SulawesiPos.com – Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguat setelah sekitar 50 anggota DPR menandatangani formulir pengusul dan surat terbuka 150 guru besar mendesak pengunduran dirinya. Di luar parlemen, sejumlah petisi digital juga mendorong DPR menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.
Perkembangan itu muncul setelah pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (10/11/2026). Namun, dukungan tersebut belum menjadi keputusan pemakzulan karena pimpinan DPR baru menerima laporan usulan dan belum menetapkan tahapan HMP melalui rapat paripurna.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut jumlah penanda tangan telah mencapai sekitar 50 orang dari sejumlah fraksi.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani, Selasa (10/11/2026).
Mardani memastikan dokumen tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR. “Surat sudah disampaikan ke pimpinan,” ujarnya.
Angka 48 anggota yang beredar belum dapat dipastikan sebagai jumlah final karena daftar resmi seluruh penanda tangan belum dipublikasikan. Dengan demikian, angka yang paling aman digunakan saat ini ialah sekitar 50 anggota, sesuai keterangan Mardani.
Puan Maharani membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan tersebut. Ia mengatakan tindak lanjut masih menunggu masukan fraksi, komisi, dan anggota DPR.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan.
Ketua DPR itu menegaskan proses HMP harus berjalan sesuai aturan. “Tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada, jadi kita taat pada konstitusi yang ada,” ujarnya.
Ambang minimal 25 pengusul yang disebut dalam ketentuan DPR hanya berkaitan dengan pengajuan usul, bukan keputusan otomatis untuk memberhentikan wakil presiden. Setelah usulan dibahas dan disetujui sesuai tata tertib, DPR masih harus memeriksa materi serta bukti sebelum mengambil sikap lebih lanjut.
150 Guru Besar Desak Pengunduran Diri
Forum Guru Besar Indonesia menyatakan 150 profesor menandatangani surat terbuka tertanggal 19 Oktober 2026 yang meminta Gibran mengundurkan diri secara sukarela.
Forum tersebut menyebut polemik dokumen pendidikan Gibran memiliki implikasi terhadap etika kepemimpinan, integritas akademik, dan kredibilitas pemerintahan.
“Fakta hukum yang terungkap di lembaga peradilan tertinggi konstitusi ini membawa implikasi moral dan etis yang teramat berat bagi jalannya roda pemerintahan,” tulis Forum Guru Besar Indonesia.
Desakan itu merupakan seruan moral dan politik, bukan putusan hukum yang secara langsung mengakhiri masa jabatan Gibran.
Akademisi Unhas Ikut Menandatangani
Pengayaan dari Sulawesi Selatan terlihat dari keterlibatan sejumlah akademisi Universitas Hasanuddin dalam forum tersebut. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas Prof Amran Razak menyebut keikutsertaannya sebagai tanggung jawab moral untuk menjaga demokrasi.
“Sebagai mantan aktivis kampus, saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah demokrasi agar tetap berjalan di jalur yang benar,” ujar Amran.
Selain Amran, nama akademisi Unhas yang disebut dalam laporan terkait surat terbuka itu antara lain Prof Idrus Paturusi, Andi Iqbal Burhanuddin, Aminuddin Ilmar, Syarifuddin Syarif, dan Armin.
Hingga berita ini disusun, belum ada daftar resmi yang dapat diverifikasi mengenai anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan yang ikut menandatangani HMP.
