SulawesiPos.com – Nama Jenderal TNI (Purn.) Andi Muhammad Jusuf Amir atau lebih dikenal dengan Jenderal M. Jusuf kembali menjadi perhatian publik.
Putra asli Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, ini mendapatkan pengakuan negara atas perjalanan panjang pengabdiannya kepada bangsa dan negara melalui penganugerahan gelar Pahlawan Nasional.
Jenderal M. Jusuf bukan sosok biasa dalam sejarah Indonesia. Ia merupakan salah satu tokoh militer yang pernah menduduki jabatan strategis, mulai dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Menteri Pertahanan dan Keamanan, sejumlah jabatan menteri, hingga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Perjalanan hidupnya menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan, militer, dan pemerintahan Indonesia.
Lahir di Kajuara, Tumbuh dengan Semangat Perjuangan
Jenderal M. Jusuf memiliki nama lengkap Andi Muhammad Jusuf Amir. Ia lahir di Kajuara, Kabupaten Bone, pada 23 Juni 1928.
Ia merupakan putra Andi Tappu Amir Arung Kajuara dan Petta Bunga. Berasal dari keluarga bangsawan Bugis, nama Andi melekat sebagai gelar kebangsawanan dalam tradisi masyarakat Bugis.
Pendidikan dasarnya ditempuh di Hollandsch Inlandsche School (HIS) di Watampone. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang MULO dan SMA.
Semangat perjuangannya mulai terlihat ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Saat usianya masih sekitar 17 tahun, M. Jusuf bergabung dengan kelompok pemuda pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Pada akhir 1945, ia berangkat ke Pulau Jawa menggunakan kapal pinisi dari Makassar. Di Yogyakarta, ia bergabung dalam perjuangan melalui organisasi Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS).
Dari sinilah perjalanan panjangnya di dunia militer dimulai. Meniti Karier Militer hingga Pimpin Kodam Hasanuddin
Karier militer M. Jusuf terus berkembang. Ia pernah menjadi ajudan Letkol Kahar Muzakkar di lingkungan Komando Markas ALRI Pangkalan X di Yogyakarta.
Pada 1949, ia memperoleh pangkat Kapten di Corps Polisi Militer (CPM). Selanjutnya, ia bertugas dalam Komisi Militer untuk Indonesia Timur.
Sejumlah jabatan militer kemudian dipercayakan kepadanya, termasuk Kepala Staf Resimen Infanteri RI-24 di Manado, Asisten II bidang Operasi TT-VII/TTIT, hingga Kepala Staf Resimen Hasanuddin.
Pada 1959, M. Jusuf dipercaya memimpin Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara. Ia kemudian menjadi Panglima Kodam XIV/Hasanuddin pada periode 1960–1964.
Pengalaman memimpin pasukan di kawasan Indonesia Timur menjadi salah satu bekal penting yang mengantarkannya ke tingkat kepemimpinan militer nasional.
Untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, ia juga mengikuti berbagai pendidikan militer, termasuk pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD), kursus lintas udara, serta pendidikan militer di Amerika Serikat.
Dari Panglima hingga Menteri di Pemerintahan
Memasuki era pemerintahan Presiden Soekarno, M. Jusuf mulai dipercaya mengemban tanggung jawab di pemerintahan.
Pada 1964, ia ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian Ringan. Selanjutnya, ia menduduki sejumlah jabatan menteri lainnya, termasuk Menteri Perindustrian Dasar dan Menteri Perdagangan.
Kariernya berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ia kembali dipercaya menjadi Menteri Perindustrian pada periode 1968–1978.
Puncak perjalanan kariernya di bidang militer dan pertahanan terjadi pada 1978.
Presiden Soeharto menunjuk M. Jusuf sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI. Jabatan tersebut diembannya hingga 1983.
Sebagai Panglima ABRI ke-7, ia menjadi salah satu tokoh sentral dalam struktur pertahanan dan keamanan nasional pada masa itu.
