SulawesiPos.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah bergulirnya upaya pemakzulan melalui DPR RI.
Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Dia mengonfirmasi informasi pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu pada Rabu (11/11/2026).
“Pokoknya benar,” ujar Budi Arie.
Sebelumnya, Gibran dikabarkan telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
Kabar tersebut muncul bersamaan dengan langkah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi yang mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran.
120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat
Usulan penggunaan HMP disampaikan dalam rapat bersama perwakilan anggota pengusul dan pimpinan DPR RI di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, mengungkapkan jumlah anggota yang menandatangani usulan tersebut mencapai 120 orang.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat, ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan.
Dukungan pengajuan HMP berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.
Saan mengatakan pimpinan DPR menghormati usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku di parlemen.
Salah satu tahapan yang direncanakan adalah membawa usulan tersebut ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Namun, jadwal rapat paripurna mengalami perubahan. Rapat yang semula dijadwalkan pukul 10.00 WIB diundur menjadi pukul 14.00 WIB.
Perubahan itu tertuang dalam surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/15920/LG.01.01/11/2026 tertanggal 11 November 2026.
Dalam surat yang ditandatangani atas nama pimpinan oleh Plt Sekretaris Jenderal Kepala Biro Persidangan, Arini Wijayati, disebutkan perubahan jadwal dilakukan berdasarkan arahan pimpinan DPR RI.
Polemik Ijazah Jadi Latar Belakang Usulan Pemakzulan
Dorongan pemakzulan Gibran berkaitan dengan polemik keabsahan dokumen pendidikan yang digunakannya sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Dalam putusannya, Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden tidak sah.
Putusan tersebut juga menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA milik Gibran selama menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang disoroti sejumlah anggota DPR dalam mendorong penggunaan HMP.
Anggota DPR RI, Arif Rahman, menilai Gibran tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri atau menghadapi proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusi.
Pernyataan itu disampaikan menyusul langkah Gibran yang ingin kembali membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Arif, putusan MK dan MA yang berkaitan dengan persoalan tersebut bersifat mengikat sehingga harus menjadi pertimbangan dalam menyikapi kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
“Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi,” kata Arif di Jakarta.
Dia menilai secara moral Gibran tidak lagi layak menduduki jabatan Wakil Presiden.
“Jadi, secara moral sudah tidak layak lagi disebut sebagai Wakil Presiden dan ini harus segera dilakukan langkah untuk menjaga muruah konstitusi,” ujarnya.
