SulawesiPos.com – Wali Kota Parepare Tasming Hamid meminta maaf setelah sejumlah jurnalis dan pekerja media menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (12/11/2026), untuk memprotes pernyataannya dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) SKPD yang dinilai merendahkan profesi wartawan.
Aksi tersebut dipicu video pernyataan Tasming saat rapat monev SKPD di Auditorium BJ Habibie pada Rabu (11/11/2026) yang kemudian beredar di media sosial.
Koordinator lapangan aksi, Rachmat Ariadi, mengatakan jurnalis se-Kota Parepare dan pekerja media turun menyampaikan sikap karena menilai pernyataan itu berpotensi memprovokasi jajaran pemerintah serta membungkam kerja jurnalistik.
Menurut Ariadi, kerja jurnalis tidak terikat pada iklan atau kerja sama media dengan pemerintah.
Pemberitaan, baik mengenai capaian maupun persoalan pemerintahan, tetap harus disusun berdasarkan fakta dan kode etik jurnalistik.
Jurnalis Minta Klarifikasi dan Permintaan Maaf
Dalam aksi tersebut, massa meminta Tasming menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada media, memberikan klarifikasi atas pernyataan dalam rapat monev, serta menghentikan dugaan intimidasi dan provokasi terhadap kerja jurnalistik.
Mereka juga mendesak pemerintah memahami kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang.
“Kalau Wali Kota Parepare tidak melakukan permintaan maaf atau tidak menarik ucapannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare dalam waktu 1 kali 24 jam, kami akan melakukan somasi hukum,” kata Ariadi.
Dalam video yang dipersoalkan, Tasming disebut menilai pemberitaan media kerap menyudutkan Pemerintah Kota Parepare.
Ia juga mempertanyakan media yang bekerja sama dengan Pemkot, tetapi tetap menyampaikan kritik, serta menggunakan istilah “bali bella” atau bermuka dua.
Tasming Tegaskan Tak Berniat Intimidasi Pers
Merespons aksi tersebut, Tasming menyatakan tidak bermaksud mengancam, mengintimidasi, atau membatasi kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Ia menyampaikan permintaan maaf kepada insan pers, khususnya pekerja media di Parepare, apabila pernyataannya menimbulkan ketidaknyamanan atau keresahan.
“Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers, khususnya rekan-rekan media di Kota Parepare. Jika pernyataan saya sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan atau keresahan terhadap kebebasan pers, saya sungguh meminta maaf,” ujar Tasming.
Tasming mengatakan kritik dan masukan media merupakan bagian penting dalam pemerintahan demokratis.
Ia juga menyebut media memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi sekaligus mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan.
“Tidak ada niat untuk menghalangi media menjalankan tugasnya. Saya menghormati kebebasan pers dan memahami bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi. Pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari masyarakat maupun media,” katanya.
Tasming menegaskan kerja sama pemerintah dengan media tidak boleh dimaknai sebagai pembatasan independensi jurnalistik.
Polemik tersebut kini berlanjut setelah aksi protes dan permintaan maaf dari pihak wali kota.
