KPK

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan kesiapannya memimpin KPK dengan syarat pengesahan RUU hukuman mati.

KPK ungkap 73 kuota jalur mandiri Fakultas Kedokteran Unsoed diduga disiapkan untuk calon mahasiswa yang dimintai uang. KPK juga mengungkap aliran hingga Rp1,12 miliar.

KPK mendalami jumlah calon mahasiswa baru yang diduga terkait kasus pemerasan dan gratifikasi di Unsoed. Penyidikan mencakup dugaan uang Rp 650 juta, Rp 680 juta-Rp 1,12 miliar.

KPK mengungkap orang tua calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unsoed diduga diminta Rp650 juta melalui perantara pada jalur mandiri Agustus 2026, tetapi anak yang didaftarkan tetap tidak lulus. Kasus ini menjadi bagian dari perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat enam tersangka.

KPK menetapkan Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq dan Wakil Rektor III Norman Arie Prayoga sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Enam orang ditahan, sementara penyidik menyita uang tunai Rp665 juta dan saldo rekening sekitar Rp99 juta.

Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Prof Akhmad Sodiq, diamankan KPK dalam OTT yang diduga berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Total 14 orang diamankan, sementara sembilan orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan intensif.

KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv pada Rabu, 19 Agustus 2026, dalam kasus dugaan gratifikasi sekurang-kurangnya Rp20,7 miliar. Penyidik juga mengusut dugaan penyalahgunaan pengaruh jabatan Haniv untuk mencari sponsor fashion show anaknya.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas didakwa merugikan keuangan negara Rp622,09 miliar dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Jaksa KPK juga menyebut Yaqut diduga menerima USD271.500 dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2026.

Jaksa KPK membeberkan rincian aliran dana yang diduga memperkaya mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dalam perkara korupsi kuota haji 2023-2024. Dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2026, nilai yang disebut mengalir ke Gus Alex mencapai sekitar Rp93,6 miliar.

KPK menahan empat dari lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pada Senin, 10 Agustus 2026. Perkara ini diduga bermula dari pengondisian pengadaan lewat enam agensi, selisih pembayaran ke media, dan aliran dana non-budgeter.

KPK menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi penempatan iklan Bank BJB Tahun Anggaran 2021-2023 dengan dugaan kerugian negara Rp223,6 miliar. Mantan Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi belum ditahan karena mengajukan penjadwalan ulang pemeriksaan dengan alasan sakit.

KPK menduga mantan Direktur Pemasaran dan Korporasi Jasindo Untung Hadi Santosa memerintahkan pembayaran komisi fiktif dalam proyek asuransi perkapalan PT Pelni. Skema itu disebut membuat 93-95 persen komisi kembali ke Jasindo Cabang Jakarta Menteng dan menimbulkan kerugian negara Rp15,602 miliar.

Setya Budi Dias Oktavianto adalah anggota Polri yang diperbantukan ke KPK sebagai staf administrasi. Dalam perkara Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, KPK menduga ia membocorkan informasi penanganan perkara kepada ayahnya hingga dipakai sebagai pintu pemerasan.

KPK mengungkap barang bukti senilai Rp2,7 miliar dalam OTT yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Uang tunai, buku rekening, hingga koper berisi ratusan juta rupiah ditemukan di sejumlah lokasi berbeda.

KPK resmi menahan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro setelah OTT pada 28 Juli 2026 dan menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka. Perkara yang naik ke tahap penyidikan itu dibagi ke dua klaster, sementara barang bukti uang yang disita dise

Enam orang hasil OTT Pemalang tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 29 Juli 2026. Salah satunya Noor Faizah Maenofie, istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, sementara total 21 orang diamankan dalam operasi ini.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produksi gula nasional. Salah satu kebijakan barunya, semua pabrik pengolahan gula wajib memiliki kebun tebu sendiri.

