KPK

Kejagung membentuk tim penyidik khusus berisi sembilan jaksa senior, sebagian besar mantan jaksa KPK, untuk menangani pengembangan kasus yang menjerat Febrie Adriansyah.

KPK menggeledah rumah anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi di Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2026. Penggeledahan itu dilakukan untuk melengkapi penyidikan kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

KPK mulai menyiapkan langkah supervisi terhadap penanganan kasus yang menyeret eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Namun, lembaga antirasuah menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih perkara yang saat ini berproses di Kejaksaan Agung.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai penanganan dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah lebih tepat ditangani KPK. Ia menilai langkah itu penting untuk menghindari konflik kepentingan jika perkara tetap diproses di institusi yang berkaitan langsung dengan pihak yang diperiksa.

Penanganan perkara yang menyeret Febrie Adriansyah sebagai tersangka kini tidak hanya melibatkan Polri dan Kejaksaan Agung, tetapi juga disupervisi KPK serta diawasi Panja Komisi III DPR. Pengawasan berlapis itu difokuskan pada tiga kasus dugaan korupsi, yakni batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel.

KPK menyita barang bukti senilai Rp21,2 miliar dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Uang tunai, valas, dan 25 keping emas seberat total 2,5 kilogram diamankan dari ruang kerja pejabat hingga dua brankas milik bupati.

KPK menyatakan bisa mengambil alih kasus terkait eks Jampidsus Febrie Adriansyah jika penanganannya mandek, tetapi langkah itu tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan dugaan.

Penyidik Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menutup identitas foto keluarga yang disita dari rumah mewah di Sentul dalam pengusutan tiga perkara korupsi BUMN. Polisi menyebut langkah itu diambil untuk menjaga privasi keluarga.

Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menggandeng KPK dalam pengusutan tiga dugaan korupsi besar di PT PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Hingga Jumat, 10 Juli 2026, penyidik menyatakan sudah memeriksa sedikitnya 15 saksi.

Temuan uang tunai, emas batangan, hingga aset bernilai besar di rumah, apartemen, atau safe deposit box kembali menjadi pola yang berulang dalam sejumlah perkara korupsi pejabat di Indonesia. Dari kasus Zarof Ricar, Lukas Enembe, Rafael Alun Trisambodo, hingga perkara bansos yang menjerat Juliari Batubara, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama: mengapa uang dalam jumlah jumbo kerap bersembunyi di ruang-ruang privat.

KPK masih mendalami jumlah uang dalam amplop yang disebut diberikan Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Amby kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pendalaman itu dilakukan lewat pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat kepala daerah tersebut.

KPK mengamankan logam mulia, uang tunai rupiah, serta valuta asing dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Barang bukti yang turut mencakup dolar Australia dan dolar Singapura itu diduga berkaitan dengan perkara pemerasan terhadap perangkat daerah.

KPK menduga Bupati Sukoharjo Etik Suryani memeras perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Meski konstruksi perkara belum dibuka penuh, KPK sudah menegaskan arah kasus ini: dugaan tekanan dari pucuk pimpinan kepada anak buah di biro

Kasus dugaan pemerasan anak buah oleh kepala daerah kembali mencuat setelah OTT KPK terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dalam beberapa tahun terakhir, pola serupa juga muncul pada perkara yang menjerat wali kota hingga gubernur.

KPK resmi menahan mantan Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono dalam kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, dengan nilai perkara sekitar Rp17 miliar dan dugaan fee proyek 10 persen.

KPK menegaskan pengembalian amplop yang diakui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak serta-merta menghapus unsur pidana. Penyidik masih mendalami alasan pemberian uang oleh Bupati Kuantan Singingi dan konteks pertemuan yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi pelepasan kawasan hutan.

KPK mengungkap barang bukti bernilai besar dalam OTT yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin, mulai dari 55 kilogram logam diduga platinum, uang tunai dan valas senilai Rp1,22 miliar, hingga dua rekening dengan saldo sekitar Rp2,27 miliar.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan kronologi pertemuannya dengan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dan menegaskan amplop yang ditinggalkan usai audiensi telah dikembalikan pada 12 Juni 2026, atau 17 hari sebelum OTT KPK di Kuansing.

KPK mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah dan tujuh orang dalam OTT yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin. Uang itu diduga terkait fee proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat.

Bupati Langkat Syah Afandin ditangkap KPK saat menghadiri rangkaian HUT APKASI di Deli Serdang, Kamis 2 Juli 2026. Di tengah operasi tangkap tangan itu, harta kekayaannya ikut disorot karena tercatat sekitar Rp10,6 miliar.

