SulawesiPos.com — “Keberhasilan kebijakan ini kelak tak cukup diukur dari jumlah peralatan yang diproduksi, melainkan dari seberapa besar kedaulatan teknologi diperoleh tanpa mengorbankan kepercayaan rakyat,” tegas Yusli Effendi, S.IP., M.A., ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Selasa, 10 November 2026, untuk menanggapi penguatan kerja sama pertahanan Maroko–Israel melalui pembahasan industri militer, pengadaan teknologi, dan keamanan siber di Rabat sehari sebelumnya.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Malang, sekaligus Direktur Brawijaya Institute for Islamic Civilization and Middle East Studies atau BICMES itu menilai kemitraan tersebut menawarkan keuntungan keamanan, tetapi sekaligus membawa risiko ketergantungan teknologi dan beban politik domestik.
“Di balik agenda teknis itu, sedang dirakit hubungan strategis yang membawa keuntungan keamanan sekaligus beban politik,” ujar Yusli.
Dr. June Cahyaningtyas, M.Hum., M.Sc., pakar dan dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta, yang juga dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Selasa, 10 November 2026, menyoroti kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan solidaritas masyarakat terhadap Palestina.
“Fenomena ini memperlihatkan persoalan yang lebih mendalam secara struktural dan secara epistemologis,” kata June, merujuk pada hubungan antara ketimpangan kekuasaan internasional, pilihan elite politik, dan kesadaran sejarah masyarakat pascakolonial.
Menurut June, normalisasi menjadi persoalan legitimasi ketika dukungan pemerintah terhadap perjuangan Palestina tidak tercermin secara konsisten dalam hubungan diplomatik, ekonomi, maupun pertahanannya dengan Israel.
Dari Transaksi Senjata ke Basis Industri
Laporan Morocco World News pada 9 November 2026, menyebut Menteri Delegasi Maroko untuk Administrasi Pertahanan Nasional Abdeltif Loudyi menerima Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel Amir Baram di Rabat untuk membahas pengadaan peralatan, teknologi militer, pengembangan industri pertahanan, serta keamanan siber.
Dalam pertemuan terpisah, Baram menemui Letnan Jenderal Mohammed Berrid, Inspektur Jenderal Angkatan Bersenjata Kerajaan Maroko atau FAR sekaligus Komandan Wilayah Selatan, dengan pembahasan mengenai peningkatan kemampuan, pelatihan, pertukaran keahlian, dan pelaksanaan rencana aksi Komisi Militer Bersama.
Meski demikian, laporan pertemuan tersebut tidak mencantumkan nilai investasi baru, besaran kontrak, ataupun rincian pembagian teknologi, sehingga agenda penguatan industri perlu dibedakan dari pengumuman kesepakatan produksi baru yang telah ditandatangani.
Perkembangan industri sebelumnya telah diberitakan Reuters pada 8 Oktober 2026, yang melaporkan fasilitas sistem persenjataan Moroccan Military Industry atau MMI di kawasan Midparc dekat Casablanca, pembangunan fasilitas amunisi di Sidi Yahya, serta target pengiriman menara senjata kendaraan lapis baja mulai Maret 2027.
Reuters menyebut sumber-sumbernya mengaitkan MMI dengan Elbit Systems dan penggunaan teknologinya, sementara MMI menyatakan kepada kantor berita tersebut bahwa perusahaan itu merupakan perusahaan pertahanan Maroko.
“Namun keberadaan pabrik belum otomatis berarti penguasaan teknologi,” kata Yusli.
Ia menjelaskan, fasilitas produksi dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kemampuan manufaktur tanpa serta-merta memberikan kendali kepada negara penerima atas desain, perangkat lunak, suku cadang, maupun pemasaran produk.
“Jika teknologi inti tetap berada di tangan pemasok, ketergantungan hanya berganti bentuk: dari membeli senjata jadi menjadi merakit senjata dengan kendali pihak lain,” ujarnya.
Dalam kerangka analisis tersebut, ukuran kemandirian perlu mencakup kemampuan insinyur lokal mengembangkan sistem, menjamin pemeliharaan, dan mempertahankan operasional ketika dukungan pemasok terganggu.
