SulawesiPos.com – Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (FH UBK), Muhamad Abdimaludin, menjadi sorotan setelah mengakui menerima dana sebesar Rp20 juta usai mengikuti audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta. Pengakuan itu disampaikan dalam forum internal mahasiswa yang videonya beredar luas pada Senin (22/6/2026) malam, dan memicu perbincangan publik terkait dugaan pengalihan rencana aksi demonstrasi mahasiswa serta distribusi dana ke sejumlah pihak.
Pengakuan tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu reaksi beragam, terutama karena dana itu disebut berkaitan dengan aksi mahasiswa yang semula direncanakan di kawasan Istana Negara sebelum diarahkan ke titik lain di Gedung DPR RI.
Peristiwa ini berawal dari pertemuan sejumlah perwakilan mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta.
Audiensi tersebut diikuti delegasi dari beberapa kampus, termasuk Universitas Bung Karno, Universitas Terbuka, dan Universitas MH Thamrin, yang menyampaikan aspirasi terkait isu sosial dan ekonomi nasional.
Namun, setelah agenda tersebut, perhatian publik mulai mengarah pada salah satu perwakilan UBK yang videonya viral di media sosial saat diwawancarai awak media.
Dalam video itu, ia dinilai tampak gugup dan tidak konsisten dalam memberikan penjelasan, yang kemudian memicu spekulasi warganet.
Pengakuan Aliran Dana Rp20 juta
Sorotan publik semakin meningkat setelah beredar video forum internal mahasiswa UBK. Dalam forum tersebut, Muhamad Abdimaludin mengakui adanya penerimaan dana sekitar Rp20 juta dari seorang anggota kepolisian bernama Aan.
Ia menyebut dana tersebut berkaitan dengan pengaturan rencana aksi mahasiswa, yang semula disebut akan digelar di Istana Negara dan kemudian dialihkan ke Gedung DPR RI.
Meski demikian, ia juga menyampaikan bahwa aksi tetap berlangsung di kawasan Patung Kuda, Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Dalam pernyataannya di forum itu, Abdimaludin juga menjelaskan bahwa dana tersebut tidak dikelola secara pribadi, melainkan dibagikan kepada tujuh pengurus dan pihak yang terlibat dalam kegiatan organisasi mahasiswa.
Ia mengaku menerima Rp6 juta, sementara sisanya dibagikan kepada sejumlah pengurus BEM dan pihak terkait lainnya.
Beberapa nama yang disebut dalam pembagian dana itu antara lain Emon dan Saka masing-masing Rp2,5 juta, Pujiono (Ketua BEM FEB) Rp2 juta, Muhammad Rafi Bastian (Wakil Ketua BEM FEB) Rp2 juta, Rafly Maulana Akbar (Wakil Ketua BEM FH) Rp2,5 juta, serta Mubarak Tuasamu (pengurus BEM FH) Rp2,5 juta.
Sebagian dana juga disebut digunakan untuk kebutuhan konsolidasi internal.
“Sisanya untuk konsolidasi kemarin dan masih ada di jok motor saya,” ujar Abdimaludin dalam rekaman yang beredar.
Klarifikasi dan Permintaan Maaf
Menanggapi situasi yang berkembang, forum internal mahasiswa UBK digelar untuk meminta klarifikasi langsung dari pengurus BEM FH.
Dalam forum tersebut, Abdimaludin juga menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan dampaknya terhadap nama baik organisasi serta kampus.
“Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua,” ucapnya dalam video yang kini tersebar luas di berbagai platform media sosial.
Hingga kini, peristiwa tersebut masih menjadi perhatian publik dan terus diperbincangkan di media sosial.
Selain menyoroti dugaan aliran dana, isu ini juga memunculkan diskusi lebih luas terkait transparansi organisasi mahasiswa dan dinamika aksi demonstrasi.