KPK memanggil Anggota DPR RI Nabil Husien berkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memeriksa seluruh pejabat imigrasi di Bali, pasca penggeledahan di kantor Imigrasi Bali, dalam kasus Korupsi Eks Wamen Imipas, Silmy Karim.

KPK mengingatkan partai politik menerapkan prinsip kehati-hatian dalam merekrut kader setelah mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, menyatakan bergabung dengan PSI.

KPK memastikan tidak menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi MBG yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung, sambil tetap mengawal perbaikan tata kelola program.

KPK menggeledah Kantor Imigrasi Denpasar terkait penyidikan dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA yang menjerat Silmy Karim.

KPK memeriksa Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi untuk tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur, memenuhi penjadwalan ulang pemeriksaan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Usai diperiksa, Fuad membantah adanya transaksi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.

KPK menyebut kehadiran Fitri Assiddikki penting untuk menelusuri aliran dana dan aset dalam kasus dugaan korupsi CSR BI-OJK yang menjerat Heri Gunawan dan Satori.

KPK mendalami pengisian kuota haji tambahan sekaligus menelusuri aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Audit BPK mencatat potensi kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti mobil Mitsubishi Pajero dan uang tunai ratusan juta rupiah dalam kasus dugaan suap audit BPK yang melibatkan Bupati Muara Enim, Edison.

KPK menangkap lima ASN BPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap yang menyeret Bupati Muara Enim, Edison. Kasus ini diduga berkaitan dengan pengadaan smart board serta temuan BPK dengan total aliran suap mencapai Rp500 juta.

KPK mengungkap kronologi OTT Bupati Muara Enim Edison. Diduga ada suap Rp500 juta terkait proyek Disdikbud serta setoran proyek dari sejumlah rekanan.

KPK dan Akademi Kepolisian (Akpol) berkolaborasi strategis untuk membangun budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan calon perwira Polri melalui pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi (PAK) ke dalam kurikulum dan penguatan kapasitas tenaga pendidik

KPK menahan dua tersangka, ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan ASR selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, dalam kasus korupsi pembagian kuota haji tahun 2023-2024.

KPK resmi menahan Ismail Adham dan Asrul Azis Taba dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Total empat tersangka kini telah ditahan.

ICW mendesak KPK menggunakan pasal TPPU dalam kasus korupsi izin tinggal WNA yang menjerat Silmy Karim guna menelusuri aliran dana dan pihak terkait.

KPK menyita sejumlah kendaraan mewah dari kediaman Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan nonaktif Silmy Karim di Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi pengurusan izin tinggal WNA.

KPK menyambut putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak gugatan Paulus Tannos. Putusan tersebut dinilai membuka jalan percepatan ekstradisi buronan kasus e-KTP.

KPK membongkar penggunaan kode “Malaikat”, “Vokalis”, dan “Gitaris” dalam skema pembagian uang dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat Silmy Karim dan tujuh tersangka lainnya.

Immanuel Ebenezer (Noel) menyebut penangkapan Dadan Hindayana dan Silmy Karim bukan akhir kasus korupsi, melainkan awal dari gelombang penindakan yang berpotensi melibatkan lebih banyak pejabat.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatan Wamen Imipas setelah ditetapkan dan ditahan KPK. Pemerintah menegaskan menghormati proses hukum yang berjalan.

KPK mengungkap dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA dan memaparkan temuan transaksi Rp366,7 miliar yang melibatkan puluhan ASN di lingkungan Imigrasi.

Silmy Karim dikenal sebagai mantan Direktur Utama Pindad dan Krakatau Steel sebelum menjabat Dirjen Imigrasi serta Wamen Imipas. Kini ia menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA.

Kemenimipas mendukung penuh proses hukum terhadap Silmy Karim dan pejabat Imigrasi yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Kementerian juga menonaktifkan pejabat terkait serta memastikan layanan publik tetap berjalan normal.

Mensesneg menegaskan pemerintah menghormati proses hukum terhadap Silmy Karim dan memastikan pelayanan di Kementerian Imipas tetap berjalan normal.

KPK menetapkan Wamen Imipas Silmy Karim dan tujuh pejabat Imigrasi sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen keimigrasian WNA. Nilai perkara disebut mencapai ratusan miliar rupiah.

menggelar OTT terhadap sejumlah pejabat Imigrasi Jakarta Barat, termasuk kepala kantor. Kasus ini diduga terkait praktik pemerasan dan suap dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing.

KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 untuk mencegah gratifikasi dan korupsi dalam pelaksanaan SPMB. Lembaga antirasuah itu menyoroti masih adanya pungli, titipan siswa, hingga manipulasi data dalam penerimaan peserta didik.

KPK mendalami peran Anggota DPR RI Anwar Sadad dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jatim melalui pemeriksaan enam saksi di Probolinggo.

KPK mendalami dugaan pemberian fasilitas kendaraan kepada pejabat Bea Cukai dalam kasus korupsi importasi barang yang diduga terkait praktik gratifikasi.

KPK mendalami dugaan transaksi penukaran valas yang melibatkan tersangka Sisprian Subiaksono dalam kasus suap importasi dan gratifikasi di lingkungan Bea Cukai.

Sidang dugaan suap Blueray Cargo mengungkap adanya pertemuan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama dan Bos Blueray John Field di Hotel Borobudur pada Juli 2025.

KPK memeriksa eks Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024. Pemeriksaan terkait perannya sebagai Menteri Agama Ad Interim tahun 2022.

KPK memeriksa Muhadjir Effendy sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023–2024 terkait perannya sebagai Menteri Agama ad interim pada 2022.

KPK membuka peluang menetapkan tersangka baru dalam kasus suap Bea Cukai setelah menemukan dugaan perintangan penyidikan saat penggeledahan rumah Heri Black di Semarang.

Kuasa hukum Ahmad Dedi membantah kliennya terlibat kasus suap importasi dan menegaskan sikap bungkam usai diperiksa KPK dilakukan demi menghormati proses hukum.

Mensos Gus Ipul memastikan tidak ada kebocoran anggaran dalam pengadaan program Sekolah Rakyat, termasuk pengadaan sepatu siswa senilai Rp27 miliar yang tengah menjadi sorotan.

Mensos Gus Ipul mendatangi KPK untuk meminta pengawasan dan masukan terkait pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat agar bebas dari praktik korupsi.

Dua eks pejabat Pertamina divonis penjara dalam kasus korupsi LNG dengan kerugian negara USD 113 juta, namun hukumannya lebih ringan dari tuntutan jaksa.

KPK menyatakan siap menghadapi praperadilan yang diajukan eks Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, seraya menegaskan proses penyidikan telah sesuai hukum.

Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pimpinan KPK, dari wajib mundur menjadi cukup nonaktif dari jabatan sebelumnya demi menjaga fleksibilitas dan kepastian hukum.

Sebanyak 27.969 bidang tanah di Sulawesi Selatan belum bersertifikat. KPK mengingatkan potensi sengketa lahan dan korupsi, serta mendorong percepatan sertifikasi untuk pengamanan aset dan peningkatan PAD.

KPK mengungkap adanya pihak yang mengklaim bisa mengatur kasus Bea Cukai, dan menegaskan hal tersebut merupakan modus penipuan di tengah penyidikan korupsi.

Bahlil Lahadalia menyatakan Golkar tidak keberatan dengan usulan KPK soal pembatasan masa jabatan ketua umum, namun menegaskan tiap partai punya mekanisme sendiri.

KPK mencatat 31 hakim terlibat korupsi sejak 2004–2025 dan menggandeng Mahkamah Agung untuk memperkuat integritas peradilan melalui pelatihan antikorupsi berbasis studi kasus.

KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari sistem internal partai dan biaya politik tinggi, serta mendorong revisi regulasi dan pembatasan uang tunai untuk mencegah politik uang.

Partai Golkar menyatakan tidak keberatan dengan usulan KPK soal batas jabatan ketua umum, namun menilai demokrasi internal lebih penting.

KPK memastikan peran bos Maktour dalam kasus korupsi kuota haji akan diungkap terang di persidangan, dengan kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

KPK mengusulkan reformasi besar pada partai politik, mulai dari sistem kaderisasi, kurikulum pendidikan politik, hingga transparansi keuangan untuk mencegah korupsi.

KPK mengungkap dana hasil korupsi kerap mengalir untuk membiayai gaya hidup wanita simpanan dan menjadi modus TPPU pasif. Penerima dana berisiko jerat hukum.

KPK mengungkap berbagai modus fraud di pasar modal, mulai dari penyalahgunaan dana nasabah hingga manipulasi pasar, serta mendorong penguatan integritas korporasi.

Gerindra Jawa Timur menegaskan Bupati Tulungagung Gatut Sunu belum menjadi kader resmi, meski pernah diusung pada Pilkada 2024, di tengah kasus OTT KPK yang menjeratnya.

