SulawesiPos.com – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025 mencatat harta bersih Raffi Ahmad mencapai Rp1.146.887.725.636 atau sekitar Rp1,14 triliun. Angka itu kembali menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14.696.955.002 dari dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi.
Sorotan tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum. ICW mempersoalkan aspek efisiensi, keterbukaan, persaingan pengadaan, ukuran manfaat kampanye, dan potensi konflik kepentingan karena Raffi menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya masih perlu menelaah temuan tersebut, termasuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dan kewenangan KPK untuk menindaklanjutinya.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi, Selasa (10/11/2026) malam.
Harta Bersih Naik Rp112,89 Miliar
LHKPN terbaru Raffi disampaikan untuk periode pelaporan 2025 dan diumumkan pada 30 Maret 2026. Nilainya meningkat Rp112.891.335.068 dibanding laporan awal sebesar Rp1.033.996.390.568 yang diumumkan pada akhir Desember 2024.
Dalam laporan terbaru, aset Raffi sebelum dikurangi utang tercatat Rp1.277.211.857.340. Kewajibannya mencapai Rp130.324.131.704 sehingga harta bersihnya menjadi Rp1.146.887.725.636.
Komponen terbesar berasal dari surat berharga senilai Rp527.173.187.762 dan tanah serta bangunan senilai Rp562.896.000.000. Raffi melaporkan 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Tangerang, Depok, Makassar, dan Tabanan sebagai hasil sendiri.
Ia juga mencatat 33 kendaraan dengan nilai Rp68.392.900.000, harta bergerak lainnya Rp48.628.019.440, kas dan setara kas Rp59.125.135.164, serta harta lainnya Rp10.996.614.974.
Makassar Masuk Daftar Properti
Makassar menjadi satu dari lima wilayah yang disebut dalam ringkasan LHKPN terbaru sebagai lokasi tanah dan bangunan Raffi. Namun, rincian terbaru yang dapat diakses publik belum memisahkan alamat, jumlah bidang, dan nilai aset yang berada di Kota Makassar.
Sebagai pembanding, laporan LHKPN awal yang diberitakan ANTARA pada Januari 2025 mencatat dua aset tanah dan bangunan di Makassar, masing-masing senilai Rp25 miliar. Rincian tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai nilai atau jumlah aset Makassar dalam laporan periodik 2025 karena komposisi properti terbaru telah berubah.
Nama Makassar muncul dalam laporan harta pejabat publik, tetapi data yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan lokasi persis, fungsi, atau nilai pasar properti tersebut.
Delapan Paket Jasa Influencer
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah di portal INAPROC LKPP, lima paket pada 2024 berasal dari unit Museum dan Cagar Budaya dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025-2026 senilai sekitar Rp10,8 miliar.
Pengadaan itu mencakup penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels, Instagram Story, TikTok, serta kehadiran Raffi dalam sejumlah kegiatan pemerintah. ICW menilai spesifikasi yang mencantumkan kanal atau akun tertentu berpotensi membatasi persaingan dan meminta dokumen perencanaan, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, serta laporan hasil pekerjaan dibuka dan diaudit.
“Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer,” kata staf Divisi Investigasi ICW Azhim dalam keterangan yang dikutip sejumlah media.
ICW juga menyoroti posisi Raffi sebagai pejabat publik sekaligus pemegang saham mayoritas RANS. Temuan tersebut merupakan kritik terhadap tata kelola pengadaan dan belum menjadi putusan yang menyatakan adanya korupsi atau kerugian negara.
KKP dan RANS Beri Penjelasan
KKP menyatakan komunikasi publik merupakan tugas kementerian dan dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk media massa serta kreator konten. KKP menyebut pemilihan mitra mempertimbangkan jangkauan, jumlah pengikut, tingkat keterlibatan audiens, dan persebaran pengikut.
“KKP berkomitmen menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tulis KKP dalam siaran pers, Selasa (10/11/2026).
RANS menyatakan total kerja sama Rp14.696.955.002 terdiri atas lima kampanye dengan kementerian yang menangani kebudayaan senilai Rp3.900.000.002 dan tiga kampanye KKP senilai Rp10.796.955.000. Perusahaan mengatakan nilai itu mengacu pada commercial rate card dan mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer, kegiatan luar jaringan, serta aktivitas promosi lainnya.
RANS juga menyebut empat kampanye tersebut menghasilkan lebih dari 150 keluaran dan 52,6 juta penayangan kumulatif. KPK menyatakan evaluasi awal perlu dilakukan instansi terkait untuk menilai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pengadaan.
Proses penelaahan KPK dan evaluasi kementerian masih berjalan. Belum ada putusan hukum yang menyatakan kontrak tersebut melanggar hukum atau Raffi melakukan tindak pidana.
