SulawesiPos.com – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap fakta mengejutkan mengenai dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Pengungkapan resmi ini disampaikan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Selain kepala negara, praktik penyadapan tanpa izin tersebut juga diduga menargetkan sejumlah tokoh politik serta aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Perkara yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan dalam rentang waktu 2025 hingga 2026 ini diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama beberapa jenderal lainnya.
Suyudi menjelaskan bahwa operasi pemantauan tersebut dijalankan tanpa surat permohonan penyidik maupun keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah. Pelaksana Tugas Kabagmon berinisial AS diduga menjadi pihak yang meneruskan instruksi lisan sekaligus memerintahkan penghapusan barang bukti digital pada Oktober 2026.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” ujar Suyudi di ruang rapat Komisi III.
Dalam pemaparannya, Kapolri merinci lima tahapan modus operandi yang dimulai dari perintah lisan Jenderal LSP melalui perwira berinisial SU, EH, dan AS. Tim teknis kemudian memasukkan nomor target ke sistem LIMS melalui jalur internal bernama “jalur atensi” tanpa verifikasi dokumen hukum.
Hasil rekaman suara yang disadap melalui sistem PLX selanjutnya ditranskripsi dan dilaporkan kembali secara berjenjang hingga ke tangan Jenderal LSP. Untuk menghilangkan jejak, AS diduga memerintahkan tim teknis menghapus seluruh data pada sistem LIMS dan PLX menjelang akhir Oktober 2026.
“Pada tahap terakhir, yakni penghapusan data, AS diduga memerintahkan Tim TSU untuk menghapus data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX pada Oktober 2026,” imbuh Suyudi.
Saat ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tengah mendalami dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik tersebut. Kepolisian memastikan seluruh penyimpangan dari Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 itu akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)
