Puan Maharani

Puan Maharani menilai KPPRI memiliki posisi strategis sebagai penghubung parlemen, masyarakat, dan komunitas internasional dalam memperkuat peran perempuan di kebijakan publik.

Puan Maharani menegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan seksual dan meminta evaluasi menyeluruh di kampus usai kasus pelecehan di FH UI.

Ketua DPR Puan Maharani menyoroti nasib guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun namun belum mendapat kesejahteraan layak.

Puan Maharani menegaskan kebijakan WFH ASN tiap Jumat harus tetap menjaga kecepatan pelayanan publik. DPR mendukung efisiensi energi, namun mengingatkan pentingnya pengawasan dan evaluasi agar kinerja negara tidak menurun.

Puan Maharani menyoroti kematian akibat campak sebagai alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi program imunisasi dan memperkuat edukasi kesehatan masyarakat.

Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan optimal meskipun situasi geopolitik global tengah mengalami dinamika.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta TNI memberikan penjelasan terbuka terkait peningkatan status kesiagaan di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. DPR melalui Komisi I akan meminta klarifikasi mengenai dasar kebijakan tersebut.

Ketua DPR Puan Maharani mengenang Try Sutrisno sebagai sosok hangat dan bersahaja yang menjadi panutan lintas generasi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa mulai berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) dan UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP) tepat pada awal tahun 2026 ini merupakan sebuah lompatan besar dalam sejarah peradilan Indonesia.