SulawesiPos.com – Rapat paripurna DPR RI yang salah satu agendanya membahas usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengalami perubahan jadwal.
Rapat yang semula dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB diundur menjadi pukul 14.00 WIB.
Perubahan jadwal tersebut tertuang dalam surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/15920/LG.01.01/11/2026 tertanggal 11 November 2026.
Surat yang ditandatangani atas nama Pimpinan DPR RI oleh Plt Sekretaris Jenderal Kepala Biro Persidangan, Arini Wijayati, menyebut perubahan dilakukan berdasarkan arahan pimpinan DPR.
“Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa sesuai arahan Pimpinan DPR RI untuk pelaksanaan Rapat Paripurna yang semula akan dilaksanakan pukul 10.00 WIB diubah menjadi pukul 14.00 WIB,” demikian bunyi surat tersebut.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam rapat paripurna tersebut adalah tindak lanjut usulan penggunaan HMP terhadap Gibran.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah mengajukan usulan penggunaan hak tersebut dalam rapat bersama pimpinan DPR di ruang rapat Komisi VIII, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan, jumlah tersebut berdasarkan tanda tangan anggota DPR yang mengusulkan HMP.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat, ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan.
Delapan fraksi tersebut terdiri atas PDIP dengan 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.
Saan mengatakan, pimpinan DPR menghormati usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan.
Pengajuan HMP tersebut berkaitan dengan polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Dalam putusannya, Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden tidak sah.
Putusan tersebut juga menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA milik Gibran selama menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
