SulawesiPos.com – Warga Pulau Lanjukang, Lumu-Lumu, dan Langkai kini bisa mengakses pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus menyeberang ke daratan Kota Makassar.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Makassar menerbitkan dan menyalurkan 364 dokumen kependudukan melalui program pelayanan jemput bola.
Dokumen yang disalurkan mencakup akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), hingga Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).
Pelayanan tersebut menjadi langkah baru Pemerintah Kota Makassar dalam menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses akibat jarak geografis dan transportasi.
Ketiga pulau tersebut merupakan wilayah terluar berpenghuni di Makassar yang untuk pertama kalinya mendapatkan jangkauan langsung pelayanan administrasi kependudukan dari pemerintah kota.
Kehadiran layanan ini sekaligus menjadi bagian dari kado pelayanan publik dalam momentum HUT ke-419 Kota Makassar yang diperingati pada 9 November 2026.
Kepala Disdukcapil Makassar, Muhammad Hatim, mengatakan pelayanan langsung ke wilayah kepulauan merupakan upaya memastikan seluruh warga memperoleh hak administrasi kependudukan secara setara.
“Kehadiran kami di Pulau Lanjukang, Lumu-Lumu, dan Langkai menjadi bagian dari upaya tersebut. Sebanyak 364 dokumen kependudukan berhasil disalurkan, mulai dari akta kelahiran, KK, KIA, hingga KTP-el,” ucap Hatim, dikutip Rabu (11/11/2026).
Pelayanan Publik Tidak Harus Menunggu Warga Datang
Selama ini, jarak dari pulau menuju pusat pelayanan di daratan menjadi salah satu tantangan masyarakat kepulauan dalam mengurus dokumen kependudukan.
Keterbatasan transportasi membuat warga harus menyediakan waktu dan biaya tambahan untuk mengakses layanan pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan pemenuhan kebutuhan dokumen administrasi, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota.
Melalui pola jemput bola, Disdukcapil Makassar berupaya mengubah pendekatan pelayanan. Pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor, tetapi juga hadir langsung di wilayah tempat warga bermukim.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pelayanan publik agar masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh kemudahan yang sama dengan warga di daratan.
Pemkot Makassar melalui Disdukcapil menegaskan komitmennya memperluas akses administrasi kependudukan secara inklusif, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar.