LHKPN Anom Widiyantoro yang dilaporkan pada 26 Maret 2026 kembali menjadi sorotan setelah Bupati Pemalang itu terjaring OTT KPK. Dalam laporan periodik 2025, Anom tercatat memiliki harta bersih Rp21,31 miliar, dengan aset terbesar berupa 18

Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang yang baru dilantik pada 20 Februari 2025, terjaring OTT KPK pada Selasa, 28 Juli 2026. Penindakan ini membuat rekam jejak mantan petinggi BUMN itu kembali disorot, dari latar pendidikan, karier korporasi, hingga kemenangan politiknya di Pilkada 2024.

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada Selasa malam, 28 Juli 2026. Sejumlah pihak dibawa ke Polres Pemalang untuk diperiksa, sementara ruang Kepala DPUPR dan dua rumah di Perumahan Mutiara Residence disegel saat KPK masih menelusuri konstruksi perkara.

Febrie Adriansyah resmi ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK sejak Jumat malam, 24 Juli 2026. Ia ditempatkan di sel biasa, sementara KPK menegaskan rutan itu diawasi berlapis dan skema penitipan tahanan Kejaksaan Agung di sana bukan kali pertama terjadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini pada 20 Juli 2026. OTT ini diduga terkait benturan kepentingan dalam pengadaan proyek, suap, dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lombok Barat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap satu orang pihak swasta di Jakarta, menambah daftar pihak yang diperiksa intensif menjadi delapan orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status penanganan perkara Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ke tahap penyidikan setelah operasi tangkap tangan (OTT). Delapan orang, termasuk Bupati, masih menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan suap dan gratifikasi.

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin malam, 20 Juli 2026, usai diamankan dalam operasi tangkap tangan di rumah dinasnya. Dalam operasi itu, total 19 orang ikut terjaring dan tujuh di antaranya, termasuk bupati, dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lanjutan.

KPK OTT Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Ahmad Zaini. Sejumlah ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, termasuk ruang kerja bupati, tampak disegel pada Senin (20/7/2026).

KPK ungkap tingginya ongkos politik jadi salah satu faktor kepala daerah masih terjerat korupsi. KPK mengusulkan kampanye digital, transparansi pendanaan politik, dan perbaikan sistem pembiayaan pemilu untuk menekan risiko korupsi.

Kejagung membentuk tim penyidik khusus berisi sembilan jaksa senior, sebagian besar mantan jaksa KPK, untuk menangani pengembangan kasus yang menjerat Febrie Adriansyah.

KPK menggeledah rumah anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi di Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2026. Penggeledahan itu dilakukan untuk melengkapi penyidikan kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

KPK mulai menyiapkan langkah supervisi terhadap penanganan kasus yang menyeret eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Namun, lembaga antirasuah menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih perkara yang saat ini berproses di Kejaksaan Agung.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai penanganan dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah lebih tepat ditangani KPK. Ia menilai langkah itu penting untuk menghindari konflik kepentingan jika perkara tetap diproses di institusi yang berkaitan langsung dengan pihak yang diperiksa.

Penanganan perkara yang menyeret Febrie Adriansyah sebagai tersangka kini tidak hanya melibatkan Polri dan Kejaksaan Agung, tetapi juga disupervisi KPK serta diawasi Panja Komisi III DPR. Pengawasan berlapis itu difokuskan pada tiga kasus dugaan korupsi, yakni batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel.

KPK menyita barang bukti senilai Rp21,2 miliar dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Uang tunai, valas, dan 25 keping emas seberat total 2,5 kilogram diamankan dari ruang kerja pejabat hingga dua brankas milik bupati.

KPK menyatakan bisa mengambil alih kasus terkait eks Jampidsus Febrie Adriansyah jika penanganannya mandek, tetapi langkah itu tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan dugaan.

Penyidik Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menutup identitas foto keluarga yang disita dari rumah mewah di Sentul dalam pengusutan tiga perkara korupsi BUMN. Polisi menyebut langkah itu diambil untuk menjaga privasi keluarga.

Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menggandeng KPK dalam pengusutan tiga dugaan korupsi besar di PT PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Hingga Jumat, 10 Juli 2026, penyidik menyatakan sudah memeriksa sedikitnya 15 saksi.

Temuan uang tunai, emas batangan, hingga aset bernilai besar di rumah, apartemen, atau safe deposit box kembali menjadi pola yang berulang dalam sejumlah perkara korupsi pejabat di Indonesia. Dari kasus Zarof Ricar, Lukas Enembe, Rafael Alun Trisambodo, hingga perkara bansos yang menjerat Juliari Batubara, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama: mengapa uang dalam jumlah jumbo kerap bersembunyi di ruang-ruang privat.

KPK masih mendalami jumlah uang dalam amplop yang disebut diberikan Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Amby kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pendalaman itu dilakukan lewat pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat kepala daerah tersebut.

KPK mengamankan logam mulia, uang tunai rupiah, serta valuta asing dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Barang bukti yang turut mencakup dolar Australia dan dolar Singapura itu diduga berkaitan dengan perkara pemerasan terhadap perangkat daerah.

KPK menduga Bupati Sukoharjo Etik Suryani memeras perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Meski konstruksi perkara belum dibuka penuh, KPK sudah menegaskan arah kasus ini: dugaan tekanan dari pucuk pimpinan kepada anak buah di biro

Kasus dugaan pemerasan anak buah oleh kepala daerah kembali mencuat setelah OTT KPK terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dalam beberapa tahun terakhir, pola serupa juga muncul pada perkara yang menjerat wali kota hingga gubernur.

KPK resmi menahan mantan Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono dalam kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, dengan nilai perkara sekitar Rp17 miliar dan dugaan fee proyek 10 persen.

KPK menegaskan pengembalian amplop yang diakui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak serta-merta menghapus unsur pidana. Penyidik masih mendalami alasan pemberian uang oleh Bupati Kuantan Singingi dan konteks pertemuan yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi pelepasan kawasan hutan.

KPK mengungkap barang bukti bernilai besar dalam OTT yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin, mulai dari 55 kilogram logam diduga platinum, uang tunai dan valas senilai Rp1,22 miliar, hingga dua rekening dengan saldo sekitar Rp2,27 miliar.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan kronologi pertemuannya dengan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dan menegaskan amplop yang ditinggalkan usai audiensi telah dikembalikan pada 12 Juni 2026, atau 17 hari sebelum OTT KPK di Kuansing.

KPK mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah dan tujuh orang dalam OTT yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin. Uang itu diduga terkait fee proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat.

Bupati Langkat Syah Afandin ditangkap KPK saat menghadiri rangkaian HUT APKASI di Deli Serdang, Kamis 2 Juli 2026. Di tengah operasi tangkap tangan itu, harta kekayaannya ikut disorot karena tercatat sekitar Rp10,6 miliar.

KPK memanggil Anggota DPR RI Nabil Husien berkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memeriksa seluruh pejabat imigrasi di Bali, pasca penggeledahan di kantor Imigrasi Bali, dalam kasus Korupsi Eks Wamen Imipas, Silmy Karim.

KPK mengingatkan partai politik menerapkan prinsip kehati-hatian dalam merekrut kader setelah mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, menyatakan bergabung dengan PSI.

KPK memastikan tidak menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi MBG yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung, sambil tetap mengawal perbaikan tata kelola program.

KPK menggeledah Kantor Imigrasi Denpasar terkait penyidikan dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA yang menjerat Silmy Karim.

KPK memeriksa Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi untuk tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur, memenuhi penjadwalan ulang pemeriksaan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Usai diperiksa, Fuad membantah adanya transaksi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.

KPK menyebut kehadiran Fitri Assiddikki penting untuk menelusuri aliran dana dan aset dalam kasus dugaan korupsi CSR BI-OJK yang menjerat Heri Gunawan dan Satori.

KPK mendalami pengisian kuota haji tambahan sekaligus menelusuri aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Audit BPK mencatat potensi kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti mobil Mitsubishi Pajero dan uang tunai ratusan juta rupiah dalam kasus dugaan suap audit BPK yang melibatkan Bupati Muara Enim, Edison.

