SulawesiPos.com – Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Polri setelah Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menyatakan ia melakukan pelanggaran etik terkait dugaan penyadapan ilegal. Putusan yang dibacakan di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026), langsung direspons Ahrie dengan pengajuan banding.
Sidang berlangsung sekitar 11 jam, mulai pukul 09.00 hingga 20.10 WIB. Dalam putusannya, majelis menyatakan Ahrie melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan perkara etik itu berkaitan dengan penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk penyadapan yang tidak sesuai prosedur ketika Ahrie bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” ujar Johnny dalam keterangan resmi Polri.
Terhadap putusan tersebut, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Permohonan itu akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku di internal Polri.
Proses Etik dan Pidana Berjalan Terpisah
PTDH merupakan sanksi dalam proses etik internal Polri, sedangkan perkara pidana Ahrie masih berjalan di Bareskrim. Ahrie ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2026 dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik.
Bareskrim menyebut dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025-2026 dan menyasar nomor Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Rincian sasaran tersebut masih merupakan bagian dari konstruksi penyidikan dan belum menjadi putusan pengadilan.
Dalam perkara itu, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November. Irjen Slamet Uliandi kemudian ditetapkan sebagai tersangka keempat pada 5 November 2026.
Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait penyadapan melawan hukum, akses tanpa hak ke sistem elektronik, serta penghapusan atau perubahan informasi elektronik. Status tersangka tidak sama dengan putusan bersalah karena proses pembuktian pidana masih berlangsung.
Karier Ahrie Sonta Sebelum Dipecat
Ahrie Sonta merupakan lulusan Akademi Kepolisian 2002. Sebelum terseret perkara ini, ia pernah menjadi Sekretaris Pribadi Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan terpilih sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto dari unsur Polri pada Oktober 2024.
Kapolri ketika itu menyebut Ahrie terpilih setelah mengikuti seleksi bersama enam peserta lain dari Polri.
“Sudah resmi, tinggal menunggu untuk diaktifkan. Saat ini masih menjalani masa orientasi,” kata Listyo Sigit pada Oktober 2024.
Dalam mutasi Polri melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, Ahrie ditugaskan sebagai Kepala Divisi Hukum Polri. Ia baru sekitar satu bulan menempati jabatan tersebut sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani sidang etik.
Ahrie juga dikenal pernah terlibat dalam operasi penangkapan buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, di Malaysia pada 2020. Sebelumnya, ia bertugas di sejumlah fungsi kewilayahan, reserse, Divpropam, lingkungan pimpinan Polri, dan Mabes Polri.
Catatan Penugasan di Kawasan Sulawesi
Bagi pembaca Sulawesi Selatan, rekam jejak Ahrie memiliki konteks regional meski tidak ditemukan keterangan bahwa ia pernah menjabat di Polda Sulsel. Detikcom mencatat Ahrie pernah ditugaskan dalam operasi kepolisian di Sulawesi Tengah sebelum melanjutkan penugasan hingga Papua.
Catatan itu berbeda dari riwayat tugas kewilayahannya di Polda Sumatra Selatan, Jawa Timur, dan Polda Metro Jaya. Tidak ada informasi dalam sumber yang diperiksa mengenai keterlibatan institusional Polda Sulsel dalam perkara penyadapan tersebut.
Setelah putusan KKEP tingkat pertama, perhatian berikutnya tertuju pada proses banding Ahrie dan perkembangan penyidikan pidana terhadap empat perwira tinggi Polri. Polri menyatakan sidang etik terhadap personel lain yang diduga melanggar akan dilanjutkan dan hasilnya disampaikan kepada publik.
*Tag:*
*Meta Description:*
