal Biasa

Sunarno mengungkapkan pihaknya sempat diundang menghadiri peringatan May Day bersama Presiden di Monumen Nasional (Monas).

Namun, mereka memilih tetap melakukan aksi di depan DPR sebagai bentuk tekanan politik.

“Kalau dari pemerintah, dari panitia aksi May Day memang tidak ada tekanan, ya mereka mengundang, mereka mengajak, tapi kami memilih garis aksi May Day ini masih harus dilakukan dengan cara turun ke jalan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru