SulawesiPos.com — “Perdamaian sejati bukan ketika senjata berhenti ditembakkan untuk sementara, melainkan ketika semua pihak memiliki jaminan keamanan dan tidak lagi merasa perlu menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan perbedaan,” tegas Dr. Drs. H. Ashabul Kahfi, M.Ag., anggota Komisi IX DPR RI, ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Selasa, 10 November 2026, untuk menanggapi mediasi Qatar dalam konflik Amerika Serikat–Iran melalui perundingan yang masih dibayangi blokade laut dan ancaman militer.
Mantan Wakil Rektor I sekaligus mantan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar itu mengapresiasi langkah Qatar, tetapi mengingatkan bahwa optimisme diplomatik harus diikuti tindakan nyata untuk melindungi masyarakat dan membangun kepercayaan kedua pihak.
“Di tengah ketegangan yang berpotensi meluas menjadi konflik kawasan, diplomasi merupakan jalan paling rasional untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merespons pertemuan terpisah Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dengan Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance di Washington, Senin, 9 November 2026.
Anadolu Agency dalam laporan 10 November 2026 memberitakan bahwa Al Thani menyebut pembicaraan itu positif dan diarahkan untuk memajukan perundingan AS–Iran serta mewujudkan perdamaian kawasan.
Namun, komunikasi tersebut belum disertai pengumuman kesepakatan akhir yang diterima Washington dan Teheran.
Blokade Menguji Kepercayaan
“Selama blokade laut terhadap Iran masih berlangsung dan ancaman serangan militer belum sepenuhnya dihentikan, situasinya tetap rentan,” kata Kahfi.
Menurut dia, pernyataan positif para pemimpin merupakan awal yang perlu disambut, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa perdamaian sudah dekat.
“Perdamaian tidak cukup hanya dengan pernyataan positif para pemimpin, tetapi harus dibuktikan melalui komitmen dan langkah konkret kedua belah pihak,” tegasnya.
Reuters,10 November 2026, melaporkan mengenai perkembangan sehari sebelumnya, memberitakan bahwa Trump berencana menahan serangan baru untuk sementara setelah menerima seruan negara-negara kawasan, termasuk Qatar, tetapi tetap mempertahankan blokade laut.
Laporan yang sama menyebut Washington masih menolak rancangan penyelesaian Iran, sedangkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mempertahankannya sebagai tawaran yang masuk akal.
Perbedaan itu menunjukkan bahwa sinyal penahanan eskalasi belum menghapus perselisihan mengenai persyaratan dan urutan pelaksanaan penyelesaian konflik.
Kahfi menilai kesediaan berunding perlu dibarengi itikad baik dari kedua pihak karena tekanan militer yang terus berlangsung dapat memperlebar ketidakpercayaan.
“Menurut saya, AS dan Iran harus sama-sama menunjukkan itikad baik; jangan sampai perundingan berjalan, tetapi tekanan militer terus dipertahankan,” ujarnya.
Anadolu Agency juga melaporkan bantahan seorang pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya kepada Fars atas kabar pembukaan kembali Selat Hormuz dengan imbalan pencairan aset Iran sebesar 8 miliar dolar AS.
Menurut pejabat tersebut, Teheran tetap berpegang pada tujuh persyaratan yang telah disampaikan kepada Washington, termasuk pencabutan blokade laut dan sanksi sepihak, pembebasan aset yang dibekukan, serta penghentian perang.
Dengan demikian, skema pertukaran yang dibantah itu belum dapat diperlakukan sebagai kesepakatan bersama.
Hormuz, Risiko bagi Masyarakat Indonesia
“Kita juga perlu melihat dampaknya bagi Indonesia; ketegangan di Selat Hormuz bukan sekadar persoalan Timur Tengah,” kata Kahfi.
Ia mengingatkan bahwa gangguan pada jalur perdagangan energi dapat memengaruhi harga minyak, biaya logistik, dan stabilitas ekonomi dunia, sehingga masyarakat Indonesia juga berpotensi menanggung dampaknya.
Sebagai gambaran skala jalur tersebut sebelum perkembangan konflik terkini, Badan Energi Internasional atau IEA mencatat hampir 20 juta barel minyak per hari melewati Selat Hormuz sepanjang 2025, terdiri atas sekitar 15 juta barel minyak mentah dan kondensat serta hampir 5 juta barel produk minyak.
IEA juga menjelaskan bahwa dampak gangguan Hormuz dapat menjalar secara global melalui harga energi, meskipun sebagian besar pengirimannya ditujukan ke pasar Asia.
Konteks tersebut memperkuat relevansi peringatan Kahfi mengenai keterkaitan keamanan kawasan dengan kehidupan masyarakat, tanpa berarti setiap perkembangan konflik otomatis langsung menaikkan harga energi dalam negeri.
“Karena itu, saya berharap Pemerintah Indonesia terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan mendorong penyelesaian damai melalui jalur diplomasi dan forum internasional,” ujarnya.
Bagi Kahfi, keberhasilan mediasi perlu dilihat dari kemampuan menghadirkan rasa aman dan mengurangi penderitaan masyarakat, bukan semata-mata dari suasana pertemuan para pemimpin.
Hingga laporan-laporan tersebut dipublikasikan pada 10 November 2026, Qatar masih mengupayakan titik temu, sementara blokade dan perbedaan persyaratan tetap menjadi hambatan bagi penyelesaian akhir.
“Kita berharap Qatar berhasil membuka jalan ke arah itu, sebab yang paling membutuhkan perdamaian sesungguhnya bukan para pemimpin yang duduk di meja perundingan, melainkan jutaan rakyat yang selama ini menanggung akibat konflik,” pungkasnya.
