SulawesiPos.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan membuka peluang kembali menahan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar.
Peluang penahanan itu menguat setelah Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Bahtiar.
Dengan putusan tersebut, penetapan kembali dirinya sebagai tersangka dinyatakan sah dan penyidikan dapat dilanjutkan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah rencana terkait kemungkinan penahanan Bahtiar.
“Kami laporkan pimpinan dulu bahwa kita menang praperadilan. Tetapi, kita sudah menyiapkan beberapa plan (rencana penahanan),” kata Soetarmi di Makassar, Selasa.
Meski demikian, Kejati Sulsel belum memastikan kapan penahanan akan dilakukan. Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) saat ini masih memprioritaskan penyelesaian berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan.
Soetarmi menjelaskan, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan kembali terhadap alat bukti setelah putusan praperadilan. Menurutnya, bukti-bukti yang diperlukan telah terpenuhi.
“Saat ini penyidik mempertimbangkan itu (penahanan). Tapi, kami kemarin fokus pada pemeriksaan kembali alat-alat bukti pascaputusan praperadilan. Dan sekarang sudah terpenuhi. Kita lihat nanti langkah ke depan akan kita lakukan,” ujarnya.
Praperadilan Ditolak, Penyidikan Berlanjut
Putusan praperadilan Bahtiar dibacakan hakim tunggal Arwana di PN Makassar, Senin (9/11/2026).
Dalam perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks tersebut, hakim menolak seluruh permohonan yang diajukan Bahtiar dan membebankan biaya perkara kepada pemohon secara nihil.
“Mengadili. Pertama, menolak permohonan praperadilan pemohon seluruhnya. Kedua, membebankan biaya perkara kepada pemohon praperadilan secara nihil. Demikian diputuskan,” kata hakim saat membacakan amar putusan.
Soetarmi menyatakan, putusan tersebut menguatkan keabsahan proses penyidikan dan penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka.
Ia menilai langkah penyidik telah sesuai dengan prosedur hukum acara pidana.
“Kami menganggap bahwa apa yang telah dibacakan itu sudah sesuai dengan fakta hukum dan sesuai dengan prosedur aturan, utamanya dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ini,” katanya.
Menurut Soetarmi, penyidik juga telah melakukan penyidikan kembali dan menemukan bukti-bukti baru yang telah diuji dalam persidangan praperadilan.
“Penyidikan ini kita lanjutkan dan dinyatakan sah. Dan tentunya penyidik akan segera merampungkan berkas perkara ini untuk dilimpahkan ke pengadilan atas nama tersangka lainnya yang sudah berjalan proses hukumnya,” tegasnya.
Kerugian Negara Rp52,4 Miliar
Kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tersebut berkaitan dengan proyek senilai Rp60 miliar pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPH-BUN) Sulsel dalam tahun anggaran 2023-2024.
Dalam perkara ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp52,4 miliar. Bahtiar disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perjalanan hukum Bahtiar sebelumnya sempat mengalami perubahan setelah ia memenangkan praperadilan di PN Makassar pada 29 Juni 2026. Kemenangan tersebut membuatnya dibebaskan dari penahanan di Lapas Kelas IIB Maros.
Namun, penyidik kemudian kembali menetapkannya sebagai tersangka. Penetapan ulang itulah yang kembali diuji melalui praperadilan hingga akhirnya seluruh permohonannya ditolak pada 9 November 2026.
Sementara itu, lima orang lainnya yang terkait perkara pengadaan bibit nanas tersebut telah berstatus terdakwa dan sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Mereka masing-masing Uvan Nurwahidah, Rio Erlangga, Ririn Riyan Saputra Ajnur, Rimawaty Mansyur, dan Hasan Sulaiman.
