SulawesiPos.com – Sebanyak 74 orang telah diperiksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan dan penyaluran alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
Penyidik kini menelusuri kesesuaian antara dokumen administrasi bantuan dengan jumlah serta kondisi fisik peralatan yang diterima kelompok tani di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Penyelidikan yang ditangani Bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel tersebut berkaitan dengan program pengadaan dan penyaluran Alsintan pada 2024 dan 2025 dengan total anggaran mencapai Rp243,6 miliar.
Pemeriksaan terhadap puluhan saksi menjadi bagian dari upaya penyidik mengurai pelaksanaan program tersebut. Kejati tidak hanya mengandalkan dokumen pengadaan, tetapi juga mencocokkannya dengan realisasi distribusi bantuan di lapangan.
Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, mengatakan penyidik perlu memastikan jumlah peralatan yang dialokasikan untuk setiap daerah benar-benar sesuai dengan bantuan yang diterima kelompok tani.
“Hal itu perlu mengetahui jumlah alsintan yang seharusnya disalurkan ke setiap kabupaten jumlah yang diterima serta kondisi peralatan setelah berada di tangan kelompok tani,” ujar Muhammad Syarifuddin, dikutip Senin (9/11/2026).
Penyelidikan Menjangkau Kelompok Tani di Seluruh Sulsel
Selain memeriksa dokumen administrasi, penyidik juga melakukan konfirmasi kepada kelompok tani yang tercatat sebagai penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan telah diterima sesuai alokasi yang ditetapkan.
Menurut Syarifuddin, penelusuran mencakup proses perencanaan, pengalokasian, mekanisme penerimaan hingga realisasi penyaluran Alsintan.
Penyidik juga membandingkan jumlah unit peralatan dalam dokumen administrasi dengan jumlah fisik yang diterima kelompok tani. Kondisi peralatan setelah disalurkan turut menjadi bagian dari pemeriksaan.
“Pemeriksaan juga mencakup konfirmasi kepada kelompok penerima manfaat untuk memastikan bantuan telah diterima sesuai alokasi yang ditetapkan,” tambahnya.
Syarifuddin menegaskan, keterangan saksi menjadi salah satu unsur penting untuk mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan pertanian tersebut.
“Keterangan para saksi menjadi bagian penting dalam memastikan kesusuaian dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi,” ucapnya.
Ia menjelaskan, penyelidikan masih membutuhkan waktu karena pengumpulan data dilakukan dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan.
Luasnya cakupan penyaluran bantuan membuat penyidik harus memastikan setiap informasi administrasi dan keterangan penerima manfaat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Hingga awal November 2026, penyelidikan masih berada pada tahap pengumpulan keterangan dan pencocokan data untuk mengungkap ada atau tidaknya penyimpangan dalam pengadaan maupun penyaluran Alsintan tersebut.
