​SulawesiPos.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) untuk memberikan penjelasan transparan kepada publik serta memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir. Ia menegaskan bahwa akar masalah pemadaman yang mengganggu aktivitas dan ekonomi masyarakat tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh.
​”Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat harus diketahui secara transparan,” tegas Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/6/2026).
​Sebelumnya, PLN menjelaskan bahwa pemadaman bergilir ini dipicu oleh gangguan pasokan batu bara berkalori menengah (medium range coal) serta kendala teknis pada dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik swasta atau Independent Power Producer (IPP).
​Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, pada hari yang sama juga telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan bahwa sistem kelistrikan di Jawa saat ini sudah mulai membaik dan durasi pemadaman dapat dikurangi.
​Puan mengapresiasi langkah cepat dan upaya petugas PLN di lapangan dalam memulihkan pasokan listrik. Namun, ia mengingatkan bahwa pemulihan tersebut tidak boleh menghentikan proses evaluasi. Ia secara khusus meminta PLN untuk memitigasi kelompok masyarakat dan sektor yang paling dirugikan, seperti UMKM, industri, rumah sakit, dan pelayanan publik.
​Pemadaman yang panjang dan berulang ini dinilai sangat menghantam produktivitas ekonomi kerakyatan dan kehidupan rumah tangga. Puan menyoroti kerugian yang dialami pedagang kecil—seperti rusaknya bahan dagangan akibat freezer mati—hingga ibu menyusui yang terpaksa membuang stok ASI perah (ASIP) mereka yang mencair. Pekerja yang mengandalkan internet dari rumah pun turut terdampak.
​Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa insiden ini memperlihatkan kerentanan infrastruktur energi nasional. Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki generator cadangan, masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan pelaku usaha kecil menjadikan listrik PLN sebagai satu-satunya sumber energi.
​”Bagi pedagang kecil, warung makan, UMKM rumahan, dan pekerja informal, setiap jam pemadaman listrik berarti potensi kehilangan pendapatan,” papar Puan.
​Ketua DPR tersebut berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional.
“Dampak pada ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik. Kami berharap ada evaluasi besar-besaran agar ke depan jangan sampai terjadi lagi,” pungkasnya.
