SulawesiPos.com – Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jug sudah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).
Lantas, bagaimana mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti jika wapres mundur atau dimakzulkan?
Jika wakil presiden mengundurkan diri, penggantinya dipilih oleh MPR dari dua calon yang diusulkan presiden. Sementara itu, pemakzulan harus melalui proses di DPR, pemeriksaan dan putusan MK, serta keputusan akhir MPR.
Untuk mengetahui lebih lanjut, simak penjelasannya di bawah ini!
A. Mekanisme Pengunduran Diri Wakil Presiden
UUD 1945 tidak mengatur secara terperinci tata cara formal pengunduran diri wakil presiden. Namun, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan posisi wakil presiden.
Berikut bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Pengisian Jabatan Jika Wapres Mengundurkan Diri
Berikut mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti berdasarkan Pasal 134 sampai Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024:
1. MPR menggelar rapat gabungan
- MPR mengadakan rapat gabungan paling lama 3 x 24 jam setelah jabatan wakil presiden kosong.
- Rapat ini menentukan jadwal sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti.
- Pemilihan harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
- Setelah rapat, pimpinan MPR memberitahukan jadwal sidang dan persyaratan calon kepada presiden paling lama 3 x 24 jam.
2. Presiden mengusulkan dua calon
- Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR.
- Usulan harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
- Kedua calon harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. MPR memeriksa persyaratan calon
- MPR membentuk tim verifikasi melalui rapat gabungan untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon.
- Jumlah anggota tim paling banyak 5 persen dari keseluruhan anggota MPR. Keanggotaannya mewakili unsur fraksi dan kelompok DPD secara proporsional.
- Tim bekerja paling lama tujuh hari sejak dokumen calon diserahkan presiden dan dapat membentuk tim ahli.
- Jika dokumen belum lengkap, pimpinan MPR meminta presiden memperbaikinya. Presiden diberi waktu paling lama empat hari sebelum sidang paripurna.
- Jika masih diperlukan, masa kerja tim verifikasi dapat diperpanjang hingga 1 x 24 jam sebelum sidang.
- MPR dapat menunda sidang, tetapi pemilihan tetap harus selesai dalam batas waktu 60 hari sejak jabatan kosong.
4. MPR memilih satu calon dalam sidang paripurna
- Setelah kedua calon dinyatakan memenuhi persyaratan, MPR menetapkan mereka sebagai calon wakil presiden.
- Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan mengikuti pencalonan sebelum pemungutan suara.
- Anggota MPR kemudian memilih satu calon. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
- Jika perolehan suara sama, pemungutan suara diulang satu kali. Apabila hasilnya tetap imbang, presiden berwenang menentukan salah satu calon.
5. Wakil presiden terpilih ditetapkan dan dilantik
- Hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pimpinan MPR dan para saksi.
- MPR menetapkan wakil presiden terpilih melalui Ketetapan MPR.
- Wakil presiden terpilih kemudian dilantik dalam sidang paripurna MPR.
- Pejabat tersebut menjalankan tugas hingga berakhirnya sisa masa jabatan pemerintahan.
B. Mekanisme Jika Wakil Presiden Dimakzulkan
Selain mengundurkan diri, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan (impeachment) yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Pemakzulan melibatkan tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR. Pemberhentian dapat dilakukan jika presiden atau wakil presiden terbukti melakukan:
- Pengkhianatan terhadap negara.
- Korupsi atau penyuapan.
- Tindak pidana berat lainnya.
- Perbuatan tercela.
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden.
Tahapan Pemakzulan Wakil Presiden
1. DPR mengajukan usul pemberhentian
- DPR mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran kepada MK.
- Usul harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna.
- Sidang harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
2. MK memeriksa dugaan pelanggaran
- MK memeriksa dan memutus apakah pendapat DPR terbukti secara hukum.
- Pemeriksaan dilakukan paling lama 90 hari sejak permintaan DPR diterima.
3. DPR meneruskan usul kepada MPR
- Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR melalui sidang paripurna.
- Putusan MK belum otomatis memberhentikan presiden atau wakil presiden.
4. MPR mengambil keputusan
- MPR wajib menggelar sidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan DPR.
- Presiden atau wakil presiden yang diusulkan untuk diberhentikan diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
- Sidang harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR.
- Pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
- Dengan demikian, keputusan akhir pemakzulan berada di tangan MPR setelah melalui pemeriksaan hukum oleh MK.
