SulawesiPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap fakta mencengangkan terkait motif di balik praktik korupsi di Indonesia.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menyebut sebagian besar dana hasil korupsi tidak hanya digunakan untuk kepentingan keluarga inti, tetapi juga dialirkan untuk menopang gaya hidup wanita simpanan.
Temuan tersebut disampaikan Ibnu dalam sebuah diskusi publik baru-baru ini.
Ia menjelaskan bahwa pola tersebut kini menjadi salah satu modus dominan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), khususnya dalam kategori pasif.
Koruptor Didominasi Pria, Dana Dialirkan ke Wanita Simpanan
Berdasarkan data KPK, sekitar 81 persen pelaku korupsi merupakan laki-laki.
Menurut Ibnu, kebutuhan keluarga inti para pelaku umumnya telah terpenuhi, mulai dari kepemilikan rumah, pendidikan anak, hingga tabungan dan aktivitas sosial keagamaan.
Namun, besarnya nilai uang haram yang diperoleh memunculkan kebutuhan akan “penyaluran” lain.
”Setelah istri tercukupi, anak sekolah lancar, bahkan sudah sedekah dan naik haji, uangnya masih sisa banyak. Akhirnya, sisa uang korupsi ini digunakan untuk membiayai wanita lain atau wanita simpanan,” ujar Ibnu.
KPK juga menyoroti bahwa pemberian uang maupun aset kepada pihak ketiga, termasuk wanita simpanan, kerap digunakan sebagai cara untuk menyamarkan asal-usul harta agar tidak mudah ditelusuri oleh otoritas keuangan seperti PPATK.
Meski demikian, Ibnu menegaskan bahwa pihak penerima aliran dana tersebut tidak otomatis bebas dari jerat hukum.
Mereka dapat dikategorikan sebagai pelaku pasif TPPU apabila mengetahui atau patut menduga sumber dana berasal dari tindak pidana.
Selain berisiko pidana, seluruh aset yang diterima, mulai dari perhiasan, kendaraan, hingga properti berpotensi disita negara sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil kejahatan.
Korupsi Dorong Perselingkuhan
Lebih jauh, Ibnu menjelaskan adanya hubungan timbal balik yang berbahaya antara praktik korupsi dan gaya hidup tidak sehat.
Menurutnya, kekuatan finansial hasil korupsi kerap mendorong perilaku perselingkuhan.
Sebaliknya, tuntutan gaya hidup mewah dari hubungan tersebut juga sering menjadi alasan seseorang kembali melakukan korupsi.
”Korupsi sering kali memicu seseorang untuk berselingkuh karena merasa punya kekuatan finansial lebih. Di sisi lain, tuntutan untuk membiayai gaya hidup mewah wanita simpanan tersebut juga kerap menjadi alasan seseorang kembali melakukan korupsi,” tambahnya.
Melalui pengungkapan ini, KPK mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengawasi kewajaran harta kekayaan pejabat publik melalui LHKPN sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini tindak pidana korupsi.
