Puan Maharani menegaskan kebijakan WFH ASN tiap Jumat harus tetap menjaga kecepatan pelayanan publik. DPR mendukung efisiensi energi, namun mengingatkan pentingnya pengawasan dan evaluasi agar kinerja negara tidak menurun.
Puan Maharani menyoroti kematian akibat campak sebagai alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi program imunisasi dan memperkuat edukasi kesehatan masyarakat.
Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan optimal meskipun situasi geopolitik global tengah mengalami dinamika.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta TNI memberikan penjelasan terbuka terkait peningkatan status kesiagaan di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. DPR melalui Komisi I akan meminta klarifikasi mengenai dasar kebijakan tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa mulai berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) dan UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP) tepat pada awal tahun 2026 ini merupakan sebuah lompatan besar dalam sejarah peradilan Indonesia.