KPK menangkap lima ASN BPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap yang menyeret Bupati Muara Enim, Edison. Kasus ini diduga berkaitan dengan pengadaan smart board serta temuan BPK dengan total aliran suap mencapai Rp500 juta.

KPK mengungkap kronologi OTT Bupati Muara Enim Edison. Diduga ada suap Rp500 juta terkait proyek Disdikbud serta setoran proyek dari sejumlah rekanan.

KPK dan Akademi Kepolisian (Akpol) berkolaborasi strategis untuk membangun budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan calon perwira Polri melalui pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi (PAK) ke dalam kurikulum dan penguatan kapasitas tenaga pendidik

KPK menahan dua tersangka, ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan ASR selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, dalam kasus korupsi pembagian kuota haji tahun 2023-2024.

KPK resmi menahan Ismail Adham dan Asrul Azis Taba dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Total empat tersangka kini telah ditahan.

ICW mendesak KPK menggunakan pasal TPPU dalam kasus korupsi izin tinggal WNA yang menjerat Silmy Karim guna menelusuri aliran dana dan pihak terkait.

KPK menyita sejumlah kendaraan mewah dari kediaman Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan nonaktif Silmy Karim di Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi pengurusan izin tinggal WNA.

KPK menyambut putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak gugatan Paulus Tannos. Putusan tersebut dinilai membuka jalan percepatan ekstradisi buronan kasus e-KTP.

KPK membongkar penggunaan kode “Malaikat”, “Vokalis”, dan “Gitaris” dalam skema pembagian uang dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat Silmy Karim dan tujuh tersangka lainnya.

Immanuel Ebenezer (Noel) menyebut penangkapan Dadan Hindayana dan Silmy Karim bukan akhir kasus korupsi, melainkan awal dari gelombang penindakan yang berpotensi melibatkan lebih banyak pejabat.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatan Wamen Imipas setelah ditetapkan dan ditahan KPK. Pemerintah menegaskan menghormati proses hukum yang berjalan.

KPK mengungkap dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA dan memaparkan temuan transaksi Rp366,7 miliar yang melibatkan puluhan ASN di lingkungan Imigrasi.

Silmy Karim dikenal sebagai mantan Direktur Utama Pindad dan Krakatau Steel sebelum menjabat Dirjen Imigrasi serta Wamen Imipas. Kini ia menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA.

Kemenimipas mendukung penuh proses hukum terhadap Silmy Karim dan pejabat Imigrasi yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Kementerian juga menonaktifkan pejabat terkait serta memastikan layanan publik tetap berjalan normal.

Mensesneg menegaskan pemerintah menghormati proses hukum terhadap Silmy Karim dan memastikan pelayanan di Kementerian Imipas tetap berjalan normal.

KPK menetapkan Wamen Imipas Silmy Karim dan tujuh pejabat Imigrasi sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen keimigrasian WNA. Nilai perkara disebut mencapai ratusan miliar rupiah.

menggelar OTT terhadap sejumlah pejabat Imigrasi Jakarta Barat, termasuk kepala kantor. Kasus ini diduga terkait praktik pemerasan dan suap dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing.

KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 untuk mencegah gratifikasi dan korupsi dalam pelaksanaan SPMB. Lembaga antirasuah itu menyoroti masih adanya pungli, titipan siswa, hingga manipulasi data dalam penerimaan peserta didik.

KPK mendalami peran Anggota DPR RI Anwar Sadad dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jatim melalui pemeriksaan enam saksi di Probolinggo.

KPK mendalami dugaan pemberian fasilitas kendaraan kepada pejabat Bea Cukai dalam kasus korupsi importasi barang yang diduga terkait praktik gratifikasi.

KPK mendalami dugaan transaksi penukaran valas yang melibatkan tersangka Sisprian Subiaksono dalam kasus suap importasi dan gratifikasi di lingkungan Bea Cukai.