Namanya juga tercatat dalam sejarah peristiwa Supersemar. Ia merupakan salah satu tokoh militer yang hadir dalam rangkaian peristiwa politik nasional pada 11 Maret 1966.
Dipercaya Memimpin BPK Selama Dua Periode
Setelah menyelesaikan tugas sebagai Menhankam/Pangab pada 1983, pengabdian M. Jusuf tidak berhenti.
Ia dipercaya menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga negara yang memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Jabatan tersebut diembannya selama dua periode, yakni 1983–1988 dan 1988–1993.
Pengalaman panjangnya di dunia militer dan pemerintahan menjadi bagian dari perjalanan pengabdian yang kemudian dikenang dalam sejarah Indonesia.
Menanggalkan Gelar Kebangsawanan, Dikenal Dekat dengan Rakyat
Salah satu sisi menarik dari kehidupan Jenderal M. Jusuf adalah sikapnya terhadap gelar kebangsawanan.
Meski berasal dari keluarga bangsawan Bugis dan berhak menyandang gelar Andi, ia memilih menanggalkan gelar tersebut pada 1957 dan tidak lagi menggunakannya.
Sikap itu mencerminkan keinginannya untuk bergaul tanpa sekat kebangsawanan. Ia dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat dan prajurit yang dipimpinnya.
Dalam perjalanan kepemimpinannya, M. Jusuf juga dikenal memiliki perhatian besar terhadap kedekatan antara TNI dan rakyat.
Selain pengabdian di bidang militer dan pemerintahan, namanya juga dikaitkan dengan prakarsa pembangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami di Makassar, yang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan di kawasan Indonesia Timur.
Wafat di Makassar, Namanya Tetap Dikenang
Jenderal M. Jusuf meninggal dunia di Makassar pada 8 September 2004 dalam usia 76 tahun.
Ia meninggalkan seorang istri, Elly Saelan, dan seorang putra, Jaury Jusuf Putra, yang telah lebih dahulu meninggal dunia.
Kepergiannya tidak menghapus jejak pengabdian yang telah ditorehkannya. Nama M. Jusuf tetap menjadi bagian penting dari sejarah militer dan pemerintahan Indonesia.
Pahlawan Nasional, Kebanggaan Tanah Bone
Lebih dari dua dekade setelah wafatnya, Jenderal M. Jusuf memperoleh pengakuan negara melalui penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada momentum Hari Pahlawan, 10 November 2026.
Penganugerahan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan.
Sosok yang lahir dari Kajuara ini membuktikan bahwa putra daerah dapat mengambil peran penting dalam perjalanan bangsa, bahkan dipercaya menduduki jabatan tertinggi di lingkungan militer dan pemerintahan.
Bagi masyarakat Bone, Jenderal M. Jusuf bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah bagian dari identitas dan kebanggaan daerah.
Tokoh nasional asal Kabupaten Bone, Dr. Andi Muh. Yuslim Patawari, S.ST.PI., M.P. (AYP), menyampaikan apresiasi atas rencana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal TNI (Purn.) Andi Muhammad Jusuf Amir atau yang lebih dikenal dengan nama Jenderal M. Jusuf.
AYP menilai, penganugerahan tersebut merupakan bentuk perhatian dan pengakuan negara terhadap jasa, pengabdian, serta perjuangan putra terbaik bangsa yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.
Sebagai putra Bugis Bone, AYP mengaku turut merasakan kebanggaan atas penghargaan yang akan diberikan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Tentu kita merasa bangga. Karena ada perhatian dan pengakuan negara terhadap perjuangan almarhum Jenderal Jusuf,” ungkap AYP, Senin 9 November 2026.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal TNI (Purn.) Andi Muhammad Jusuf Amir dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, Selasa, 10 November 2026, di Istana Negara, Jakarta.
Penganugerahan tersebut menjadi pengakuan negara atas pengabdian panjang putra Kajuara, Kabupaten Bone, yang telah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan sejarah Indonesia. (kar)
