SulawesiPos.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Jika pengunduran diri tersebut resmi dan menyebabkan kekosongan jabatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti.
Kabar pengunduran diri itu dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.
Prasetyo membenarkan pertemuan Gibran dan Prabowo yang berlangsung pada pagi hari. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK (Mahkamah Konstitusi) maupun di MA (Mahkamah Agung),” kata Prasetyo.
Ia sekaligus meluruskan informasi mengenai sikap Prabowo dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, tidak benar Presiden menolak niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” lanjutnya.
Prabowo Minta Gibran Tetap Fight di PTUN
Setelah pertemuan dengan Prabowo, Gibran memberikan keterangan mengenai persoalan yang tengah dihadapinya, terutama polemik keabsahan dokumen pendidikan SMA di Istana Wakil Presiden.
Gibran mengakui telah menemui Prabowo pada Selasa pagi. Ia menyebut pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan menganggap Presiden sudah seperti ayah sendiri.
Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut memberikan sejumlah arahan. Salah satunya meminta Gibran tetap memperjuangkan pembuktian keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” katanya.
Gibran juga mengungkapkan bahwa Prabowo meminta dirinya menyiapkan seluruh dokumen riwayat pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi atau strata satu (S1).
Selain melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), ia diminta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
“Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” tambah Gibran.
MPR Berwenang Memilih Wapres Pengganti
Apabila pengunduran diri Gibran telah resmi dan jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong, mekanisme pengisian posisi tersebut mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Konstitusi mengatur MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” bunyi ketentuan tersebut.
Artinya, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden. Namun, penentuan pengganti tetap dilakukan melalui pemilihan dalam sidang MPR.
Ketentuan teknisnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah.
Berdasarkan aturan tersebut, Presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
Kedua calon juga wajib menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan sebelum proses pemilihan berlangsung.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Jika kedua calon memperoleh suara sama, pemilihan diulang satu kali.
Apabila hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang memilih salah satu di antara kedua calon tersebut.
“Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden,” demikian bunyi Pasal 46 Ayat (7) UU MD3.
Mekanisme ini menunjukkan pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat. Presiden juga tidak dapat menetapkan pengganti secara sepihak karena proses pemilihannya berada di tangan MPR.
Pengunduran diri juga berbeda dengan pemberhentian atau pemakzulan. Pemakzulan Presiden maupun Wakil Presiden memiliki tahapan konstitusional tersendiri yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Gibran Tinggalkan Istana Tanpa Mobil RI 2
Usai memberikan keterangan sekitar pukul 17.34 WIB, Gibran meninggalkan kompleks Istana Wakil Presiden di Jakarta Pusat menggunakan Toyota Innova Zenix berwarna hitam dengan pelat nomor sipil.
Ia tidak menggunakan kendaraan dinas resmi berpelat Indonesia 2. Gibran terlihat duduk di baris kedua, sementara seorang ajudan berada di kursi depan.
Meski menggunakan kendaraan sipil, iring-iringan pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tetap mengiringi perjalanan mobil tersebut.
Dalam kegiatan kenegaraan sehari-hari, Gibran biasanya menggunakan MV3 Garuda Limousine, kendaraan produksi PT Pindad.
