SulawesiPos.com – Harga jagung yang mencapai Rp7.800 per kilogram menjadi salah satu tekanan bagi peternak dalam memenuhi kebutuhan bahan baku pakan.
Untuk mengantisipasi persoalan pasokan dan lonjakan harga saat musim paceklik, pemerintah menyiapkan sistem cadangan jagung melalui kerja sama petani, koperasi, peternak, dan Bulog.
Dampak kenaikan harga tersebut dirasakan Koperasi Anjuk Ladang Makmur di Kabupaten Nganjuk.
Ketua koperasi, Zainuddin, mengatakan bantuan jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahap pertama dan kedua membantu peternak mendapatkan bahan baku dengan harga lebih rendah.
“Alhamdulillah dengan hadirnya Bapak Amran, sebagai bapak kami para petani dan peternak, sangat membantu sekali,” ungkap Zainuddin.
Ia menyebut, jagung SPHP diterima peternak dengan harga Rp5.500 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga di pasaran yang telah mencapai Rp7.800 per kilogram.
Kondisi tersebut membantu meringankan beban usaha di tengah kenaikan harga pakan pabrikan.
Zainuddin berharap bantuan pasokan jagung tetap dilanjutkan, bahkan kuotanya ditambah pada tahun berikutnya. Ia juga meminta kenaikan harga pakan diimbangi dengan harga jual telur yang memadai.
“Tadi sudah disampaikan arahan Bapak Menteri bahwa harga telur tidak boleh di bawah ketentuan, yaitu Rp24.000 per kilogram,” ujarnya.
Bulog Jadi Penyangga Pasokan saat Musim Paceklik
Menanggapi persoalan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan sistem cadangan jagung yang menghubungkan produksi petani dengan kebutuhan peternak.
Skema ini dirancang agar kelebihan hasil panen tidak terbuang dan dapat dimanfaatkan kembali ketika pasokan berkurang.
Dalam mekanisme yang disiapkan, petani menanam jagung dengan peternak sebagai salah satu pembeli atau offtaker.
Jika produksi melimpah, Bulog akan menyerap kelebihan hasil panen untuk disimpan melalui mekanisme resi gudang.
Cadangan tersebut kemudian dapat diambil kembali oleh peternak yang terhubung dengan Bulog ketika memasuki masa paceklik, terutama pada September hingga November.
“Ini tanam jagung, kemudian offtaker-nya peternak. Kalau berlebih jagungnya dibeli oleh Bulog, menjadi resi gudang. Jadi nanti ini suatu ekosistem, ini solusi permanen,” jelas Mentan Amran saat kunjungan kerja di Blitar, Jawa Timur, Kamis (5/11/2026).
Ia mengatakan, koperasi akan berperan menghubungkan petani jagung dengan peternak. Koperasi yang sudah berjalan tidak perlu dibubarkan atau diganti, tetapi diperkuat agar mampu mendukung rantai pasok tersebut.
Mentan Amran menyebut, pembangunan ekosistem peternakan dari hulu hingga hilir merupakan tindak lanjut atas aspirasi lebih dari seribu perwakilan peternak dari berbagai daerah yang sebelumnya datang ke Jakarta.
“Kita hari ini tunaikan janji. Setelah peternak seluruh Indonesia, perwakilannya ada seribu lebih, datang ke Jakarta menemui kami, kita rencanakan ke depan membangun ekosistem peternak. Kita mulai dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah mengalihkan anggaran sekitar Rp3,7 triliun bagi petani jagung dan peternak.
Pengalihan dilakukan dengan mengurangi sejumlah belanja yang dinilai bukan prioritas mendesak, seperti seminar di hotel, kunjungan, perjalanan dinas, dan kegiatan perkantoran.
“Kami alihkan anggaran kurang lebih Rp3,7 triliun semuanya, untuk peternak dan juga petani jagung. Ini demi petani-peternak Indonesia,” tegasnya.
Selain persoalan pasokan jagung, Mentan Amran juga menyoroti ketimpangan harga telur di tingkat peternak dan konsumen.
Ia menyatakan pemerintah akan mengawal agar peternak memperoleh harga sesuai ketentuan serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti praktik pembelian yang tidak sesuai.
“Jangan ganggu petani-peternak kita. Ini bayangkan, ini telur harga di peternak, jatuh. Harga di konsumen, tinggi,” ujarnya.
Menurut Mentan Amran, perlindungan terhadap petani dan peternak penting karena sektor tersebut menjadi sumber penghidupan sekitar 160 juta masyarakat Indonesia.
Pemerintah berharap penguatan cadangan jagung dan pengawasan tata niaga dapat menjaga keberlangsungan usaha di sektor pertanian dan peternakan.
