SulawesiPos.com – Dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani mulai terkuak dari penjelasan awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis malam, 9 Juli 2026. Dalam perkara ini, KPK menegaskan Etik diduga memeras perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Artinya, perkara ini bukan dugaan suap dari pengusaha atau transaksi proyek semata, melainkan dugaan penyalahgunaan posisi kepala daerah terhadap anak buahnya sendiri.
Perangkat daerah yang seharusnya bekerja dalam struktur pemerintahan diduga justru menjadi pihak yang dimintai setoran atau dipaksa menyerahkan sesuatu oleh atasannya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan arah perkara itu secara lugas. “Perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh Bupati,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.
Budi kemudian memperjelas siapa yang diduga menjadi sasaran dalam perkara tersebut. “Bupati Sukoharjo diduga memeras perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah,” katanya.
Dari penjelasan itu, pola yang sedang didalami KPK mengarah pada hubungan atasan dan bawahan di birokrasi daerah.
Dalam konteks pemerintahan kabupaten, perangkat daerah mencakup unsur-unsur strategis seperti organisasi perangkat daerah, dinas, badan, hingga pejabat administratif yang berada di bawah kendali kepala daerah.
Kasus Relasi Kekuasaan dalam Pemerintahan
Ketika dugaan pemerasan muncul di level itu, maka perkara ini menyentuh inti relasi kekuasaan dalam pemerintahan.
Namun hingga Jumat pagi, KPK belum mengumumkan secara rinci bagaimana uang atau permintaan itu bergerak, berapa nilainya, sejak kapan berlangsung, dan apakah pemerasan dilakukan secara langsung oleh bupati atau melalui perantara.
Lembaga antirasuah itu juga belum merinci apakah permintaan tersebut berkaitan dengan jabatan, anggaran, proyek, atau kebutuhan tertentu.
Yang sudah pasti, operasi penindakan dilakukan pada Kamis malam di wilayah Solo Raya. Dalam tangkap tangan itu, tim KPK mengamankan lima orang. Salah satunya adalah Etik Suryani.
“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah lima orang, salah satunya Bupati Sukoharjo,” kata Budi.
Setelah diamankan, Etik tidak langsung diterbangkan ke Jakarta. KPK lebih dulu melakukan pemeriksaan awal di Polresta Surakarta.
Pemeriksaan itu menjadi tahap awal untuk menelusuri peran masing-masing pihak, menyinkronkan keterangan, sekaligus mengamankan rangkaian peristiwa sebelum status hukum ditetapkan.
Dari Solo, Etik bersama empat orang lain kemudian dibawa ke Jakarta pada Jumat pagi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
Status Etik Suryani Tunggu 1×24 Jam
Pada fase inilah penyidik memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan apakah pihak-pihak yang diamankan akan dilepas atau dinaikkan statusnya menjadi tersangka.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga membenarkan operasi senyap tersebut. “Benar,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi terkait OTT terhadap Bupati Sukoharjo.
Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan pemerasan terhadap anak buah di birokrasi menunjukkan pola korupsi yang berbeda dari suap klasik.
Jika suap biasanya datang dari pihak luar yang berkepentingan, pemerasan terhadap perangkat daerah menggambarkan adanya tekanan dari pemegang kekuasaan kepada struktur di bawahnya.
Dalam situasi seperti itu, bawahan bukan hanya menjadi pelaksana administrasi, tetapi diduga berubah menjadi sumber setoran karena posisi mereka lebih lemah di hadapan atasan.
Sampai Jumat, 10 Juli 2026 siang, KPK masih mendalami perkara tersebut. Rincian lengkap modus, aliran uang, peran empat orang lain yang ikut diamankan, serta status hukum Etik Suryani dan pihak terkait masih menunggu pengumuman resmi lanjutan dari KPK.*
