SulawesiPos.com – Presiden Prabowo Subianto disebut tidak menyampaikan penolakan terhadap niat Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menegaskan, informasi yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran tidak benar.
Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam tersebut.
“Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan (pengunduran diri) tersebut,” kata Prasetyo.
Ia juga membenarkan bahwa Prabowo dan Gibran menggelar pertemuan pada Selasa pagi.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wapres di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu, memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” jelasnya.
Prasetyo mengatakan, dalam diskusi tersebut Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan tata usaha negara.
“Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” tuturnya.
DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat terkait Polemik Ijazah Gibran
Niat pengunduran diri Gibran tersebut muncul di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik dokumen pendidikan Wapres.
Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah mendorong usul penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.
Dorongan tersebut muncul setelah adanya putusan MA dan MK terkait dokumen pendidikan yang digunakan Gibran.
Dalam putusannya, MA memutuskan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut berkaitan dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
DPR kemudian merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak tersebut dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Ruang lingkupnya meliputi dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun dugaan tidak lagi terpenuhinya syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
