SulawesiPos.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi langkah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20 persen. Penurunan tersebut dilakukan melalui pembenahan mekanisme pengadaan pupuk dari skema cost plus menjadi pendekatan mark-to-market.
Perubahan mekanisme itu dinilai membuat biaya pengadaan lebih efisien sehingga harga pupuk dapat ditekan.
Zulkifli Hasan menyebut kebijakan tersebut juga berpotensi menghemat anggaran pemerintah untuk memperkuat industri pupuk nasional.
“Ini berita bagus. Pak Mentan bisa melakukan terobosan yang luar biasa, menurunkan harga pupuk 20 persen dengan mengubah cara pengadaannya. Luar biasa, ini bisa menghemat anggaran sehingga kita punya kemampuan lebih untuk membangun pabrik baru,” ujar Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi pembahasan pupuk bersubsidi di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Zulkifli Hasan, perubahan mekanisme tersebut menjadi terobosan karena dapat memutus pola pengadaan lama yang membuat biaya semakin tinggi ketika biaya operasional meningkat.
Dalam skema cost plus, komponen biaya produksi dan operasional menjadi dasar perhitungan harga dengan tambahan keuntungan 10 persen.
Sementara melalui pendekatan mark-to-market, pembelian bahan baku dapat dilakukan lebih awal dengan dukungan ketersediaan anggaran.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan waktu pembelian, menekan biaya pengadaan, dan menghasilkan efisiensi hingga 20 persen.
Zulkifli Hasan menegaskan, penghematan tersebut tidak hanya berdampak pada penurunan harga pupuk, tetapi juga membuka ruang bagi penguatan industri pupuk nasional melalui pembangunan fasilitas produksi baru.
“Dengan penghematan ini, kita bisa membangun pabrik baru. Tahun depan, Januari, yang di Sumatera Selatan juga akan mulai,” katanya.
Ia menilai pembenahan yang dilakukan Mentan Amran penting untuk memastikan pupuk tersedia dengan harga lebih terjangkau sekaligus memperkuat kemampuan produksi dalam negeri.
Efisiensi pengadaan juga menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keberlanjutan subsidi dan mengurangi beban biaya penyediaan pupuk.
Alokasi Pupuk Subsidi 2027 Capai 9,85 Juta Ton
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati alokasi pupuk bersubsidi tahun 2027 sebesar 9.845.686 ton atau sekitar 9,85 juta ton.
Jumlah itu terdiri atas 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295.686 ton untuk sektor perikanan.
Penyediaan anggaran pupuk bersubsidi 2027 akan menggunakan perhitungan nilai komersial sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.
Pembayaran uang muka kebutuhan bahan baku pupuk bersubsidi dijadwalkan paling lambat pada triwulan I 2027.
Sementara itu, untuk tahun anggaran 2026, Kementerian Pertanian mengusulkan penambahan volume pupuk bersubsidi sektor pertanian melalui perubahan kontrak, dari 8,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton.
Penambahan tersebut diperlukan untuk mendukung program optimasi lahan seluas 1 juta hektare dan pencetakan sawah baru seluas 105 ribu hektare.
Kedua program tersebut didukung anggaran sekitar Rp6 triliun dan diproyeksikan memberikan dampak terhadap produksi pertanian senilai Rp36,24 triliun.
Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah akan terus mendorong efisiensi pengadaan dan penguatan industri pupuk agar ketersediaan pupuk terjaga, harga semakin terjangkau, serta produktivitas pertanian nasional meningkat.
Ia juga mengapresiasi langkah Mentan Amran dalam membenahi tata kelola pengadaan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Sebelumnya, Mentan Amran Sulaiman mengatakan ketersediaan pupuk merupakan bagian penting untuk memastikan petani dapat menjalankan kegiatan usaha tani secara optimal.
“Kita ingin petani semakin sejahtera. Negara harus hadir melindungi dan memberikan jaminan bagi petani. Jika petani semangat untuk bertani, swasembada pangan berkelanjutan dapat terwujud,” ujar Mentan Amran.
