SulawesiPos.com – Kursi Wakil Presiden RI berpotensi mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya.
Jika pengunduran diri tersebut diproses sesuai ketentuan konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menggelar pemilihan untuk menentukan wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari.
Mekanisme pengisian jabatan tersebut tidak dilakukan melalui pemilihan umum. Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.
Ketentuan itu diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut melalui Pasal 46 hingga Pasal 47 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam aturan tersebut, pengunduran diri wakil presiden termasuk kondisi yang menyebabkan kekosongan jabatan dan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemilihan oleh MPR.
Presiden Usulkan Dua Nama Calon Pengganti
Tahapan pengisian jabatan dimulai setelah pengunduran diri wakil presiden disampaikan secara resmi kepada MPR. Lembaga tersebut kemudian menindaklanjutinya dengan meminta Presiden mengajukan dua calon pengganti.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya telah menjelaskan mekanisme tersebut apabila Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri.
Yusril mengatakan, MPR akan meminta Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden baru. Pengajuan tersebut harus disertai dokumen persyaratan pencalonan masing-masing kandidat.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Menurut Yusril, sebelum proses tersebut berjalan, harus ada pernyataan tertulis mengenai pengunduran diri wakil presiden yang ditujukan kepada MPR.
“Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, MPR kemudian dapat bersidang untuk menindaklanjuti pengunduran diri sekaligus menyampaikan adanya kekosongan jabatan wakil presiden kepada Presiden.
Yusril menyebut pemilihan wakil presiden pengganti harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah MPR menerima surat Presiden yang berisi pengajuan dua calon.
“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” katanya.
Sepuluh Tahapan Pemilihan Wakil Presiden Baru
Secara lebih terperinci, Pasal 46 dan Pasal 47 UU MD3 mengatur sejumlah tahapan yang harus dilalui untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Berikut mekanisme pemilihannya:
- Terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Pengunduran diri wakil presiden menyebabkan posisi tersebut kosong setelah diproses sesuai ketentuan konstitusi.
- MPR menyelenggarakan sidang paripurna. Sidang untuk memilih wakil presiden baru harus diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
- Presiden mengusulkan dua calon. Presiden menyampaikan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
- Kedua calon menyampaikan kesiapan. Dua kandidat yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna sebelum pemilihan.
- MPR melakukan pemungutan suara. Anggota MPR memilih satu di antara dua calon yang diajukan Presiden.
- Calon dengan suara terbanyak ditetapkan. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
- Pemilihan diulang jika suara sama. Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan dilakukan kembali satu kali.
- Presiden menentukan pilihan jika hasil tetap imbang. Jika pemungutan suara ulang masih menghasilkan jumlah suara yang sama, Presiden memilih salah satu dari dua calon tersebut.
- Wakil presiden terpilih ditetapkan. Hasil pemilihan menjadi dasar penetapan wakil presiden pengganti melalui keputusan MPR.
- MPR melantik wakil presiden baru. Kandidat yang terpilih selanjutnya dilantik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, pengisian jabatan wakil presiden tidak serta-merta dilakukan setelah surat pengunduran diri disampaikan.
Ada tahapan administratif dan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari pemberitahuan kepada MPR, pengajuan dua kandidat oleh Presiden, pemungutan suara hingga pelantikan wakil presiden terpilih.