KPK mengungkap kronologi OTT Bupati Tulungagung yang bermula dari laporan warga hingga dugaan pemerasan dan pengaturan proyek.

KPK menetapkan Bupati Tulungagung sebagai tersangka usai OTT. Ia diduga memeras OPD hingga Rp 5 miliar dengan realisasi penerimaan Rp 2,7 miliar.

KPK mengungkap dana hasil pemerasan Bupati Tulungagung diduga digunakan untuk THR Forkopimda hingga kepentingan pribadi.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjaring OTT KPK hanya sehari setelah melantik perangkat desa. KPK menyita uang ratusan juta rupiah dan masih mendalami kasus.

Ahmad Sahroni mengungkap dirinya menjadi target penipuan berkedok KPK hingga Rp300 juta. Ia justru bekerja sama dengan aparat untuk menjebak pelaku yang kini telah ditangkap.

KPK memeriksa 10 saksi dalam kasus suap Bupati Rejang Lebong dengan dugaan fee proyek hingga 15 persen dari nilai proyek.

KPK mengingatkan potensi risiko korupsi dalam investasi Rp6,74 triliun di kawasan industri. Penguatan pengawasan, peran pemda, dan sistem monitoring menjadi kunci menjaga transparansi dan iklim investasi.

KPK membuka peluang memanggil Pansus Haji DPR untuk mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi kuota haji.

KPK menyita uang ratusan juta dan sejumlah barang bukti dari rumah Ono Surono terkait kasus korupsi ijon proyek di Bekasi.

Mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi demo di Kantor KPK menuntut pengusutan dugaan korupsi dana beasiswa lebih Rp13 miliar di UMI Makassar yang diduga berlangsung sejak 2020–2025.

KPK menetapkan dua tersangka baru dari pihak swasta dalam kasus korupsi kuota haji 2023–2024. Penyidik menemukan dugaan aliran dana ke pejabat Kemenag dengan kerugian negara Rp622 miliar.

KPK meluncurkan empat program kampanye antikorupsi 2026 dengan pendekatan kreatif, mulai dari festival film hingga teater.

KPK menyoroti kepatuhan LHKPN sektor legislatif yang baru mencapai 55 persen dan meminta DPR-DPRD segera meningkatkan transparansi.

KPK mencatat kepatuhan LHKPN mencapai 87,83 persen, namun sektor legislatif masih terendah dengan 55,14 persen.

KPK menemukan penyalahgunaan kendaraan dinas saat Lebaran dan meminta kepala daerah segera mengevaluasi guna mencegah potensi korupsi.

Pimpinan KPK dilaporkan ke Dewas terkait polemik tahanan rumah Yaqut yang dinilai tidak lazim dan berpotensi melanggar kode etik.

KPK meminta maaf atas polemik tahanan rumah Yaqut dan menegaskan keputusan tersebut murni kebijakan lembaga tanpa intervensi eksternal.

KPK membantah adanya intervensi dalam pengalihan status tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas, yang disebut berdasarkan prosedur hukum dan strategi penyidikan.

Foto Yaqut bersama keluarga yang viral disebut diambil saat tahanan rumah. Kuasa hukum menegaskan itu foto lama, sementara Yaqut kini kembali ditahan di rutan.

Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui program padat karya seperti MBG, koperasi desa, dan pembangunan satu juta rumah yang diproyeksikan menyerap jutaan tenaga kerja.

Yaqut mengaku bersyukur bisa berlebaran di rumah. KPK mengungkap GERD akut jadi alasan pengalihan penahanan, sebelum kini diproses kembali ke rutan.

KPK mengembalikan Yaqut ke rutan usai menjalani tahanan rumah. Proses pengalihan masih menunggu hasil tes kesehatan, sementara penyidikan kasus tetap berlanjut.

KPK memproses pengembalian Yaqut ke rutan setelah sempat menjadi tahanan rumah. Keputusan akhir masih menunggu hasil tes kesehatan di RS Polri.

Yaqut Cholil Qoumas sempat dialihkan menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026. Namun pada 23 Maret 2026, KPK mengembalikan status penahanannya ke Rutan KPK.

Kuasa hukum Yaqut menegaskan pengalihan tahanan rumah telah sesuai prosedur, serta menyebut kliennya kooperatif selama proses hukum.

ICW menyebut pengalihan tahanan Yaqut sebagai anomali pertama dalam sejarah KPK dan berpotensi menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi.

Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, menilai publik berhak mengetahui alasan di balik kebijakan tersebut, mengingat Yaqut merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Ray Rangkuti mendesak KPK membatalkan pengalihan tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi.