SulawesiPos.com – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya, Rabu (11/11/2026). Gibran disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Budi Arie mengonfirmasi informasi tersebut saat dimintai tanggapan mengenai kabar Gibran mundur dari posisi orang nomor dua di Indonesia itu.
“Betul (Gibran mundur),” kata Budi Arie dikutip dari Harian Fajar (Jawa Pos Group).
Dia juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.
“(Diserahkan di Halim) betul,” ujarnya.
Meski demikian, pengunduran diri dari jabatan wakil presiden perlu melalui mekanisme ketatanegaraan. Penyerahan surat kepada presiden tidak serta-merta membuat jabatan wakil presiden berakhir.
Berdasarkan informasi yang dilaporkan Reuters, surat pengunduran diri Gibran dijadwalkan disampaikan kepada DPR pada Kamis (12/11/2026). DPR nantinya memiliki peran dalam proses persetujuan pengunduran diri tersebut.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam. Salah satu pembahasan utamanya berkaitan dengan dinamika politik setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Prasetyo menjelaskan Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah masukan kepada Gibran, termasuk kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sementara itu, pemerintah melalui Mensesneg sebelumnya menegaskan Gibran tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden selama proses pengunduran diri berlangsung.
Dengan demikian, terdapat beberapa tahapan yang perlu dibedakan, yakni penyampaian niat mundur kepada presiden, penyerahan surat pengunduran diri, hingga proses konstitusional yang menentukan berakhirnya masa jabatan wakil presiden.