Sahara Barat dan Dilema Keamanan
Yusli membaca pilihan Maroko melalui realisme neoklasik, yakni pendekatan yang menjelaskan bagaimana tekanan internasional diterjemahkan menjadi kebijakan melalui persepsi pemimpin, kepentingan domestik, dan kemampuan negara.
Menurutnya, Maroko membutuhkan percepatan modernisasi pertahanan, sedangkan Israel memperoleh pasar teknologi sekaligus peluang memperluas jejaring strategis di Afrika Utara.
Hubungan tersebut memiliki latar politik sejak normalisasi diumumkan pada 10 Desember 2020 melalui kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat, bersamaan dengan pengakuan Washington atas kedaulatan Maroko di Sahara Barat yang disengketakan.
Proklamasi resmi pemerintahan Donald Trump bertanggal 10 Desember 2020 menegaskan pengakuan tersebut dan dukungan terhadap usulan otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai kerangka penyelesaian sengketa.
Bagi Yusli, persaingan Maroko–Aljazair dan perbedaan posisi mengenai Sahara Barat membuat peningkatan kemampuan militer berpotensi melahirkan dilema keamanan, ketika langkah pertahanan satu pihak justru meningkatkan kecemasan pihak lain.
“Apa yang disebut keamanan di Rabat bisa terbaca sebagai ancaman di Aljir,” katanya.
Ia juga menilai diversifikasi pemasok persenjataan memberi Maroko lebih banyak pilihan, tetapi menuntut biaya integrasi sistem, pelatihan personel, dan pemeliharaan yang perlu diperhitungkan.
“Memperbanyak sumber senjata tidak selalu sama dengan memperkuat kemandirian,” ujar Yusli.
Palestina dan Kepercayaan Masyarakat
June menilai keuntungan geopolitik perlu dibaca bersama struktur hubungan internasional yang memungkinkan negara-negara besar menawarkan pengakuan politik dan akses keamanan sebagai bagian dari pertukaran kepentingan.
“Secara struktural terdapat ketimpangan kekuasaan dalam tatanan internasional, warisan kolonialisme, dominasi kepentingan geopolitik negara-negara besar, serta kecenderungan negara modern untuk menempatkan keamanan rezim dan keberlangsungan kekuasaan di atas tuntutan keadilan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pembacaannya, dukungan eksternal dapat memperkuat posisi pemerintah di panggung internasional, tetapi belum tentu menyelesaikan kesenjangan antara keputusan elite dan tuntutan masyarakat di dalam negeri.
June juga mengingatkan bahwa pengalaman penjajahan semestinya menjadi sumber pertimbangan etis bagi negara-negara pascakolonial dalam merespons perjuangan kemerdekaan Palestina.
Penolakan terhadap normalisasi terlihat antara lain dalam aksi di depan parlemen Maroko di Rabat yang diberitakan Morocco World News pada 9 September 2026, ketika para aktivis menyerukan penutupan kantor penghubung Israel dan perlindungan tahanan Palestina.
Bagi June, kesenjangan antara solidaritas masyarakat dan keputusan pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri juga harus dinilai melalui konsistensi moral serta kemampuannya menjawab tuntutan keadilan.
Yusli menambahkan, kedudukan Raja Mohammed VI sebagai pemegang komando tertinggi militer membantu menjelaskan kuatnya peran istana dalam arah kebijakan pertahanan, tetapi sentralisasi keputusan tidak otomatis menghasilkan penerimaan publik.
“Industri lokal juga menjanjikan pekerjaan dan gengsi nasional, tetapi keputusan elite tidak identik dengan persetujuan masyarakat,” ujarnya.
Kedua analisis tersebut menempatkan penguatan pertahanan Maroko pada ujian yang lebih luas, yakni kemampuan mengubah investasi menjadi penguasaan teknologi sekaligus menjaga hubungan antara kebijakan keamanan, keadilan bagi Palestina, dan kepercayaan masyarakat.
“Di istana, senjata dan pabrik menjanjikan jaminan keamanan; di jalanan, kedekatan dengan Israel mempertaruhkan legitimasi moral pemerintah,” kata Yusli.
