SulawesiPos – Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang digelar di Pontianak, Sabtu (9/5/2026), menjadi sorotan publik.
Pasalnya, dewan juri diduga memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang sama dari peserta.
Dipantau dari tayangan YouTube MPR yang kembali ditayangkan KompasTV, Grup C dari SMAN 1 Pontianak dalam LCC tersebut mendapat nilai -5 (minus 5) untuk jawaban terkait proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, saat jawaban yang sama disampaikan Grup B dari SMAN 1 Sambas, alih-alih menilai salah, dewan juri membenarkan jawaban tersebut dan memberikan nilai 10.
Perbedaan penilaian itu pun memicu tanda tanya dan protes dari peserta.
Merespons LCC yang menjadi sorotan publik tersebut, MPR RI pun buka suara.
“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menghormati perhatian dan masukan masyarakat terkait dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat,” bunyi keterangan yang dipublikasikan di laman resmi Sekretariat Jenderal MPR RI.
MPR menyatakan memahami kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar MPR RI, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif.
MPR mengungkap pihaknya melakukan penelusuran internal terkait LCC Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat tersebut.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal,” ungkapnya.
MPR RI juga menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba.
Aspek yang dievaluasi itu meliputi mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaan kegiatan serupa dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel ke depannya.
MPR RI juga menyatakan masukan publik akan menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat.
“Sekretariat Jenderal MPR RI mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga suasana kondusif dan menghormati seluruh peserta didik,” pungkasnya.