Sidang dugaan suap Blueray Cargo mengungkap adanya pertemuan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama dan Bos Blueray John Field di Hotel Borobudur pada Juli 2025.

KPK memeriksa eks Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024. Pemeriksaan terkait perannya sebagai Menteri Agama Ad Interim tahun 2022.

KPK memeriksa Muhadjir Effendy sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023–2024 terkait perannya sebagai Menteri Agama ad interim pada 2022.

KPK membuka peluang menetapkan tersangka baru dalam kasus suap Bea Cukai setelah menemukan dugaan perintangan penyidikan saat penggeledahan rumah Heri Black di Semarang.

Kuasa hukum Ahmad Dedi membantah kliennya terlibat kasus suap importasi dan menegaskan sikap bungkam usai diperiksa KPK dilakukan demi menghormati proses hukum.

Mensos Gus Ipul memastikan tidak ada kebocoran anggaran dalam pengadaan program Sekolah Rakyat, termasuk pengadaan sepatu siswa senilai Rp27 miliar yang tengah menjadi sorotan.

Mensos Gus Ipul mendatangi KPK untuk meminta pengawasan dan masukan terkait pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat agar bebas dari praktik korupsi.

Dua eks pejabat Pertamina divonis penjara dalam kasus korupsi LNG dengan kerugian negara USD 113 juta, namun hukumannya lebih ringan dari tuntutan jaksa.

KPK menyatakan siap menghadapi praperadilan yang diajukan eks Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, seraya menegaskan proses penyidikan telah sesuai hukum.

Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pimpinan KPK, dari wajib mundur menjadi cukup nonaktif dari jabatan sebelumnya demi menjaga fleksibilitas dan kepastian hukum.

Sebanyak 27.969 bidang tanah di Sulawesi Selatan belum bersertifikat. KPK mengingatkan potensi sengketa lahan dan korupsi, serta mendorong percepatan sertifikasi untuk pengamanan aset dan peningkatan PAD.

KPK mengungkap adanya pihak yang mengklaim bisa mengatur kasus Bea Cukai, dan menegaskan hal tersebut merupakan modus penipuan di tengah penyidikan korupsi.

Bahlil Lahadalia menyatakan Golkar tidak keberatan dengan usulan KPK soal pembatasan masa jabatan ketua umum, namun menegaskan tiap partai punya mekanisme sendiri.

KPK mencatat 31 hakim terlibat korupsi sejak 2004–2025 dan menggandeng Mahkamah Agung untuk memperkuat integritas peradilan melalui pelatihan antikorupsi berbasis studi kasus.

KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari sistem internal partai dan biaya politik tinggi, serta mendorong revisi regulasi dan pembatasan uang tunai untuk mencegah politik uang.

Partai Golkar menyatakan tidak keberatan dengan usulan KPK soal batas jabatan ketua umum, namun menilai demokrasi internal lebih penting.

KPK memastikan peran bos Maktour dalam kasus korupsi kuota haji akan diungkap terang di persidangan, dengan kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

KPK mengusulkan reformasi besar pada partai politik, mulai dari sistem kaderisasi, kurikulum pendidikan politik, hingga transparansi keuangan untuk mencegah korupsi.

KPK mengungkap dana hasil korupsi kerap mengalir untuk membiayai gaya hidup wanita simpanan dan menjadi modus TPPU pasif. Penerima dana berisiko jerat hukum.

KPK mengungkap berbagai modus fraud di pasar modal, mulai dari penyalahgunaan dana nasabah hingga manipulasi pasar, serta mendorong penguatan integritas korporasi.

Gerindra Jawa Timur menegaskan Bupati Tulungagung Gatut Sunu belum menjadi kader resmi, meski pernah diusung pada Pilkada 2024, di tengah kasus OTT KPK yang menjeratnya.

KPK mengungkap kronologi OTT Bupati Tulungagung yang bermula dari laporan warga hingga dugaan pemerasan dan pengaturan proyek.