SulawesiPos.com – Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Pol Awal Chairuddin mempersilakan tersangka eks Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut nantinya menjadi kewenangan penyidik.
“Silakan, nanti penyidik yang putuskan,” kata Awal kepada wartawan usai bersilaturahmi dengan pimpinan DPRD Sulsel di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Rabu (11/11/2026).
Awal mengatakan setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Termasuk tersangka yang sedang menjalani proses hukum, yang tetap memiliki hak mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan tertentu, termasuk pertimbangan kemanusiaan.
“Kan memang setiap orang tersangka itu punya hak untuk menyampaikan penangguhan penahanan, dan nanti penyidik yang memutuskan (kelayakan),” ujarnya.
Ketentuan mengenai penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Aturan tersebut menyebutkan penangguhan penahanan dapat diberikan atas permintaan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai kewenangannya.
Sejumlah pertimbangan yang dapat menjadi dasar penangguhan penahanan di antaranya tersangka bersikap kooperatif dan tidak mempersulit proses hukum, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta tidak mengulangi tindak pidana.
Selain itu, alasan kesehatan atau penyakit keras yang membutuhkan perawatan medis khusus, status sebagai tulang punggung keluarga, hingga kesediaan memenuhi kewajiban seperti wajib lapor dan tidak keluar rumah atau kota juga dapat menjadi pertimbangan.
Sebelumnya, tim kuasa hukum Husniah, Mahyuddin Jamal, menyampaikan rencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Pihaknya menilai permohonan tersebut memiliki dasar hukum dalam KUHAP yang baru.
Salah satu alasan yang akan disampaikan adalah kondisi kesehatan Husniah yang disebut terganggu selama menjalani penahanan. Eks Bupati Gowa itu diketahui memiliki riwayat penyakit maag akut.
“Ini karena kondisi kesehatan beliau, klien kami punya riwayat penyakit maag akut, dan itu ada rekam mediknya. Insyaallah besok kita ajukan permohonan,” tutur Jamal.
Terkait upaya hukum lainnya di luar permohonan penangguhan penahanan, Jamal mengatakan pihaknya masih menyusun sejumlah langkah strategis.
Kuasa hukum berharap perkara yang menjerat kliennya dapat diproses secara adil dan memastikan tetap mendampingi Husniah hingga perkara tersebut tuntas.
Diketahui, Husniah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) dan pemerasan terkait pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Gowa periode 2025-2026. Dia juga dijerat dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Husniah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 KUHP.
Selain itu, dia juga disangkakan melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP terkait dugaan TPPU.
Sebelumnya, Husniah ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Sulsel terhitung sejak 26 Oktober hingga 14 November 2026.
Penahanan dilakukan setelah Husniah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel pada 26 Oktober 2026.
