Husniah Talenrang

BKN meminta klarifikasi resmi Bupati Gowa terkait pemberhentian sementara 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diduga tidak sesuai NSPK Manajemen ASN dalam 7 hari kerja.

Kepala BKN Prof. Zudan usut penonaktifan pejabat Eselon II di Gowa, evaluasi aspek kewenangan, prosedur, hingga substansi sesuai NSPK sebelum klarifikasi ke Pemkab.

Kadis Perhubungan Gowa viral usai coba bubarkan apel ASN pimpinan Bupati Husniah Talenrang. Aksi spontan itu ia lakukan demi membela rekan pejabat Eselon II yang dinonaktifkan.

Ratusan massa menggeruduk Kantor Bupati Gowa menuntut Husniah Talenrang mundur imbas polemik penonaktifan pejabat OPD yang dinilai cacat prosedur dan ganggu layanan publik.

Bupati Gowa membebastugaskan sementara 7 pejabat tinggi pratama terkait pemeriksaan disiplin PNS. Langkah ini bukan pencopotan dan bertujuan menjaga objektivitas tim pemeriksa.

Belasan pejabat Eselon II bersama ratusan ASN mengadu ke DPRD Gowa terkait polemik mutasi yang dinilai cacat prosedur. DPRD siap meneruskan laporan ini ke KASN di Jakarta.

Pencopotan 16 pejabat eselon II oleh Bupati Gowa dinilai sarat politisasi birokrasi. Pengamat ingatkan UU ASN lindungi aparatur dari kesewenang-wenangan politik.

Bupati Gowa sebut penonaktifan pejabat eselon II bentuk penyegaran birokrasi, namun kebijakan ini tetap diuji lewat aturan disiplin, kinerja, dan regulasi sistem merit ASN.

Bupati Gowa Husniah Talenrang menonaktifkan 16 pejabat eselon II demi penyegaran birokrasi dan mutu layanan publik, menegaskan statusnya bukan non-job melainkan penonaktifan sementara.

Isu pencopotan 15 pejabat Pemkab Gowa beredar luas. Sementara belum terkonfirmasi, Bupati Gowa resmi membebastugaskan Inspektur Syahrul Syahrir akibat dugaan pelanggaran berat.

Basri Kajang melaporkan sejumlah saksi dan pansus hak angket DPRD Gowa ke Polda Sulsel setelah menyebut dua anaknya menjadi korban perundungan akibat siaran sidang angket.

Basri Kajang mengaku anaknya hampir putus sekolah dan sempat dibawa ke psikolog setelah menonton siaran sidang pansus DPRD Gowa yang menyebut namanya.

Ke mana ujung polemik ini akan bermuara, kita belum tahu. Republik kecil bernama Gowa sedang mengajarkan kita semua, kekuasaan tanpa pertanggungjawaban akan runtuh

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto, menilai usulan pemakzulan Bupati Gowa Husniah Talenrang memiliki kemiripan dengan kasus Bupati Katingan Ahmad Yantenglie yang berujung pemberhentian pada 2017. Namun, ia menegaskan proses di Gowa tetap akan sangat ditentukan konsolidasi politik DPRD hingga tarik-menarik elite di tingkat pusat.

Usulan pemakzulan Bupati Gowa Husniah Talenrang yang kini bergerak di DPRD tidak otomatis langsung menjatuhkan jabatan kepala daerah. Ada syarat kuorum, uji Mahkamah Agung, hingga keputusan Presiden atau Menteri yang harus dilalui.

Tujuh fraksi DPRD Gowa sepakat melanjutkan hak menyatakan pendapat untuk mengusulkan pemberhentian Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna pada Rabu, 12 Agustus 2026, dengan penekanan bahwa proses harus berjalan sesuai mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan.

Muhammad Basri alias Basri K akhirnya muncul lewat video permintaan maaf setelah namanya menjadi sorotan publik di Gowa. Ia meminta maaf kepada Husniah Talenrang, keluarga, dan masyarakat Gowa, sekaligus menyatakan siap mengikuti proses hukum.

Kuasa hukum Bupati Gowa Husniah Talenrang, Amirullah Mappaero, menyatakan kliennya kooperatif dan menghormati proses hukum dalam perkara dugaan tindak pidana proyek pengadaan seragam sekolah gratis senilai Rp16 miliar. Pernyataan itu disampaikan setelah Husniah diperiksa di Polda Sulsel pada Rabu, 29 Juli 2026, dan penyidik menggeledah lima kantor Pemkab Gowa pada Kamis, 30 Juli 2026.

Polda Sulsel mengancam menjemput paksa Muhammad Basri alias Basri Kajang setelah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik dalam kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis Rp16 miliar di Kabupaten Gowa. Di hari yang sama, polisi juga menggeledah lima kantor Pemkab Gowa untuk menyita dokumen perkara.

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang diperiksa hingga malam sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis senilai Rp16 miliar. Pemeriksaan berlangsung sekitar 8 jam 41 menit dengan fokus pada program seragam sekolah gratis.

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang diperiksa sebagai saksi oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Rabu, 29 Juli 2026. Pemeriksaan itu terkait dugaan penyimpangan pengadaan seragam sekolah gratis SD dan SMP senilai Rp16 miliar pada Tahun Anggaran 2025.

Pansus Hak Angket DPRD Gowa merekomendasikan penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Bupati Gowa, Husniah Talenrang, serta meminta bukti dugaan fee proyek Rp600 juta diteruskan ke aparat penegak hukum. Rekomendasi itu dibacakan Ketua Pansus Kasim Sila dalam rapat paripurna.

UIN Alauddin Makassar membantah keras flyer di media sosial yang mencatut nama kampus dan memuat narasi dukungan politik kepada Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang. Dalam pernyataan resmi tertanggal 20 Juli 2026, kampus menegaskan tidak pernah menerbitkan dukungan politik dan membuka kemungkinan menempuh jalur hukum atas penyalahgunaan identitas universitas.

Menanggapi fenomena ini, Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Endang Sari, menilai bahwa peristiwa tersebut merupakan refleksi dari proses pelembagaan partai yang tengah diuji.

Pengamat politik menilai pencopotan Husniah Talenrang dari Ketua DPW PAN Sulsel bukan hal mengejutkan. DPP PAN menunjuk Ashabul Kahfi sebagai Plt Ketua DPW PAN Sulsel.

Dengan adanya keputusan baru untuk menarik Husniah Talenrang ke DPP, siapa yang menjadi Ketua DPW PAN Sulsel? Belum ada yang definitif, tapi DPP menunjuk Ashabul Kahfi, anggota DPR RI yang juga mantan Ketua DPW PAN Sulsel, sebagai pelaksana tugas.

Bupati Gowa Husniah Talerang memulai Safari Ramadan 1447 H di Tompobulu dengan menyalurkan bantuan beras, perlengkapan sekolah, serta memaparkan capaian dan rencana perbaikan infrastruktur jalan tahun 2026.