SulawesiPos.com – Polda Sulawesi Selatan mengungkap praktik pengoplosan LPG bersubsidi di kawasan BTP, Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar dalam konferensi pers Ditreskrimsus Polda Sulsel, Selasa (10/11/2026).
Praktik ilegal tersebut dilakukan seorang pria berinisial AA (47) di Jalan Kedamaian Selatan 1, BTP Blok F Nomor 447 sejak Agustus 2026 dan meraup keuntungan mencapai Rp55,2 juta.
Ironisnya, lokasi pengoplosan itu sebelumnya merupakan pangkalan LPG 3 kilogram yang telah diputus hubungan usahanya oleh Pertamina sejak November 2023.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, mengatakan pelaku memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, aktivitas tersebut telah berlangsung sejak Agustus 2026. Dari praktik itu, pelaku mengumpulkan keuntungan sekitar Rp55,2 juta hingga pengungkapan kasus.
Polisi turut menyita 100 tabung LPG 3 kilogram, enam tabung ukuran 5,5 kilogram, dan 21 tabung ukuran 12 kilogram. Selain itu, diamankan dua timbangan, 13 alat transfer gas, satu unit kendaraan, serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning.
Didik mengatakan, pelaku dijerat dengan ketentuan pidana di bidang minyak dan gas bumi serta perlindungan konsumen.
Beli LPG Subsidi dari Pangkalan dan Toko Campuran
Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Taufik Herdiansyah, menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari informasi yang diterima penyidik pada Minggu (8/11/2026).
Setelah melakukan penyelidikan, personel Subdit I Indaksi Ditreskrimsus Polda Sulsel mendatangi lokasi dan melakukan penindakan pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 11.30 WITA.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku memperoleh LPG 3 kilogram dengan membeli dari pangkalan seharga Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung. Pelaku juga membeli dari toko campuran dengan harga sekitar Rp25.000.
Gas dari tabung subsidi kemudian dipindahkan menggunakan alat transfer ke tabung nonsubsidi. Pelaku memanfaatkan Manifold Burner Ring (MBR) berwarna hitam serta es batu atau air untuk membantu memperlancar aliran gas.
“Jadi posisinya si tabung yang 3 kilogram ini posisinya di atas, dan yang tabung ukuran lebih besar itu diletakkan di bawahnya,” jelas Taufik.
Setelah proses pemindahan selesai, pelaku menimbang tabung untuk menyesuaikan berat gas dengan ukuran tabung yang akan dipasarkan.
Aktivitas tersebut dilakukan sekitar 20 hari setiap bulan. Pelaku bekerja seorang diri dan menjual hasil pengoplosan kepada masyarakat umum serta warung makan menggunakan mobil pikap.
Tabung 5,5 kilogram dijual seharga Rp100.000, sedangkan tabung 12 kilogram dipasarkan dengan harga Rp200.000.
Dari setiap tabung ukuran 5,5 kilogram, pelaku memperoleh keuntungan sekitar Rp60.000. Sementara keuntungan dari tabung 12 kilogram mencapai Rp120.000.
“Jadi disampaikan dari bulan Agustus sampai dengan saat ini yang bersangkutan sudah mendapat keuntungan sebesar Rp55.200.000,” tambahnya.
Bekas Pangkalan Sudah Diputus Pertamina Sejak 2023
Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menjelaskan pangkalan yang dijadikan lokasi pengoplosan tersebut telah berhenti beroperasi sejak November 2023.
“Ini merupakan tadinya penyalur LPG 3 kg atau pangkalan. Namun, ini sudah tidak aktif sejak November 2023. Jadi tidak ada lagi penyaluran kepada pangkalan tersebut LPG 3 kg dari PT Angin Laut sejak November 2023,” kata Lilik.
Ia menegaskan, pemutusan hubungan usaha telah dilakukan sehingga tidak ada lagi pasokan LPG bersubsidi dari agen Pertamina ke lokasi tersebut sejak periode itu.
Lilik juga mengingatkan praktik pemindahan gas secara ilegal sangat berisiko karena tidak mengikuti standar keselamatan pengisian LPG. Penggunaan peralatan yang tidak sesuai standar dapat memicu gesekan, kebocoran, hingga ledakan.
“Jadi, yang harus dipahami bahwa tadi yang sudah diserahkan oleh Pak Dirreskrimsus diisi menggunakan es batu dan lain sebagainya, itu sangat tidak standar sekali dan sangat menimbulkan bahaya,” ujarnya.
Menurut Lilik, distribusi LPG resmi memiliki tahapan dan prosedur tersendiri. Pasokan dari kilang maupun impor terlebih dahulu dikirim ke depot LPG, kemudian disalurkan ke SPBE untuk pengisian tabung sebelum didistribusikan melalui agen dan pangkalan yang terdaftar.
Ia menilai selisih harga antara LPG bersubsidi dan nonsubsidi menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan pelaku. Harga eceran LPG 5,5 kilogram disebut sebesar Rp111.000, sedangkan ukuran 12 kilogram mencapai Rp232.000.
Atas perbuatannya, AA dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun.
Pelaku juga disangkakan melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.
