SulawesiPos.com – Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia. Usulan tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi dan akan dibacakan dalam rapat paripurna, Kamis (12/11/2026).
Penerimaan usulan tersebut berlangsung dalam rapat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Saan mengatakan, berdasarkan tanda tangan yang diserahkan masing-masing perwakilan pengusul, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mengajukan HMP.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.
Adapun rincian anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, dan Demokrat 18 orang.
“Dari Fraksi PDI Perjuangan 14 orang. Fraksi Partai Golkar 11 orang. Fraksi Gerindra 11 orang. Fraksi NasDem 19 orang. Fraksi PKB 18 orang. Fraksi PKS 28 orang. Fraksi PAN 1 orang. Dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang. Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” sambungnya.
Saan menegaskan pimpinan DPR menghormati usulan tersebut. Pihaknya telah menerima pengajuan HMP dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.
“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” imbuh dia.
Dalam rapat tersebut, delapan fraksi DPR turut mengirimkan perwakilannya. Dari Fraksi PDI Perjuangan hadir Abidin Fikri dan Dolfie Othniel Frederic. Fraksi Gerindra diwakili Aziz Subekti dan Bahtra Banong.
Sementara Fraksi Golkar dihadiri Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Bambang Patijaya, dan Abraham Sirdjadja. Dari Fraksi NasDem hadir Fauzi Amro, Sugeng Suparwoto, Martin Manurung, dan Ujung Bey.
Kemudian, Fraksi PKB diwakili M Khozin dan Sudjatmiko. Fraksi Demokrat diwakili Benny K Harman dan Hinca Pandjaitan.
Adapun Fraksi PKS diwakili Mardani Ali Sera, sedangkan Fraksi PAN diwakili Syarifudin Sudding.
